SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Irsal

Editor:

asharabdullah

Jumat , 27 April 2018 13:11
Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

Dok. RakyatSulsel

– Beri Efek Jera, Warning Bagi Calon

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wacana adanya aturan pelarangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) hangat diperbincangkan di kalangan akademisi dan aktivis anti korupsi. Meski aturan ini sementara dalam pembahasan di pusat, tapi tidak sedikit yang sepakat dengan aturan tersebut.

Tetapi, jika hanya diberlakukan untuk caleg, maka ada ketimpangan. Semestinya, aturan ini juga diberlakukan bagi Calon Kepala Daerah (Cakada).

Aktivis Anti Korupsi yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR, yang diminta tanggapannya menyambut baik rencana itu. “Kalau saya sih menyambut dengan Alhamdulillah,” kata Djusman, Kamis (26/4) kemarin.

Saat ditanya, apakah aturan ini perlu juga diberlakukan untuk calon kepala daerah, Djusman mengatakan, tentu itu akan menjadi kajian. Mestinya setiap kebijakan yang dilahirkan harus memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatannya.

“Bahwa kalau hanya perlakuan kebijakan itu hanya diarahkan kepada legislatif, kemudian tidak untuk calon eksekutif, tentunya memang tidak benar atau tidak adil,” jelasnya.

Badan Pekerja KMAK Sulsel ini mengatakan, dirinya sangat yakin, jika kebijakan itu disahkan tentu harus memenuhi rasa keadilan bersama. Jangan hanya diperuntukan bagi caleg, tetapi cakada juga.

“Ini kita berbicara keadilan. Dan semua harus sama. Tidak boleh ada pengecualian, termasuk untuk Pilpres juga,” tegasnya.

Jika kebijakan ini lahir, tentu akan menjadi efek jera. Termasuk menjadi warning bagi siapapun agar ada kehati-hatian dan prinsip amanah ketika menjabat.

“Kami tidak percaya bahwa seseorang yang pernah mejalani hukuman terpidana korupsi kemudian diberikan kesempatan dan tidak akan mengulangi lagi. Saya kira susah yang dipercaya seperti itu,” tuturnya.

“Kalau melihat secara teori. Korupsi lahir, karena adanya peluang dan kesempatan. Peluang dan kesempatan lahir dengan adanya kesempatan,” lanjutnya.

Senada dikatakan Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC), Kadir Wokanubun. Menurutnya, ada dua upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindakan korupsi, yaitu upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

Upaya prenventif perlu melibatkan segala lapisan masyarakat, dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi. “Masyarakat perlu terlibat dalam pencegahan korupsi,” kata Kadir, terpisah.

Selain itu, juga perlu upaya represif, berupa penegakan hukum dengan tegas oleh aparat. “Penegak hukum harus tegas terhadap koruptor,” tegasnya.

Sementara, Pakar Hukum Unhas Makassar, Dr Sakka Pati, menilai, mantan napi harus dipertimbangkan untuk dipilih rakyat. Tak ada alasan untuk rakyat menimbang calon pemimpin, apalagi yang telah terbukti melakukan korupsi dengan keputusan pengadilan.

“Itu bukan khilaf, akan tetapi kesalahan luar biasa. Saya kira, apabila ada seseorang yang mau menjadi caleg atau calon kepala daerah, rekam jejak khususnya dalam korupsi patut menjadi pertimbangan,” terangnya.

“Apalagi jika dikuatkan oleh putusan pengadilan. Karena dalam perkara korupsi, bukan persoalan khilaf atau kesalahan administrasi. Tapi terkait terbukti atau tidak terbukti di hadapan hukum,” lanjutnya.

Ia berharap, generasi zaman now sebagai generasi yang sudah melek teknologi dan IT, sebaiknya menjadi generasi yang memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Serta, berpartisipasi aktif dalam demokrasi/politik.

“Jika sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, gunakanlah hak konstitusinya. Dan dalam menentukan pilihan, carilah informasi/rekam jejak dan lihat siapa yang layak menjadi pemimpin mengatasnamakan rakyat,” sarannya.

Sedangkan, Sosiolog Unibos Makassar, Minarni, mengatakan, perlu ada perlawanan terhadap korupsi. Seseorang yang pernah melakukan korupsi di masa lalu, bisa saja karena lingkungan dan faktor kepribadiannya.

“Jadi, bukan khilaf. Tapi karena adanya kebutuhan dan ketamakan, sehingga seseorang kemungkinan melakukan korupsi,” ujarnya.

Karakteristik seseorang, terangnya, bisa melakukan korupsi karena di masa lalu, karena ada peluang. Pertama, seseorang hanya mementingkan kepentingannya. Kedua, sulit berempati. Dan ketiga, cenderung menyalahkan dan memanipulasi orang lain.

Menanggapi persoalan ini, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin, Andi Haris, mengungkapkan, catatan kelam di masa lalu, apalagi persoalan korupsi, akan sangat sulit diterima masyarakat. Sehingga, akan muncul persepsi bahwa seorang koruptor tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin.

Bahkan, menurutnya, persepsi akan hal itu akan ada secara turun-temurun, apalagi dalam dunia perpolitikan dan demokrasi. Untuk menghilangkannya pun tidak dengan satu atau dua tahun saja, tetapi butuh waktu yang sangat panjang untuk dapat dipercaya kembali oleh masyarakat.

“Kalau orang sudah dicap ada catatan hitam di masa lampau, itu susah dihilangkan, tidak semudah yang dibayangkan. Dia harus ada generasi terputus dulu,” tuturnya.

Ia menegaskan, isu korupsi adalah senjata paling ampuh untuk menggerus perolehan suara kandidat. Dan hal itu kerap menjadi bola panas bagi kandidat yang bersangkutan dalam kontestasinya.

“Dan itu pasti menggerus suara kandidat. Memang isu korupsi ini sangat rentan. Apalagi, kita melihat itu pada beberapa waktu lalu, banyak kepala daerah yang harus masuk bui,” terangnya.

Meskipun memang, semua orang punya hak dalam politik dan berdemokrasi, sekalipun seorang mantan koruptor. Niat untuk memperbaiki diri masih tidak akan cukup, untuk kembali memperbaiki nama baik.

“Setiap orang punya hak memperbaiki diri dan itu tidak masalah. Namun aib masa lalu itu sangat sulit hilang dan akan menjadi bayang-bayang. Bisa saja calon ini, dia memang sudah sadar. Tapi orang lain, belum tentu begitu fikirannya,” tandasnya. (*)


div>