KAMIS , 19 JULI 2018

Maret, Dewan Sahkan Tiga Rancangan Perda

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 29 Februari 2016 17:41

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar melalui Badan Musyawarah (Bamus) mengagendakan pengesahan tiga rancangan peraturan daerah(Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada pertengahan Maret ini.

Rapat sidang paripurna pengesahan tiga ranperda menjadi Perda, yakni Ranperda Pemberian Asi Ekslusif, Ranperda Limbah Domestik dan Ranperda CSR, lanjut legislator Gerindra Itu bakal dirangkaikan dengan sidang paripurnah hasil reses.

Koordinator Bamus, Eric Horas menyebutkan, 98 persen pembahasan telah dirampungkan panitia khusus (Pansus) untuk tiga ranperda yang tengah digodok dewan. Sehingga Bamus menarget, jika pembahasannya sudah sedemikian rampung, Maret ini ketiga ranperda sudah bisa diparipurnakan.

“Tiga ranperda sudah merampungkan pembahasan hingga 98 persen, kalau tidak ada kendala pertengahan maret ini akan kita jadwalkan untuk diparipurnakan,” terang Eric di ruangan kerjanya, kantor DPRD Makassar, Senin (29/2).

Erik mengatakan, Bamus tingal menjadwalkan hari dan tanggal yang tepat untuk sidang paripurna agenda penetapan tiga ranperda menjadi perda serta laporan hasil reses, untuk mensingkronkan seluruh agenda yang ada di dewan.

“Setelah tiga Perda diketuk, ranperda yang masuk prolegda ditahun 2016 ini akan menyusul untuk mulai dibahas,” katanya, olehnya itu ia meminta kepada pemerintah Kota agar segera mungkin memilih prolegda yang dianggap urjen untuk dibahas, dengan memasukkan draf naskah akademiknya ke Badan Legislatif, agar Bamus secepatnya membuatkan agenda pebahasan,” katanya.

Selain tiga ranperda yang menanti pengetukan untuk disahkan DPRD, dua ranperda yakni Ranperda Kota Dunia, dan Ranperda Pengelolaan Air Tanah.

Sementara, Ketua Pansus Ranperda ASi,Yeni Rahman mengatakan, kalau Pembahasan Ranperda Asi oleh Pansus sudah diselesaikan ,begitu juga dengan kunjungan Pansus ke Kota Jakarta dan Tanggeran dalam rangkan konsultasi di Kemetrian Hukum dan HAM, dan kantor DPRD Tanggerang. “Pansus tinggal melakukan finalisasi, sebelum disidang paripurnakan,” katanya.


div>