KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

MA Cabut Belenggu Angkutan Online – Taksi Konvensional Perlahan Gulung Tikar

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 24 Agustus 2017 11:14
MA Cabut Belenggu Angkutan Online – Taksi Konvensional Perlahan Gulung Tikar

QUDRATULLAH/RAKYATSULSEL SIDAK TAKSI ONLINE. Inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilakukan pihak gabungan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan (DISHUB) kota Makassar, belum lama ini

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM– Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang transportasi online. Namun, keputusan tersebut dinilai bisa mematikan keberadaan sejumlah taksi konvensional.

MA telah mencabut Permenhub Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek. MA memerintahkan Menteri Perhubungan, Budi Karya, mencabut 18 pasal dalam aturan tersebut, karena bisa mengakibatkan sejumlah perusahaan taksi online gulung tikar.

Ketua Aliansi Masyarakat Transportasi Indonesia (AMTI) Sulsel, H Burhanuddin, mengungkapkan, keputusan yang dikeluarkan MA merupakan suatu hal yang buruk, karena membuka jalan menuju kematian bagi para perusahaan taksi konvensional. Ia pun menuding para hakim MA “masuk angin”.

“Keadilan taksi online? Modus. MA itu masuk angin. Makanya mereka (taksi online) ngotot untuk dilepas. Nanti, kami akan aksi di DPR Pusat untuk tuntut ini. Ngapain ke DPR masing-masing, buang air keringat saja. Kami akan konsolidasi dengan daerah yang lain, seperti Bali, Malang, Semarang,” ujar Burhanuddin via seluler, Rabu (23/8).

Burhanuddin menilai, keputusan tersebut bisa mengakibatkan aspek sosial yang tidak berimbang. Sehingga, di sisi perekonomian kian menyusut. “Tidak berimbang, karena rerata perusahaan taksi online kebanyakan kredit mobil dan saat ini banyak yang ditarik. Ini membuat rugi bagi kami dan memberi keuntungan dari taksi online,” katanya.

Ia menyebutkan, saat ini taksi online mempunyai kuota hingga 7.000 unit di Sulsel. Sedangkan taksi konvensional sisa 1.000 unit.

“Sekarang sisa 50 unit taksi beroperasi. Dulu, 3.500 kuota taksi konvensional di Makassar, dari 14 perusahaan. Terdiri dari Bosowa 400 unit, Blue Bird 200 unit, dan yang lain hanya 50 unit. Tarif turun hingga 70 persen. 4.300 angkutan umum sisa puluhan yang beroperasi. Pendapatannya juga turun hingga 70 persen omzetnya. Ini membuat perlahan mematikan perusahaan taksi konvensional yang mengikuti peraturan yang ada. Coba lihat, saat ini sisa Bosowa dan Blue Bird, sedangkan yang lain sudah mati. Diprediksi 2018, pasti sudah tidak ada lagi,” terangnya.

[NEXT-RASUL]

Selain itu, kata dia, pendapatannya pun juga menyusut. “Dulu Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta yang diperoleh. Dan saat ini hanya Rp 500 ribu, belum gaji dan lain-lainnya,” bebernya.

Menurut Burhanuddin, seharusnya pemerintah dan MA mengembangkan taksi konvensional dengan menggunakan teknologi canggih, bukan menyelenggarakan sesuatu hal yang baru. “Mestinya ini kerja sama dihidupkan. Bukan membuat menyusut pihak lain. Mari kita tegaskan aturan, agar keseimbangan transportasi moda ini terus tejaga. Jadi tidak ada kerugian antara kedua belah pihak,” tukasnya.

Sementara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal Sulsel, Said Wahab, mengatakan, persaingan taksi konvensional dengan taksi online bisa mengurangi niatan investor untuk berinvestasi di sektor ini. Tahun 2015, realisasi investasi untuk taksi setidaknya sampai Rp 10 miliar dan 14 operator taksi. Baik operator yang lama meminta tambahan armada taksi, maupun izin untuk operator taksi baru. Sedangkan untuk tahun 2016, hanya Rp 4 miliar realisasi investasi.

“Tahun lalu tidak ada penambahan operator taksi baru. Yang ada hanya penambahan armada taksi oleh beberapa operator taksi lama,” bebernya.

Untuk bersaing, kata Said, taksi konvensional mesti meningkatkan pelayanan. Taksi online dalam berbisnis menggunakan politik dumping. Artinya, harga yang dipasang cukup rendah untuk menarik minat penumpang.

“Kehadiran taksi online pasti memiliki peluang mengganggu investasi dan harus ditertibkan. Mengingat, mereka tidak bayar pajak maupun izin trayek,” pungkasnya.

[NEXT-RASUL]

Terpisah, Direktur Makassar Taksi, Andi Justar, mengaku terjadi penurunan pendapatan dari bisnisnya. “Saya punya 15 armada. Biasanya dalam sebulan, setiap armada menyetor Rp 5,5 juta sampai Rp 6 juta. Hanya, kehadiran taksi online membuat pendapatan armada per bulan merosot hanya Rp 3,5 juta – Rp 4 juta saja,” keluhnya.

Senada dengan Andi Justar, Kepala Bagian Operasional Taksi Putra, Yudi Wahyudi, menyebutkan, terjadi penyusutan pendapatan yang sangat signifikan. Taksi Putra memiliki 250 unit taksi, dan yang beroperasi hanya 60 unit. Dari 60 unit yang beroperasi itu, ditarget pendapatan harian Rp 25 juta.

“Nah, setelah kehadiran taksi online, sekarang omset harian hanya Rp 8 juta. Banyak sekali itu kalau sampai Rp 11 juta. Kalau hal ini terus berlanjut, para pengusaha taksi bisa saja gulung tikar,” kata Yudi.

Sekedar diketahui, hasil putusan MA ini berlaku efektif dalam tiga bulan kemudian. Oleh karena itu, sambil Kemenhub mempelajari apa yang diputuskan, masyarakat tidak perlu kuatir. (*/dwi/D)


Tag
  • Taksi Online
  •  
    div>