KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Makassar Jangan Rusuh!

Reporter:

Ramlan - Alief - Fahrullah - Irsal

Editor:

asharabdullah

Senin , 23 April 2018 11:00
Makassar Jangan Rusuh!

Dok. RakyatSulsel

– Hari ini, MA Putuskan Kasasi KPU

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mahkamah Agung (MA) akan memutuskan permohonan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, hari ini, Senin (23/4). Semua pihak diharapkan menerima apapun keputusan MA.

Jelang putusan kasasi MA, sejumlah objek vital di Kota Makasaar akan dijaga ketat oleh pengamanan TNI dan Polri.
Pengamanan maksimal dilakukan untuk mengantisipasi gejolak para pendukung Pasangan Calon (Paslon), setelah pembacaan putusan tersebut.

Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti, mengimbau, masyarakat tetap tenang menanggapi putusan tersebut. Masyarakat yang sedang mencari nafkah juga perlu dijaga, agar terhindar dari tindakan kekerasan.

“Jaga ki’ kampung halaman kita Kota Makassar tetap tenang dan nyaman. Kita semua bersaudara, sama-sama Bugis Makassar, sama-sama Indonesia,” imbaunya, Minggu (22/4).

Ia juga mengingatkan semua pihak terkait, khususnya dua paslon yang bertarung di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi – Cicu) dan Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), agar tidak mengerahkan massa, yang bisa mengganggu ketertiban.

“Serahkan semuanya kepada hukum dan mari kita berdoa agar Allah SWT melindungi dan menjaga kita semua,” ujarnya.

Sementara, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar, menjelaskan, secara umum kondisi Kota Makassar saat ini masih kondusif. Untuk keamanan Kota Makassar, Polrestabes telah menurunkan sedikitnya 4.000 personil, baik itu kepolisian maupun dari TNI, dengan membagi dua bagian. Mulai dari mengamankan beberapa tempat yang rawan konflik, KPU Makassar, Panwaslu, kantor DPRD, dan beberapa tempat lain.

“Dari empat ribu personel aparat keamanan itu, dibagi dua statusnya. Ada yang sudah stand by di titik-titik rawan yang telah ditentukan seperti kantor-kantor pemerintahan, kantor KPU, kantor Panwaslu, dan ada yang stand by force, mereka stand by di posko-posko satuannya masing-masing, baik TNI maupun Polri. Mereka siap bergeser, bergerak jika terjadi perubahan kondisi keamanan skala tinggi,” jelasnya.

Terpisah, tim hukum pasangan Appi -Cicu, Jhon Hardiansyah, mengimbau agar seluruh masyarakat di Kota Makassar tidak terpengaruh terhadap apapun keputusan yang dikeluarkan MA. Apapun keputusannya, tidak perlu disikapi berlebihan.

“Jika saja ada kelompok masyarakat atau pendukung paslon yang sangat tidak diuntungkan atas putusan tersebut, maka kami berharap agar tidak perlu menanggapinya dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Mari kita bersama-sama jaga Makassar ini agar aman dan kondusif,” kata Jhon.

Ia memastikan, apapun keputusan MA, tim Appi – Cicu siap menerima sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum. Jika seandainya putusan MA mengabulkan kasasi yang ajukan KPU, maka Appi-Cicu telah memantapkan niat akan terus menggalang dukungan dan memaksimalkan seluruh tim, jaringan, LO, relawan dan tim kerabat untuk terus bekerja hingga pemungutan suara di TPS.

“Kami sebagai warga negara juga wajib menerima apapun putusan MA tersebut, sebab itu sudah berkekuatan hukum tetap, bersifat final dan mengikat,” tambahnya.

Jhon juga berharap agar aparat kepolisian dan TNI senantisa bertindak persuasif dalam menghadapi kelompok masyarakat jika melakukan aksi terkait putusan MA. “Kalaupun ada yang pro kontra terhadap putusan MA dengan menggelar aksi, kami harap penegak hukum tetap mengedepankan tindakan persuasif agar kondisi Makassar tetap kondusif,” harapnya.

Terpisah, Pakar Hukum Unhas, Dr Sakka Pati, menilai, apapun keputusan yang dihasilkan MA tentu akan menimbulkan dampak sosial. Oleh sebab itu, ia berharap MA bebas intervensi pihak tertentu, yang menghendaki kotak kosong di Pilwalkot Makassar.

“Putusan kasasi di MA besok sangat berdampak buruk bagi demokrasi di Makassar, bagi pihak yang memaksakan kota kosong. Konflik sosial akan terjadi jika MA menolak kasasi KPU Makassar,” kata
Sakka Pati.

Jelang keputusan MA, lanjutnya, semua pihak pastinya sudah memperhitungkan dampaknya. Sebagai pertimbangan kepada MA, rakyat ingin memilih demokrasi secara ideal tanpa kotak kosong.

“Potensi kerawanan pasti semua terjadi. Apapun, pasti ada dampaknya kalau putusan merugikan sepihak. Apalagi rakyat kita tak mau ada kotak kosong,” tuturnya.

Meski begitu, kata dia, keputusan apapun nantinya harusnya tetap menjaga Kota Makassar dengan damai.
Ia juga meminta pihak keamanan yakni kepolisian untuk tetap netral menjaga wilayah sesuai dengan tugas dan tupoksi.

“Makassar ini adalah etalase dari Sulsel. Jadi jangan hanya lihat Makassarnya, namun bagaimana di timur Indonesia,” terangnya.

Senada dikatakan Pakar Sosiologi Politik dari Unhas, Dr Sawedi Muhammad. Ia berpendapat, potensi gesekan sosial terjadi jika MA mengabulkan putusan PT TUN dan menolak kasasi KPU.

“Gesekan akan muncul saat kampanye nanti. Kedua syarat melawan kota kosong juga tak gampang. Apalagi saat penetapan. Jika MA mengabulkan amar putusan PTTUN, maka akan membawa Makassar ke dalam perangkap kubangan konflik berkepanjangan,” kata Sawedi.

Konflik berkepanjangan yang dimaksud bukan berarti konflik fisik semata. Konflik sejatinya adalah benturan perbedaan pendapat. Konflik bisa berbentuk soft clash dan hard clash.

Rentang waktunya pun akan panjang, tidak hanya dalam tahapan kampanye saat ini, namun bisa meluber sampai ke hari H pemilihan. Dimana calon yang didiskualifikasi akan mengkampanyekan kotak kosong.

“Keputusan kasasi MA yang keliru dan melukai hati masyarakat itu bisa menjadi persoalan yang berat sekali dampak sosialnya di Makassar. Tapi secara pribadi, saya yakin MA akan menganulir putusan PTTUN. Saya melihat sudah banyak pakar hukum tata negara yang bicara tentang kejanggalan-kejanggalan dalam putusan PTTUN. Terakhir ada komentar dari jubir MA,” kata Dosen FISIP Unhas ini. (*)


div>