MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Maaf, Kinerja DPR Katanya Masih Buruk

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 11 April 2016 11:00

RAKYATSULSEL.COM – Kinerja DPR dinilai masih buruk. Hal itu tampak dari penegakan etika DPR yang masih lemah. Padahal, kode etik DPR disusun dan diberlakukan untuk menjaga martabat serta kehormatan DPR.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menuturkan, salah satu contoh yang kerap disoroti publik adalah kedisiplinan anggota DPR dalam menghadiri rapat. “Misalnya di tingkat kehadiran anggota DPR, jika dirata-rata tidak mencapai 60 persen,” katanya di Jakarta, kemarin.

Made memaparkan, ketidakdisiplinan in terjadi baik di rapat paripurna maupun rapat komisi. Berdasarkan catatan Formappi, dari tujuh kali rapat paripurna yang digelar sepanjang masa sidang III tahun sidang 2015-2016, tingkat kehadiran tertinggi anggota DPR adalah pada rapat paripurna ke-18 pada 2 Februari 2016 lalu.

Saat itu, jumlah kehadiran anggota 63,39 persen. “Sementara jumlah kehadiran terendah adalah pada rapat paripurna ke-19 pada 23 Februari 2016, yaitu sebesar 50,53 persen,” ujarnya.

Ada pun tingkat kehadiran anggota fraksi dalam rapat-rapat komisi paling tinggi adalah Fraksi Nasdem, yaitu 63 persen dan yang terendah adalah Fraksi PDI Perjuangan dengan 42 persen. “Jika dirata-rata, maka tingkat kehadiran anggota dalam rapat komisi adalah sebesar 54,6 persen,” kata Made.

Selain itu, dari tujuh pelanggaran etik yang tercatat, hanya satu perkara yang telah diputus Mahkamah Kehormatan Dewan dan satu perkara diputuskan untuk tidak dilanjutkan, karena pelapor mencabut laporannya.

Sementara lima perkara lainnya tidak diperkarakan, baik oleh masyarakat maupun inisiatif dari MKD dengan menggunakan jalur perkara tanpa aduan. “Kita menyesalkan MKD tidak bekerja dengan baik,” imbuhnya.

Lemahnya penegakan etika anggota DPR oleh MKD, lanjut Made, diperburuk dengan lemahnya pengawasan dan evaluasi dari fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik terhadap anggota-anggotanya. Fraksi maupun partai politik dianggap kerap tak memiliki sikap yang tegas terhadap anggota-anggota DPR yang melakukan pelang­garan etik.

Buruknya kerja MKD serta pengawasan dan evaluasi fraksi turut menjadi indikasi adanya pembiaran terhadap pelanggaran etik. “Jika pembiaran-pembiaran tersebut diteruskan, maka pasa akhirnya akan melengkapi lemahnya kinerja DPR secara menyeluruh dan berpotensi kian memperburuk citra DPR,” tandasnya.

Koordinator Formappi, Sebastian Salang menyebutkan, Ketua DPR RI memiliki banyak tugas berat dalam mengangkat citra DPR. Pihaknya menganggap citra DPR masih terpuruk walaupun Ketua DPR yang baru, Ade Komaruddin, mengenalkan berbagai terobosan, seperti memperpendek masa reses dari 1 bulan jadi dua minggu, memperpanjang waktu sidang, dan memperketat kunjungan ke luar negeri.

“Ketua DPR baru harus melakukan berbagai tugas yang penting, terutama mengangkat DPR dari keterpurukan dengan menjalankan fungsi DPR sebaik mungkin,” katanya.

Formappi memfokuskan pe­nilaian terhadap kinerja DPR yang patut diperbaiki. Penilaian terdiri dari legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi DPR di legislasi memiliki kelemahan dalam penyelesaian undang-undang. (rmol)


Tag
  • Kinerja DPR
  •  
    div>