SELASA , 23 OKTOBER 2018

Mahasiswa Minta Menteri Jangan Jadi Cukong Politik

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Lukman

Selasa , 26 Juni 2018 23:57
Mahasiswa Minta Menteri Jangan Jadi Cukong Politik

Aliansi Pemerhati Demokrasi saat menggelar aksi unjuk rasa di pelataran Markas Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Selasa (26/6).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sekitar seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di pelataran Markas Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Selasa (26/6).

Unjuk rasa tersebut mendesak pihak kepolisian memeriksa menteri pada era Jokowi yang disinyalir terlibat kasus mahar politik. Mengingat mereka menduga sang menteri ditengarai menjadi cukong politik dan melakukan intervensi politik demi kepentingan pribadinya.

Jenderal Lapangan Aliansi Pemerhati Demokrasi, Asman Saputra, menyebut dugaan keterlibatan menteri menjadi atau sebagai fasilitator cukong harus diusut tuntas. Kepolisian dan lembaga negara terkait tidak boleh tinggal diam.

“Selamatkan demokrasi Sulsel. Ya menteri jangan jadi cukong politik dan pemodal perusak demokrasi Sulsel,” kata Asman, dalam orasinya di depan pelataran Markas Polda Sulsel.

Massa demonstran menuntut pihak kepolisian mengusut tuntas rekaman suara yang diduga melibatkan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Dalam rekaman tersebut, Menteri Amran disebut meminta uang Rp45 miliar kepada Tanribali Lamo (TBL) untuk tetap menjadi pendamping calon Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

“Kami desak kepolisian untuk menangkap dan mengadili cukong politik dan pemodal perusak demokrasi Sulsel,” tegas Asman.

Rekaman yang berdurasi sekitar 5 menit itu, suara yang diduga TBL mengungkap kronologi saat posisinya digantikan oleh adik Menteri Amran yakni Andi Amran Sulaiman. Beredarnya rekaman ini dinilai menimbukan kekisruhan di tengah masyarakat, apalagi menjelang pemungutan suara di Pilgub Sulsel 2018. Untuk itu, para demonstran mendesak Polda mengungkap kasus tersebut.

Asman juga menyerukan agar seluruh pihak menciptakan pilkada damai, pilkada yang tanpa politik uang. Diingatkannya pula agar kandidat tidak coba-coba melakukan politik uang yang hanya akan merusak demokrasi di daerah ini. (*)


div>