SENIN , 15 OKTOBER 2018

Mahar Parpol Mahal

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 20 Desember 2016 10:00
Mahar Parpol Mahal

Bendera partai politik. (Int)

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak jilid tiga 2018 mendatang diprediksi bakal diramaikan pendaftar jalur independen atau perseorangan.

Meski terbilang berat, namun setidaknya cost politik dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat jalur independen relatif lebih murah. Belum lagi “mahar” parpol yang mahal membuat kandidat jelas akan mencari alternatif lain.

Diketahui sebelumnya, UU No 8 tahun 2015 tentang Pilkada tegas mengatakan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila mereka dapat mengumpulkan dukungan berupa KTP sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada sebelumnya.

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 September 2015, calon perorangan harus kumpulkan KTP 10% di daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap sampai 2.000.000 orang, 8,5% di daerah dengan DPT antara 2.000.000 dan 6.000.000 orang, 7,5% di daerah dengan DPT antara 6.000.000-12.000.000 orang, dan 6.5% di daerah dengan DPT di atas 12.000.000 orang.

Meski terbilang masih jauh, disinyalir ada beberapa daerah yang bakal diramaikan oleh calon independen, seperti Kota Makassar, Bone, dan Jeneponto. Khusus di Kota Makassar, incumbent Danny Pomanto bahkan telah membentuk Jaringan Danny Pomanto yang bekerja untuk mengumpulkan KTP.

Selain mahar parpol, kecenderungan masyarakat saat ini sudah mulai kurang percaya dengan partai politik. Data Jaringan Suara Indonesia (JSI) 2012 lalu, secara umum sebanyak 47,2 persen masyarakat kurang puas atau tidak puas dengan kinerja partai. Sedangkan untuk data terbaru tahun 2016, tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia hanya berada pada angka 20 sampai 25 persen.

[NEXT-RASUL]

Terkait hal itu, Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif, mengatakan untuk menjadi kepala daerah tidaklah mudah. Butuh persiapan mental yang mumpuni dan finansial yang cukup untuk mendanai proses bakal calon hingga menjadi calon dalam Pilkada.

“Saya kira untuk menjadi pemimpin itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, banyak hal yang mesti dipersiapkan bagi mereka yang berniat maju di Pilkada. Salah satunya, adalah persiapan mental dan dana,” kata Syahar, Senin (19/12).

Ia menambahkan, dari pengalaman Pilkada serentak jilid pertama 2015 lalu, setiap kandidat mesti berhitung secara benar. Bahkan, Syahar menilai ongkos politik berbanding lurus dengan momentum Pilkada.

“Tidak bisa memang dipungkiri untuk maju di Pilkada bukanlah perkara mudah, terutama ongkos politik dalam kampanye, alat peraga hingga penggerak tim dibawah,” ucapnya.

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel itu mengaku Partai NasDem akan tetap mempertahankan politik tanpa mahar pada Pilkada. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu langkah strategis Partai NasDem untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk maju dalam Pilkada.

“Mengusung tanpa mahar untuk memberi ruang sebesarnya kepada seluruh anak bangsa untuk menjadi kepala daerah, agar potensinya bisa disalurkan. Itu sudah dibuktikan baik dalam proses pendaftaran tidak akan ada dipungut biaya, dan hal itu akan kami pertahankan,” terangnya.

[NEXT-RASUL]

Sebagai contoh, kata dia, pada Pilkada Kabupaten Takalar 2017 mendatang, banyak tokoh masyarakat yang mendaftar di Partai NasDem. “Ketika kami bukan pendaftaran pada Pilkada Takalar lalu, banyak tokoh masyarakat yang mendaftar. Mulai, aktivis LSM, Pendidik, hingga mantan kepada desa. Mengenai siapa yang pasti akan diusung tentu ada mekanisme,” pungkasnya.

Sementara itu, Manajer Konsultasi Celebes Research Centre (CRC), Saiful Bahri mengatakan, jalur partai politik dan independen hanyalah masalah teknis. Karena kedua jalur tersebut merupakan yang disahkan secara konstitusi.

“Baik melalui partai maupun independen kan tidak ada masalah. Hanya saja, jalur itulah yang disebutkan dalam konstitusi dinegara kita. Oleh karena itu, saya menganggap keduanya hanya soal pilihan secara teknis saja bagi kandidat yang akan maju pada Pilkada,” jelasnya.

Menurutnya, jalur partai politik maupun jalur independen memiliki peluang yang sama untuk terpilih dalam Pilkada. Dan itu, saya kira, sudah terbukti pada beberapa event Pilkada baik secara lokal pada Pilkada Gowa 2015 lalu.

“Tidak ada yang bisa menjamin Pilkada, baik itu melalui jalur independen maupun jalur partai politik semua sama-sama memiliki peluang untuk menang. Sebagai contoh misalnya jalur independen bisa memang di Sulsel adalah Pak Adnan,” ungkapnya.

Saiful menilai, hal yang paling menentukan seorang kandidat menang dalam Pilkada adalah kesolidan tim yang dibentuk untuk bekerja secara massif. Bahkan, hal itu kata Saiful lebih berpengaruh dibandingkan dengan platform ideologi partai maupun infrastruktur partai.

[NEXT-RASUL]

“Saya kira konten utamanya kandidat yang berpeluang menjadi pemenang dalam Pilkada adalah tim yang bekerja solid. Disamping dengan konten lainnya seperti infrastruktur partai, dana, maupun yang lainnya. Ketika tim sudah solid dan bersatu untuk bekerja, maka hal itu adalah modal utama untuk menang,” jelasnya.

Selain itu, faktor lain yang paling berpengaruh adalah soal figuritas kandidat. Apakah kandidat yang akan maju itu secara figur telah dikenal dan memiliki investasi politik yang matang.

“Itu juga sangat tergantung dari figurnya, sejauh mana kekuatannya dalam hal basis sosial. Ketika ini sudah muncul, mala partai itu dianggap tidak bertaji lagi untuk dijadikan alat politik bertarung dalam Pilkada,” ulasnya.

Adapun ketika ditanya mengenai apakah ongkos politik melalui jalur partai lebih mahal dari jalur independen, Saiful mengatakan hal itu mesti mendapat kajian yang cukup rinci. Menurutnya, kedua jalur tersebut masing-masing membutuhkan dana untuk bekerja secara politik.

“Menggerakkan mesin partai itu juga mesti pakai biaya juga. Misalnya, orang parpol itu disuruh pasang banner dan itu pasti butuh dana. Disisi lain, jalur independen substansinya juga sama saja. Besar atau tidaknya ongkos politik itu sangat tergantung dari sudut mana kita melihatnya,” pungkasnya.

[NEXT-RASUL]

Masyarakat Mulai Tak Percaya Parpol

Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono mengatakan bukan hanya saat ini partai politik mulai ditinggalkan oleh kandidat yang akan maju pada Pilkada. Tapi, jauh sebelumnya juga sudah terjadi.

“Saya kira ini tak lain dipengaruhi karena adanya kecenderungan partai itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Sehingga secara otomatis, kandidat yang akan maju pada Pilkada juga akan berpikir dan menimbang partai apa yang akan digunakan, apakah partai itu masih condong disukai oleh masyarakat atau tidak,” jelasnya.

Bahkan, Arief mengklaim jika tiap tahun tingkat respek masyarakat terhadap partai itu terus mengalami penurunan. “Saya pikir ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan seingat saya data pada tahun lalu itu respon masyarakat terhadap partai sangat menurun dari tahun sebelumnya, bahkan tahun ini pun bisa jadi akan mengalami penurunan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, wajar ketika jalur independen seperti menjadi magnet baru bagi kandidat untuk maju pada Pilkada. “Saya pikir besar tidaknya respon masyarakat terhadap partai itu berpengaruh terhadap munculnya fenomena baru bahwa kandidat lebih memilih bersiap menjadi jalur independen daripada jalur partai,” ucapnya.

Bahkan, Arief menilai, jalur independen bagi kandidat adalah salah satu cara untuk melakukan komunikasi politik dengan partai. “Saya pikir mengumpulkan KTP dan membentuk tim pemenangan diawal bagi kandidat itu juga bagian dari bargaining politik,” ujarnya.

Dengan demikian, partai mesti berbenah. Partai mesti tampil untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dengan program kepartaian yang baik. “Ini juga mesti diantisipasi oleh partai, jangan sampai ini terus berlanjut dan akan ditinggalkan oleh pemilihnya,” pungkasnya. (E)


div>