SENIN , 16 JULI 2018

Masa Tenang Yang tak Tenang

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 23 Juni 2018 16:30
Masa Tenang Yang tak Tenang

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tahapan Pilkada Serentak akan memasuki masa tenang. Namun hal itu justru tidak akan membuat kandidat yang akan bertarung tenang.

Apalagi maraknya hasil survei dengan hasil yang berbeda membuat publik semakin gamang untuk menentukan pilihannya. Tak hanya itu, masa tenang juga rentan disusupi aktivitas jual beli suara yang mengarah pada politik uang.

Masa tenang harusnya dijadikan para kandidat untuk beristirahat mengingat jadwal kampanye yang padat selama tiga bulan. Namun ketatnya pertarungan pilkada yang berlangsung hanya satu putaran membuat kandidat dan tim pemenangannya patut was-was dan harus bekerja ekstra.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel yang dikonfirmasi mengenai hal itu telah memberikan himbauan kepada KPU untuk segera mengambil langkah tegas terutama dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di masa tenang.

Untuk mengantisipasi tindakan tim kandidat yang mungkin melanggar aturan, Bawaslu sudah sedari awal memiliki tim yang akan mengawasi hal itu.

“Ya diawasi, semua harus tenang. Makanya kita sudah kirim surat ke KPU supaya dia persiapkan penertiban alat peraga kampanye. Setelah kami menyurat ke KPU, nanti KPU surati semua paslon,” kata Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi.

Laode menegaskan, setelah masuk masa tenang, tidak boleh satupun tindakan yang berbau kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh kandidat.

“Begitu masa tenang, semua sudah bersih termasuk APK sudah diturunkan dan tidak boleh ada tindakan diluar PKPU,” tegasnya.

Laode juga mengaku jika politik uang sangat rentang terjadi di masa tenang. Sehingga kata dia, peran masyarakat untuk membantu mengawasi jalannya pesta demokrasi sangat penting. Serta ada aturan yang memang sangat jelas apabila ada tim kandidat yang melakukan tindak pelanggaran pilkada.

“Kalau alat peraga sanksinya administrasi. Kalau politik uang jelas pidana. Kalau itu politik uang pemberi dan penerima bisa di penjara mininal 36 bulan maksimal 72 bulan,” tandasnya.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan, sesuai aturan PKPU, lembaga survei dilarang melakuan publikasi survei mulai tanggal 24-26 Juni 2018.

“Mengingat memasuki minggu tenang. Tak ada lembaga survei lakuan publikasi riset. Ini juga dipertegas dalam PKPU,” ujarnya.

Menurut komisioner KPU dua periode ini, selama ini pihak penyelenggara Pilkada telah memberikan kesempatan kepada lembaga survei untuk lakuan publikasi. Namun, kini pihaknya akan melakuan pengawasan ketat bagi lembaga survei untuk tak melakuan publikasi disaat masa tenang.

“Pengawasan dengan cara memantau. Oleh karena itu, kami juga minta lembaga survei untuk taat pada aturan. Tak boleh dilanggar,” tuturnya.

Faisal menambahkan, tak ada kesempatan untuk lembaga melakuan publikasi. Hal ini juga bertujuan agar publik tidak tertanggu dengan bermacam isu. “Apalagi banyak survei hasilnya bervariasi, pasti publik terganggu,” jelasnya.

Terpisah, Kepala bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu KPU RI, Robby Leo secara singkat mengatakan, jika aturan melarang untuk publikasi di masa tenang, maka kandidat wajib mengikuti dan menaati regulasi yang ada. “Jika aturan seperti itu, lembaga survei wajib mentaati,” singkatnya.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Bosowa Arief Wicaksono menuturkan, masa tenang justru malah akan menjadi masa-masa perang sesungguhnya kandidat. Dimana, akan ada banyak bermunculan isu-isu berupa adu wacana maupun perang survei. Dan itu tentunya akan menjadi momen-momen yang sangat menentukan.

“Biasanya pada masa tenang itulah banyak terjadi dinamika di lapangan. Perang wacana di media, adu komentar di medsos, perlombaan hasil survei, bocornya rekaman-rekaman masa lalu, dan banyak hal lagi yang saya perkirakan masih akan berlanjut kedepan,” kata Arief.

Karena memang, menurutnya masyarakat sebagai pemilih akan menjadi sasaran agar dapat memberikan hak pilihnya. Apalagi jumlah pemilih yang belum menentukan pilihannya masih cukup tinggi dan menjadi incaran kandidat.

“Itu semua strategi dari masing-masing paslon untuk merubah mindset calon pemilih atas pilihan-pilihan mereka. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk membuat gamang, tapi justru lebih jelas. Jika nanti angka partisipasi politik rendah, maka yang pasti akan ditunjuk sebagai pihak yang bertanggungjawab adalah KPU,” jelasnya. (*)


div>