MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Mau Jadi Wali Kota, Appi Harus Menang 50 + 1

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 28 April 2018 14:00
Mau Jadi Wali Kota, Appi Harus Menang 50 + 1

Dok. RakyatSulsel

* DKKP Tantang DIAmi Melapor

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar resmi menetapkan pasangan calon (Paslon) Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai pasangan tunggal dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang digelar KPU Kota Makassar, Jumat (27/4).

Meski melawan kotak kosong, namun pasangan Appi – Cicu harus menang 50 persen plus satu suara dari total jumlah partisipasi pemilih pada 27 Juli nanti. Dan jika gagal, maka pasangan Appi-Cicu tidak bisa lagi ikut berkompetasi dalam Pilwalkot Makassar pada tahun 2010.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif mengaku belum mendapat salinan putusan pleno KPU Makassar. Namun dia mengatakan, kalau itu benar KPU Makassar menetapkan satu pasangan calon saja yang bertarung di Pilwalkot Makassar, maka kotak kosong pasti terjadi. “Jika itu terjadi maka pasti peluang kotak kosong, 50+1 Harus dimenangkan oleh paslon,” kata Iqbal Latif.

Sementara itu, komisioner KPU Sulsel, Khairul Mannan menjelaskan, paslon tunggal yang ikut Pilkada harus memperoleh suara 50 persen+1 saat pemilihan. Istilah kotak kosong adalah istilah yang umum dipakai untuk menggambarkan situasi satu paslon dalam Pilkada.

Jika paslon tunggal kelak tidak memperoleh suara mencapai 50 persen lebih, akan dinyatakan kalah, dan saat pemilihan satu tahun. kemudian. paslon yang kalah tidak bisa lagi ikut berkompetisi.

“Jika tidak mencapai target 50 persen+1, maka Pilwakot Makassar akan dilaksanakan kembali pada Pilkada serentak gelombang berikutnya, yakni pada tahun 2020. Tapi yang kalah tidak bisa ikut,” ujarnya.

Melihat konstalasi tersebut, pakar politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Priatno berpendapat jika pihak DIAmi masih memiliki peluang untuk mencari keadilan.”Saya kira pencarian keadilan pihak DIAmi masih terbuka, yakni lewat judicial review UU Pilkada ke MK atau ke Komisi Yudisial (KY) jika di dianggap ada problem etik hakim dalam penetapan keputusan pengadilan. Tetapi sekali lagi, proses ini tidak lagi berpengaruh pada penetapan pasangan calon,” ujarnya.

Menurut akademisi Unismuh Makassar iru, pertarungan belum selesai. Pihak Appi-Cicu sebaiknya tetap tenang, tidak seperti (pemenang yang mabuk). Masih ada pertarungan di TPS, meskipun hanya berhadapan kolom atau kotak kosong. “Sebaiknya tidak reaktif merespons, perlu (kepala dingin) sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya,” katanya.

Akademisi UIN Alaudin Makassar, Syahrir Karim mengatakan, meskipun melawan kotak kosong di pilwali Makassar, akan tetapi bukan berarti ada jaminan Appi – Cicu tanpa tantangan berarti. “Jangan PeDe dulu, Appi-Cicu mesti betul-betul ekstra memaksimalkan mesin politiknya,” tuturnya.

Dijelaskan, salah satu hal utama, yakni Appi-Cicu mesti mampu meyakinkan pemilih bawwa gagasan dan program – programnya layak dan lebih baik dari DIAmi. Karena kalau tidak, maka bukan hal mustahil kalau pemilih kotak kosong lebih bnyak.

“Terkait peluang, saya kira semua itu selalu ada, tergantung bagaimana memaksimalkan kekuatan politik yang dimiliki,” pungkasnya.

Seperti diketahui calon petahana Mohammad Ramdhan Pomanto yang didiskualifikasi akan kembali sebagai wali kota Makassar hingga masa jabatannya berakhir pada Mei 2019.

Sebelum KPU Makassar resmi mendiskualifikasi pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari dari Pilwali Makassar. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang digelar KPU Makassar, Jumat (27/4/2018) sore kemarin.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Makassar, M Syarief Amir didampingi empat komisioner, diantaranya Abdullah Manshur, Andi Shaifuddin, Rahma Saiyed dan Wahid Hasyim Lukman.

Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat pleno tentang perintah putusan Mahkamah Agung RI nomor 250 K / TUN / PILKADA/ 2018 tanggal 23 April 2018 dengan amar putusan menolak putusan amar Kasasi dari permohononan kasasi ketua Kpu kota Makassar untuk mencabut SK nomor 35 / P.KWK / HK.03.1- kot / 7371/ KPU – kot / II / 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon Waliota dan wakil Walikota Makassar tahun 2018.

“Kita sudah menetapkan sesuai konsultasi kita ke KPU sulsel, dan KPU sulsel ke KPU RI. Hari ini sudah kita melakukan rapat pleno, hasilnya kita melakukan perintah MA,” ujar Komisioner KPU Makassar, Abdullah Mansyur.

Pleno penetapan SK paslon Wali Kota Makassar digelar tertutup. Hasil akan disebar dalam bentuk SK salinan diserahkan kepada tim paslon DIAmi dan Appi-Cicu. “Disampaikan semua ke paslon salinan SK baru. Teknis kertas suaranya akan kita konsultasikan kembali,” katanya.

DKPP Tunggu Laporan

MAKASSAR, RAKSUL – Pasca putusan KPU Makassar yang menetapkan calon tunggal di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Makassar, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan kesempatan kepada pasangan calon (paslon) atau pihak yang merasa dirugikan untuk melapor ke DKPP.

Anggota DKPP Prof. Dr. Muhammad, mengatakan pihaknya masih menunggu pihak laporan dari paslon atau pihak yang merasa dirugikan untuk dilakukan penyelesaian. Lanjut dia, hal itu dilakukan jika ada laporan resmi pasca-putusan KPU Makassar.

“Kami DKPP tunggu laporan. Jadi, tak bisa mengimentari mana sah dan atau tidak (putusan PT TUN atau Panwaslu). Jika ada putusan KPU selesai, baru kami ambil keputusan kalaupun ada laporan,” ujarnya, Jumat (27/4).

Dikatakan, dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Selain itu, lanjut dia. DKPP memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain serta memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

“Kalau di Makassar, dengan adanya dinamika yang berkembang. DPPK belum bisa mengambil tindakan atau langkah jauh terkait hal tersebut. Tugas DKPP menerima pengaduan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu,” tegasnya. (*)

 


div>