RABU , 17 OKTOBER 2018

Manuver Deng Ical Syarat Muatan Politik

Reporter:

Suryadi - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 21 April 2018 13:56
Manuver Deng Ical Syarat Muatan Politik

Dok. RakyatSulsel

*Mutasi 116 Pejabat di Pemkot Makassar*

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sebanyak 116 pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar eselon III dan IV resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, di ruang Pola Kantor Balaikota Makassar, Jum’at (20/4).

Meski mendapat restu dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), namun pelantikan itu dinilai bukan langkah yang tepat, karena dilakukan jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Makassar.

Apalagi, Deng–sapaan akrab Syamsu Rizal saat ini adalah kader Partai Golkar yang juga adalah partai pengusung kandidat calon Wali Kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi.

Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Syarifudin Jurdi menilai, mutasi di lingkup jajaran kecamatan dan kelurahan itu besar kemungkinan sengaja dilakukan dengan tujuan menghadapi momentum Pilwalkot 2018.

“Karena momentum pilkada, mutasi ini bisa saja punya motif politik, tetapi yang pasti ASN tidak bisa dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu,” ujarnya.

Ia berpendapat, mutasi sampai pelantikan pejabat baru di lingkungan pemkot tentu melalui suatu proses, termasuk konsultasi atau bahkan mungkin sudah memperoleh izin dari Kemendagri.

“Setiap mutasi pejabat tentu ada pesan politiknya, tetapi juga punya pesan untuk mengisi jabatan yang kosong, melakukan penyegaran dan perpindahan posisi. Karena ASN harus netral dan tidak berpihak pada kekuatan politik tertentu. Maka harus bekerja sesuai tupoksi,” katanya.

Ditambahkan, bahwa dalam sejumlah kasus pilkada, kerap kali mobilisasi ASN dan jejaring birokrasi untuk kepentingan politik kelompok tertentu mungkin saja terjadi.

Deng Ical sendiri membantah adanya unsur politik dalam pelantikan itu. Ia mengatakan, bahwa pengisian jabatan lowong yang dilakukan pihaknya merupakan hasil diskusi panjang mulai dari Sekda hingga Mendagri.

“Saya sudah memberikan klarifikasi (soal pengisian jabatan lowong), yang mau berpikir politik silahkan, tidak dilarang,” ucap Deng Ical.

Ia mengatakan bahwa proses pengisian jabatan lowong memiliki peraturan mendagri nomor 1 tahun 2018 bahwa Plt wali kota hanya boleh mengisi jabatan yang lowong. “116 kita sudah lakukan pelantikan jabatan yang kemarin sempat lowong,” ucap Deng Ical.

Sementara soal adanya kesan terburu-buru melakukan pengisian jabatan lowong, Pakar Pemerintahan Unhas, Andi Lukman Irwan mengatakan, bahwa pengisian jabatan lowong yang dilakukan justru langkah yang tepat. Pasalnya hal itu untuk membuat roda pemerintahan bisa kembali normal.

“Pengisian jabatan lowong itu justru kebutuhan organisasi karena tidak terisi maka banyak administrasi yang tertunda sehingga dampak SKPD akan terganggu kinerja kalau tidak segera terisi,” ucap Lukman.

Ia mengatakan bahwa penyerapan anggaran pemkot harus segera dilakukan mengingat sudah memasuki bulan ke empat dimana semua program harusnya sudah banyak dilakukan, diantaranya dokumen-dokumen anggaran disiapkan.

“Kalau tidak terisi akan menghambat proses-proses penyerapan keuangannya apalagi kalau menyangkut tender fisik, itukan kalau jabatannya lowong maka diakhir tahun penyerapannya rendah, berdampak pada masyarakat juga,” jelas Lukman.

Disinggung soal adanya muatan politik dalam pengisian jabatan lowong, ia mengatakan bahwa hal itu dilakukan atas izin Mendagri melalui gubernur sehingga kata dia, pihaknya mengajak warga untuk mempercayakan keputusan pengisian jabatan lowong tersebut.

“Kewenangan Plt itu harus melalui izin atau persetujuan dari penjabat gubernur lalu Mendagri, apakah kemudian jabatan itu melalui unsur kesedekatan, yang akan menilai itu Mendagri,” ucap Lukman.

“Toh kalau misalnya kajian Mendagri ada unsur subjektivitas maka Mendagri tidak akan melakukan persetujuan tersebut,” lanjutnya.

Ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk menghargai keputusan dari Deng Ical dalam melakukan pengisian jabatan lowong di lingkup Pemerintah Kota Makassar. (*)


div>