SELASA , 11 DESEMBER 2018

Mantan Koruptor di Pilkada, Ini Saran Akademisi UIN Alauddin

Reporter:

Editor:

Lukman

Sabtu , 16 September 2017 09:43
Mantan Koruptor di Pilkada, Ini Saran Akademisi UIN Alauddin

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Revisi Undang-undang Pilkada 2017 mulai disosialisasikan. Termasuk salah satu poin di dalamnya yang mengatur tentang mantan narapidana kasus korupsi jika ingin mencalonkan diri.

Di poin yang sudah disahkan tersebut, setiap kandidat yang punya rekam jejak pernah terbukti “merampok” uang, atau menyalahgunakan jabatan memperkaya diri sendiri dan kelompok, wajib mempublikasikan secara terbuka kepada publik tentang kasus yang pernah melilitnya.
Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syarifuddin Juardi menuturkan, jika narapidana atau mantan koruptor mencalonkan diri akan menciptakan imej negatif terhadap demokrasi.

Menurutnya, secara moral atau etika politik, setiap orang yang sudah dijatuhi hukuman bersalah oleh pengadilan, maka mestinya sang aktor tahu diri dan malu kepada warga. “Etika dan moral mestinya menjadi bagian dari sistem politik,” ujarnya, kepada wartawan,Jumat (15/9/17).

Akademisi ini, mengungkapkan, demokrasi yang berkualitas semestinya membangun tradisi moral politik yang ideal. Sebuah mereka yang pernah dihukum karena kejahatan (apapun jenis kejahatannya) harus dicabut hak-hak politiknya, khususnya mengisi jabatan publik.

“Pada negara yang sudah maju dan demokratis, aktor politik yang dituduh saja melakukan pelanggaran maka dia dengan sukarela mundur dari panggung politik, ” katanya.

Namun di Indonesia, lanjut dia, masih banyak politisi yang tidak punya rasa malu, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka , tapi masih memegang jabatan. Begitu pun, setelah hukuman pidana di jalani masih punya syahwat politik yang besar untuk kembali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Legislatif.

Ditambahkan, problem lain yang bisa muncul, apakah KPU mau melakukan tugasnya untuk mempublikasikan rekam jejak hitam sang calon, jauh lebih sulit lagi dilakukan oleh sang calon sendiri.

“Kalaupun ada aturan yang menyebutkan bahwa calon mantan narapidana dalam pilkada untuk publikasi tentang dirinya kepada masyarakat, tetap kurang etis mereka maju dalam pilkada,” pungkasnya. (*)


div>