SENIN , 18 JUNI 2018

Mantan Rektor UNM Sebut Subsidi Pendidikan Rp1,5 T IYL-Cakka Sangat Brilian

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Jumat , 09 Februari 2018 21:59
Mantan Rektor UNM Sebut Subsidi Pendidikan Rp1,5 T IYL-Cakka Sangat Brilian

Arismunandar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Apresiasi dan pujian terhadap gagasan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) memajukan kualitas pendidikan terus diacungi jempol oleh pakar pendidikan.

Setelah Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Dr Adi Suryadi Culla, serta sejumlah professor di Unhas, kini giliran guru besar bidang pendidikan di Universitas Negeri Makassar (UNM) memberikan apresiasinya.

Salah satunya adalah mantan Rektor UNM, Prof Dr Arismunandar. Pakar pendidikan ini, mengaku mengapresiasi program pendidikan yang dicanangkan IYL-Cakka dalam membangun Sulsel.

Seperti, sebut dia, program subsidi Rp1,5 triliun untuk biaya pendidikan setiap tahun, diyakini bisa mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di Sulsel. Apalagi jumlahnya tergolong besar. “Saya kira dari sisi kebutuhan, makin besar dana pendidikan, alokasi itu makin bagus,” kata Prof Aris, Jumat (9/2/2018).

Dia mengaku memang tidak mengetahui subsidi pendidikan untuk saat ini. Akan tetapi yang dicanangkan oleh IYL-Cakka cukup menarik
.
“Saya tidak tau kalau posisi sekarang, tapi saya kira angka itu sangat baik kalau kita ikut mensupport. Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan biaya pendidikan kita,” ucapnya.

Dia menyarankan, untuk efektifitas pendidikan di Sulsel, tentu yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Misalnya, kualitas guru, termasuk juga pelatihan.

“Juga perlu ada perbaikan sarana dan prasarana, pengadaan laboratorium dan itu semua terkait hal-hal yang termasuk dari prioritas kita ke depan,” ucapnya.

Kedua, lanjut dia, sarana pendidikan. Menurutnya perlu ada rehab sarana pendidikan dan perlu ada penambahan ruang kelas. “Dan saya kira juga memang, kelas sekolah kita ini memang perlu didorong menjadi yang terbaik lah,” tuturnya.

Olehnya, dengan biaya subsidi pendidikan yang rencananya digelontorkan sebesar Rp1,5 triliun, dia menilai hal itu memang perlu, lantaran untuk peningkatan pendidikan diperlukan biaya yang efektif.

Dia pun mengapresiasi Sitem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) yang telah diterapkan IYL saat menjadi Bupati Gowa.

Menurutnya pendidikan gratis memang perlu untuk pemerataan pendidikan dan meretas kesenjangan pendidikan. “Itu lebih baik saya kira, tapi saya kira jangan hanya di tingkat SMP, SMA tapi juga harus ada di perguruan tinggi,” kata dia.

Dia membeberkan, Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL) memang sudah mencetuskan beasiswa intuk mahaiswa Starata 1 selama dua semester. Dia mengatakan, kebijakan itu adalah medium yang menyempurnakan pendidikan.

“Kan sekarang sudah mulai dirintis pak Syahrul, dua semester yah. Itu bantuan untuk beasiswa bagi anak-anak kurang mampu terutama. Nah, saya kira itu bagus. Disitulah tempat anak-anak kita. Terutama yang kurang mampu itu bisa disubsidi pembiayaan,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan ini persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung masih rendah dibandingkan daerah-daerah di pulau jawa.

“Nah salah satu cara bagaimana memastikan bahwa seluruh anak-anak yang berusia sekolah itu bisa mengenyam pendidikan. Saya kira SKTB itu adalah awal yah,” kata dia.

Dia mengatakan, SKTB yang dicetus IYL di Gowa, memang adalah bentuk konsitensi subsidi pendidikan. “Kalau perlu tidak hanya pendidikan gratis, tapi pembagian beasiswa juga. Terutama untuk anak-anak yang kurang mampu. Kalau itu bisa, Alhamdulillah,” jelasnya. Lebih jauh dia mengatakan, SKTB ini adalah dasar untuk skala lebih luas lagi, yakni Sulsel secara umum.

“Itu (SKTB) kan sudah ada dasar. Semacam ada rintisan. Rintisannya itu kan seperti penggunaan deteksi dini yang bermasalah. Itu kan perlu diperluas. Pengembagan sistem SKS. Sehingga anak-anak bisa melakukan kecepatan belajar. Itu saya kira bisa teruskan untuk lingkup yang lebih luas lagi,” harapnya.

Hanya saja, dia menyarankan, anggaran Rp1,5 triliun itu perlu kajian, sehingga sasarannya tepat. “Saya belum melihat, karena itu kan akan tergantung pada alokasinya. Misalnya angka Rp1,5 triliun kemana prioritasnya. Harus dilihat dulu kemana? Karena misalnya kan ada tuntutan untuk tunjangan guru. Ini kalau alokasinya ke tunjangan guru saja, itu tidak memberikan nilai dampak apa-apa terhadap sumber daya yang lain,” tandasnya. (*)


div>