SENIN , 10 DESEMBER 2018

Mahalnya Kursi Wakil Rakyat!

Reporter:

SURYADI-ISKANTO-FAHRULLAH

Editor:

Lukman

Senin , 06 Agustus 2018 16:00
Mahalnya Kursi Wakil Rakyat!

KARIKATUR

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Bukan rahasia lagi untuk menjadi seorang anggota dewan butuh biaya yang tidak sedikit. Para calon legislatif (caleg) harus merogoh kocek cukup dalam untuk duduk sebagai wakil rakyat.

Dengan kata lain, meski memiliki kemampuan secara intelektual, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan, maka akan sulit untuk terpilih.

Salah satu bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI, Amir Uskara tidak menampik hal tersebut. Ia mengaku kembali maju sebagai wakil rakyat karena pengalamannya sebagai politisi juga ditopang finansial.

“Artinya harus punya pengalaman. Kalau finansial, semua caleg pasti butuhkan,” singkat politisi PPP tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah mengatakan jika biaya jadi caleg bisa saja mahal dan murah, tergantung dari calegnya sendiri. “Tergantung cara calegnya. Saya dua periode tidak pernah mengeluarkan biaya besar,” katanya.

Ketua DPD Demokrat Sulsel ini menyebutkan, untuk menjadi wakil rakyat dan suara tinggi tidak perlu mengeluarkan harga tinggi. Namun harus melakukan pendekatan emosinal kepada masyarakat baik itu sebelum terpilih dan telah terpilih tanpa melupakan mereka.

“Kita hanya rajin komunikasi. Bertemu dengan masyarakat setiap ada waktu kosong. Alhamdulillah saya rajin bertemu dengan mereka dan saya masih optimis bisa terpilih,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, trent politik uang yang ditemukan selama Pilkada Serentak 2018 meningkat. Hal ini bisa saja berdampak di Pileg 2019. Oleh sebab itu, kata dia, Bawaslu terus melakukan pengawasan guna mencegah politik uang saat Pileg nanti.

“Jika dibiarkan, ini bisa mengindikasikan citra negatif. Kami secara maksimal melakukan pencegahan money politic yang masif,” ujar Laode.

Menurutnya, politik uang bagi politisi yang menjadi caleg selain merupakan pelanggaran hukum juga pelanggaran moral sosial. “Ini adalah pengalaman pada Pilkada 2018,” katanya.

Selain itu, lanjut Laode, berkaca pada Pilkada 2018, masyarakat sebagai pemilih sudah cerdas dan menghargai hak pilihnya. “Mereka tidak mau menjual hak pilihnya, dan yang memberi justru diberi sanksi politik dengan tidak memilihnya dan memilih paslon lain yang dianggap baik,” jelasnya.

Laode juga telah memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap partai politik dan caleg dalam melakukan sosialisasi.

“Kami juga akan mengawasi tindakan kampanye yang dilakukan parpol sebelum masa kampanye. Seperti iklan, pemasangan alat peraga, serta kegiatan sosialisasi parpol yang melibatkan pihak lain,” tegas Laode.

Direktur Konsultas Politik, Fokus Pemilu, Zulfinas mengatakan, untuk menjadi caleg dibutuhkan kombinasi antara modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Ketiga faktor ini yang sangat mempengaruhi seorang Caleg untuk memperoleh dukungan pemilih.

“Modal sosial dan modal politik ini tentu tidak bisa instant karena membutuhkan waktu yang panjang bagi Caleg dalam membangun eksistensinya melalui aktifitas sosial kemasyarakatan serta jaringan,” ujarnya.

Terkait dengan modal ekonomi atau yang bisa disebut dengan cost politik tidak bisa dihindari untuk dialokasikan pada kegiatan penyiapan alat peraga kampanye, sosialisasi, pertemuan terbatas, operasional tim serta sumbangan untuk kegiatan lain.

“Berdasarkan pengalaman menjadi pemantau, penyelenggara dan konsultan selama ini, maka untuk Pemilu 2019 bagi Caleg DPRD kabupaten/kota dibutuhkan biaya sekitat Rp500 juta, DPRD provinsi berkisar Rp1,5 miliar dan DPR RI Rp 5 miliar,” jelasnya.

Sementara Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Arief Wicaksono menuturkan, biaya untuk maju sebagai caleg sangat relatif. Tergantung dari caleg tersebut dalam melakukan sosialisasi di masyarakat. Apakah caleg menggunakan pendekatan secara emosional atau menggunakan mahar untuk mendapatkan simpati masyarakat.

“Biaya menjadi caleg sebenarnya bisa murah, modalnya sederhana, dekat dengan masyarakat. Proaktif jemput bola masalah yang ada di masyarakat. Kalau ada aspirasi masyarakat, caleg langsung mengupayakan jalan keluar tanpa harus menunggu sikap partai atau komisi di parlemen,” kata Arief.

Tapi, kata Arief, jika kemudian dalam kenyataannya biaya menjadi caleg mahal atau sangat mahal, itu bukan karena masyarakat yang tidak percaya lagi atau apatis terhadap kelembagaan politik di legislatif. Namun karena calegnya yang kurang mampu mengasah kepekaan terhadap kepentingan masyarakat.

“Jadi jangan dibalik logikanya. Logika perwakilan dalam demokrasi ya harusnya caleg yang mendekat, mendengar, menerima aspirasi atau harapan masyarakat, bukan justru masyarakat yang harus mendekat dengan cara berdemonstrasi atau membuat kerusuhan hanya untuk menarik perhatian caleg agar segera memfollow-up masalah,” terangnya.

Arief menegaskan, penilaian yang menempatkan masyarakat sebagai obyek utama politik transaksional tidak adil. Karena penilaian itu akan cenderung berkesimpulan bahwa hubungan caleg dengan masyarakat di dapilnya seperti lingkaran setan yang tak berujung.

“Padahal kita semua tahu bahwa benang kusutnya ada di caleg parpol dan atau aktor-aktor yang ada di kelembagaan politik legislatif,” tandasnya. (*)


div>