SELASA , 20 NOVEMBER 2018

Majelis Pertimbangan TP-TGR Sidang Perdana Empat Kasus

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 03 September 2015 16:50

MASAMBA, RAKYATSULSEL.COM – Majelis Pertimbangan TP-TGR Luwu Utara melaksanakan Sidang perdana pada Kamis (3/9). Sidang tersebut, merupakan langkah awal Pemkab Luwu Utara dalam mengingkatkan kedisiplinan dan kinerja pejabat daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Sidang dipimpin langsung oleh ketua Majelis Pertimbangan Sekda Luwu Utara Abdul Mahfud bersama tim TP-TGR yang terdiri dari Kepala Inspektorat Luwu Utara, Kepala Dinas DPKAD, Asisten III, Asisten I, dan Bagian Hukum Luwu Utara, dengan memperkarakan empat jenis kasus.

Ketua Majelis Pertimbangan Abdul Mahfud menjelaskan bahwa pada sidang perdana tersebut, digelar untuk membahas empat kasus. Keempat kasus yang dimaksud adalah Adanya kelebihan pembayaran tunjangan anak yang telah melewati usia batas, sebagai kasus pertama. Kasus kedua adalah pembayaran Jasa moderator Kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum pada tahun 2013 yang tidak sesuai. Sementara kasus ketiga menyangkut Honorium Moderator yang tidak sesuai dengan standar biaya umum pada tahun 2014. Sedangkan kasus keempat mengenai penerimaan PBB yang digunakan secara pribadi oleh Kepala Desa Radda pada tahun 2011-2014.

Sidang dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus penunggakan dan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh onkum Pejabat daerah (PNS).

Dalam kesempatan sidang tersebut, Sekretaris Majelis Pertimbangan selaku Penuntut Umum, Muhammad Kasrum membacakan setiap tuntutan. Dalam kasus pertama melibatkan Kepala Desa Radda periode 2011-2014, Har Amrullah menyangkut Penerimaan PBB sebesar Rp 44.476.930.

Untuk Kasus Kedua, melibatkan Syaiful Paradenga, mantan staf dinas pendidikan Luwu Utara, di mana honorium moderator angkatan I dan Angkatan IV mengalami selisih Rp.3.360.000. Pada Kasus Ketiga menyangkut pembayaran Jasa Moderator kegiatan pelatihan penyususna kurikulum 2013 tingkat SMA, melibatkan Abdul Muis yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.250.000. Sedangkan Kasus Keempat yaitu adanya kelebihan pembayaran tunjangan anak yang telah melewati batas usia oleh Ambo Asse sebesar Rp.5.522.322.


div>