RABU , 17 OKTOBER 2018

M Aras: Jangan ada lagi kegiatan politik PPP diluar hasil Muktamar VIII Jakarta

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 11 April 2016 10:30

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Pelaksanaan Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilaksanakan di Pondok Gede, Jakatarta Timur telah resmi di tutup oleh wakil Presiden Jusuf Kalla pada, Minggu (10/4) kemarin.

Meski pada pembukaan dan penutupan Muktamar VIII PPP dihadiri oleh dua Kepala Negara, hal tersebut rupanya masih belum diakui oleh pengurus DPP hasil Muktamar Jakarta. Khusus di Sulsel, ketua DPW PPP Sulsel Kubu Djan Faridz, Taufiq Zainuddin tetap bersikukuh untuk tidak akan mengakui Muktamar VIII PPP dimana M Romahurmuziy terpilih sebagai ketua umum.

Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara mengatakan akan tetap melakukan komunikasi dengan seluruh kader di Sulsel termasuk dengan Taufiq Zainuddin. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk pelaksanaan Muktamar Islah seutuhnya.

“Saya akan tetap akan melakukan komunikasi dengan Pak Taufiq, karena kita telah melaksanakan Muktamar Islah, alangkah tidak eloknya ketika tidak melakukan hal tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketika tidak diindahkan maka akan diberikan surat peringatan. Menurutnya, dengan surat peringatan tersebut adalah langkah terakhir yang akan dilakukan ketika komunikasi yang akan dibangun masih belum menemui kejelasan.

“Yah kita tetap akan meminta mereka untuk bergabung, adapun ketika mereka tetap bersikukuh yah kita akan berikan peringatan. Kita berharap denga surat peringatan tersebut akan membuat Pak Taufiq “Tobat”,” ujarnya

Sementara itu, sekretaris DPW PPP Sulsel, M Aras mengatakan ketika nantinya Taufiq Zainuddin akan bergabung dalam kepengurusan DPW PPP Sulsel maka disiapkan posisi khusus. Namun, ia mengaku belum akan menentukan posisi khusus tersebut karena nantinya akan dirapatkan dengan formatur DPW PPP Sulsel.

“Kita kan telah melaksanakan Muktamar Islah seutuhnya, itu artinya kita akan tetap memberikan ruang kepada Pak Taufiq untuk menempati posisi khusus di DPW PPP Sulsel,” ujarnya.

Ia menambahkan, tidak akan memberikan batasan waktu kepada kubu Taufiq Zainuddin untuk menentukan bergabung atau tidak. Namun, kata Aras, ketika formatur DPW PPP Sulsel telah melakukan rapat pleno untuk menentukan pengurus baru DPW PPP Sulsel maka peluang Taufiq secara otomatis akan tertutup untuk bergabung.

“Kita tidak bisa pastikan batasan waktu untuk Pak Taufiq bergabung, yang jelas ketika kita sebagai formatur telah melakukan rapat pleno untuk menentukan struktur pengurus yang baru maka peluang Pak Taufiq untuk bergabung dalam kepengurusan DPW PPP Sulsel telah tertutup,” ungkapnya.

Terkait rencana DPW PPP Sulsel kubu Taufiq Zainuddin yang akan melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil), Aras berharap agar siapapun yang melakukan menuver untuk melaksanakan kegiatan PPP diluar pengurus hasil Muktamar VIII di Jakarta untuk menurunkan tensinya. Menurutnya, Muktamar DPP PPP di Jakarta merupakan pengurus DPP yang sebenarnya sebab dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Saya kira siapapun itu yang melaksanakan kegiatan PPP diluar dari hasil Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur harus menurunkan tensinya, sebab apa lagi yang dijadikan alasan untuk tidak mengakui Muktamar tersebut dimana dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, bahkan ini adalah sejarah baru pelaksanaan Muktamar PPP dimana dua Kepala Negara hadir,” terangnya.


div>