JUMAT , 20 JULI 2018

Lutra Bebas Korupsi, Ini Cara Bupati Indah Putri

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Selasa , 08 Maret 2016 09:03
Lutra Bebas Korupsi, Ini Cara Bupati Indah Putri

int

LUWU UTARA, RAKYATSULSEL.COM  — Salah satu bentuk mewujudkan komitmen dalam meralisasikan janjinya pada Pilkada Lalu, menghadirkan sistem penyelenggaraan pemerintahan bersih (clean governance) dan berkarakter religius serta taat hukum, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dan Muhammad Thahar Rum, mencanangkan pemerintahan Kabupaten Luwu Utara (Lutra) sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Korupsi sekarang sedang merajalela, bahkan telah menjadi suatu ‘kebiasaan’ pejabat. Kondisi tersebut memang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak termasuk pemerintahan daerah. Oleh itu, kita canangkan Pemkab Lutra sebagai zona bebas KKN,” kata Bupati Lutra, Indah Putri Indriani saat melakukan acara pencanangan zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Aula Lagaligo, Kantor Bupati Lutra, Senin (7/3).

Menurutnya, faktor utama perbuatan korupsi adalah moral manusianya dan tak akan efektif seluruh upaya preventif dan pemberantasan korupsi dilaksanakan jika faktor manusiannya dikesampingkan dan diabaikan. Untuk itulah dari aspek pencegahan faktor manusia perlu setiap saat diberikan nutrisi dan suplemen anti korupsi agar terus berkebang kuat dan memilik SDM handal, berintegritas dan menentang korupsi.

“Makanya pencanangan bebas korupsi kita gunakan slogan, Untuk Membersihkan Korupsi Diperlukan Sapu yang Terbuat dari Kejujuran Serta Diikat Kesungguhan dan Keikhlasan. Slogan tersebut memiliki makna yang sangat dalam, yakni dibutuhkan figur dan sosok yang memiliki integritas untuk membersihkan korupsi,” ujarnya.

Selain itu, Indah Putri juga mengatakan ada dua faktor korupsi, perbuatan korupsi sudah direncanakan dan telah diniati pelakunya untuk melakukan korupsi dan ada juga kasus korupsi terjadi karena ketidak pahaman pejabat atau pengambil kebijakan bahwa apa yang dilakukannya itu keliru dan masuk kategori korupsi.

“Faktor kedua inilah yang kadang banyak menimpa pejabat dalam mengembang tugas-tugasnya yang padat. Apalagi bila tugasnya sedang menumpuk kadang memerlukan kecepatan pengambilan keputusan dan memerlukan kebijakan yang tepat. Untuk itu pencegahan jauh lebih penting kita lakukan sebelum musibah itu menimpa,” katanya.


div>