SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Mantan Komisioner KPU Palopo Cari Keadilan

Reporter:

FAHRULLAH

Editor:

MA

Selasa , 28 Agustus 2018 10:16
Mantan Komisioner KPU Palopo Cari Keadilan

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM- Lima mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, yang dijatuhi sanksi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, memutuskan untuk terus melawan putusan tersebut.
Lima mantan Komisioner tersebut, mencari keadilan dengan melaporkan balik Bawaslu Palopo ke Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yang direncanakan akan dilakukan hari ini, Selasa (28/8).
“Sekarang kami akan berjuang mencari keadilan atas putusan DKPP tersebut. Pasalnya keputusan DKPP ini telah merugikan kami dan terlebih itu sangat tidak adil,” kata mantan ketua KPU Palopo, Haedar Djidar, saat dikonfirmasi, Senin (27/8).
Dirinya pun mencontohkan, kasus laporan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) ke DKPP, lantaran menolak gugatan pasangan tunggal tersebut dan menuding Panwaslu Makassar telah berpihak kepada salah satu pasangan calon.
Sementara dalam kasus KPU Palopo, yang tidak melanjutkan putusan Bawaslu Palopo, karena adanya surat Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otoda), yang menjelaskan perihal mutasi yang dilakukan oleh Judas Amir itu, sudah sesuai peraturan dan tidak melanggar aturan Pilkada.
“Coba bandingkan dengan kasus di Pilwali Makassar lalu. Panwas Makassar yang menolak (putusan PT TUN), tidak diperlakukan seperti itu (disanksi), jangan sampai dibedakan. KPU selalu saja ditindas, jika Bawaslu yang bermasalah selalu dilindungi,” jelasnya.
Sekadar diketahui, lima Komisioner KPU Palopo yang diberhentikan tersebut masing-masing Haedar Djidar, Syamsu Alam, Faisal, Faisal Mustafa, dan Muhammad Amran.
KPU dianggap tidak cermat menanggapi rekomendasi Panwaslu Kota Palopo. Rekomendasi yang dimaksud adalah rekomendasi Panwaslu yang meminta KPU kota Palopo melakukan diskualifikasi terhadap Pasngan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Judas Amir – Rahmat Bandaso.
Saat itu, Panwaslu berpendapat bahwa Judas – Rahmat telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan jabatan dengan melakukan mutasi jabatan. Namun, KPU saat itu memilih tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.
Karena keputusan itu, mereka oleh DKPP dinilai telah melanggar sejumlah pasal dalam pedoman etik penyelenggara Pemilu.


Tag
div>