KAMIS , 22 FEBRUARI 2018

Masa Penahanan Erwin Diperpanjang 40 Hari

Reporter:

Ramlan Makkaratang

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 10 Februari 2018 12:30
Masa Penahanan Erwin Diperpanjang 40 Hari

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin Syafruddin Hayya

* Kejati Tunggu Surat Pemberitahuan Resmi Polda

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Masa penahanan tersangka Kepala BPKAD Pemkot Makassar, Erwin Syarifuddin Haiyya akan diperpanjang selama 40 hari, sebelum masa penahanan 20 hari tersangka habis yang dimulai sejak 26 Januari 2018 lalu di lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I A Makassar.

Tersangka ditahan sekaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Uang Makan Minum (Mamin) di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Makassar.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, membenarkan bila masa penahanan tersangka tersebut, selama 20 hari akan habis. “Tentu saja masa penahanannya akan kita perpanjang, selama 40 hari untuk masa perpanjangan kedua,” ungkap Dicky Sondani, Jumat (9/2) kemarin.

Rencana perpanjangan tersebut dilakukan, kata Dicky untuk kepentingan penyidikan dalam kasus tersebut. Sebab pihak penyidik masih terus melakukan pendalaman serta masih akan melakukan serangkaian pemeriksaan sejumlah saksi.

Termasuk pemeriksaan saksi terhadap Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

Terkait penambahan masa penahanan terhadap tersangka, Dicky mengaku akan melayangkan surat permintaan penambahan masa penahanan, tersangka ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan bila pihak Kejati belum menerima adanya surat permintaan penambahan masa penahanan. Dari penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, untuk tersangka kasus tersebut.

“Sejauh ini belum ada, penyampaian saya terima, terkait soal permintaan penambahan masa penahanan tersangka, dari penyidik Polda,” pungkasnya.

Namun Salahuddin mengatakan, kalau surat permintaan tersebut telah diserahkan akan ditindaklanjuti agar penanganan kasus tersebut bisa berproses dan berjalan sesuai prosedur.

Diketahui dalam kasus ini tersangka Erwin Haiyya diduga telah melakukan order fiktif untuk kepentingan pribadi. Akibat dari perbuatannya negara mengalami kerugian hingga Rp300 juta.

Dalam kasus ini Erwin disangkakan telah melanggar pasal 12 Huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)


div>