SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Manejer PLN Luwu Raya Sebut Rp4 Juta Kemahalan

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 10 Maret 2017 15:35
Manejer PLN Luwu Raya Sebut Rp4 Juta Kemahalan

Ilustrasi. foto: net

LUWU TIMUR, RAKYATSULSEL.COM – Manajer PLN Luwu Raya dan Toraja, Himawan, angkat bicara soal adanya keluhan warga Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Luwu Timur yang diharuskan membayar Rp4 juta untuk pemasangan jaringan listrik PLN kapasitas listrik 900 VA yang dilakukan kontraktor.

Himawan mengatakan, biaya pemasangan baru listrik PLN 900 VA di Desa Kalosi yang dipatok Rp4 juta oleh pihak rekanan itu kemahalan. Oleh karena itu, ia meminta warga Kalosi mendatangi langsung Kantor PLN untuk pembayarannya.

Himawan menjelaskan, pemasangan jaringan listrik ke Desa Kalosi itu tidak sepeserpun dipungut uang warga dan pihak rekanan tidak boleh memungut uang dengan dalih ongkos penarikan jaringan kabel dan tiang.

“Itu kabel dan tiangnya tidak ada yang perlu dibayar-bayar, itu sudah ditanggung negara. Bagi warga kalau mau bayar langsung saja ke Kantor PLN jangan lewat kontraktor atau siapakah yang mengaku-ngaku,” tegas Himawan, Jumat (10/3).

Meski demikian Himawan mengatakan, memang ada yang dibayar, tapi itu tidak sampai Rp4 juta. “Tidak mahal-mahal amat, seperti pemasangan titik lampu dalam rumah atau biaya penyambungan itu sebesar Rp1 juta, sertifikasi layak operasi, tidak sampai Rp100 ribu, dan biaya instalasi di dalam rumah, ini pun harus dihitung rumah tersebut mau pasang berapa titik lampu. Yang jelas tidaklah sampai Rp4 juta,” terang Himawan.

Sebelumnya, diberitakan terdapat ada aroma Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum kontraktor yang melakukan pemasangan jaringan listrik PLN di Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Luwu Timur. Sebab warga dipaksa harus membayar Rp4 juta untuk kapasitas listrik 900 Watt.

Tak hanya itu warga yang komplain mendapatkan perlakuan yang tidak terpuji. Seperti halnya yang menimpa Asri, warga desa setempat, Kamis (9/3). Ia bersama temannya sempat komplain soal harga yang terlalu mahal yang dibebankan kepada warga, namun mendapatkan perlakukan kasar. (***)

 


div>