JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Reporter:

Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 03 Juli 2018 13:00
Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tahapan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 akan segera dimulai. Bahkan pendaftaran pencalonan bagi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan dibuka 4 Juni besok.

Bagi mantan narapidana kasus korupsi (koruptor), keinginannya untuk menjadi wakil rakyat harus pupus. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri pada Pileg 2019 mendatang.

Ketua KPU Sulsel, Misna Attas mengatakan, ketentuan ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. “PKPU-nya sudah ada jika mantan narapida korupsi tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legistaif,” kata Misna Attas, Senin (2/7) kemarin.

Ia pun menyampaikan kepada seluruh partai politik yang akan menyodorkan nama-nama calon anggota dewan untuk memperhatikan PKPU. “PKPU-nya baru keluar dan kita akan melakukan soasialisasi kepada partai poltik,” ujarnya.

Sementara untuk mendeteksi bakal caleg yang sebelumnya terlibat kasus korupsi, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkuham) agar nantinya tidak ada satupun celag yang berstatus mantan narapida korupsi. “KPU pastinya akan berkoordinasi dengan Kemenkumham,” jelasnya.

Sementara komisioner KPU Sulsel lainnya, Faisal Amir menambahkan, selain mantan narapidana kasus korupsi, larangan yang sama juga ditujukan kepada mantan terpidana lain. Pada pasal 7 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa larangan tak hanya berlaku bagi mantan terpidana kasus korupsi, tetapi juga bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual pada anak. “Jadi perlakuannya sama. Tidak akan bisa mendaftar sebagai wakil rakyat,” tegas Faisal Amir.

Mantan Ketua KPU Takalar ini juga menyebutkan, setelah pendaftaran calon legislatif sementara, masyarakat juga akan berperan untuk menilai apakah kandidat wakil rakyat tersebut tidak pernah tersandung dengan hukum.

“Saya kira publik tahu jika itu mantan narapidana, dan ada masa pemberian tanggapan setelah ada pengumuman DCS kepada publik. Jika tidak bersyarat, kita akan cocet pada DCS,” ucapnya.

Selain itu, kata Faisal Amir, calon legislatif juga akan dimintai surat keterangan kelakukan baik dari pihak Kepolisian dan surat keterangan dari pengadilan jika yang bersangkutan tidak pernah di hukum.

Sementara juru bicara Partai Gerindra Sulsel, Syawaluddin Arif menegaskan telah menyiapkan kader terbaiknya untuk bersaing pada pileg mendatang.

“Kita sudah mempersiapkan. Insya Allah pada tanggal 4 nanti Partai Gerindra akan mendaftarkan melalui sistem online yang telah ditetapkan oleh KPU,” kata Syawal.

Syawaluddin Arif menegaskan jika larangan KPU bagi mantan napi telah berlaku Partai Gerindra. “Sebelum ada PKPU yang baru, kami di Partai Gerindra dari awal membuat komitmen tidak akan menerima itu (mantan narapida korupsi),” pungkasnya. (*)


div>