JUMAT , 20 JULI 2018

Memerangi Gafatar & LGBT Melalui Bela Negara

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 29 Februari 2016 12:05
Memerangi Gafatar & LGBT Melalui Bela Negara

int

Kondisi keberagaman di Indonesia saat ini banyak diwarnai dengan isu-isu non konvensional yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Membangun pengelompokan masyarakat merupakan hak warga negara, namun harus tetap patuh pada etika, moral, dan norma hukum yang ada. Munculnya isu-isu Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) dan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Isu-isu mencuat karena maraknya gerakan sosial baru (new social movement) melalui berbagai gerakan moral di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan media sosial secara massif. Kondisi keberagaman pandangan dan perilaku itu ditandai oleh berbagai faktor sosial budaya, seperti lemahnya pendidikan kewarganegaraan, pemahaman agama yang bersifat parsial, faktor ekonomi dan budaya, serta kurangnya pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan “local pride” seperti kalau di Sulawesi Selatan disebut sebagai budaya “siri”.

Isu Gafatar dan LGBT memang merupakan isu yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan dalam hal perilaku yang bersifat menyimpang baik dilihat dari perspektif hukum, agama maupun dari sisi etika-moral yang seharusnya tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Gafatar sendiri merupakan organisasi dan gerakan keagamaan yang dapat menyesatkan karena terdapat aktivitas tersembunyi di dalamnya. Yang lebih berbahaya adalah disinyalir Gafatar sebagai organisasi akumuatif dari beberap organisasi radikal Islam lainnya, seperti Al Qiyadah Al Islamiyah yang juga diidentifikasi terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Gafatar bahkan kini telah berganti nama dengan disebut sebagai Negara Karunia Semesta Alam (NKSA). Perkembangan gerakan ini sungguh memprihatinkan karena disamping melemahkan akidah umat dan menyebarkan paham menyimpang juga sekaligus dapat mengancam sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan bernegara. Berkembangnya Gafatar yang terkait dengan radikalisme agama, yang mengekploitasi pemahaman yang sempit, dan mejauhkan dari semangat agama serta yang berkaitan dengan radikalisme internasional yang ingin membentuk negara Islam di dunia dipandang sebagai ancaman nyata bagi negara-negara yang pluralistik seperti Indonesia.

Belum selesai dengan isu Gafatar sebagai ancaman nyata, muncul LGBT sebagai isu mutakhir seiring dengan menguatnya paham-paham ideologi yang bergerak secara transnasional. LGBT ada merupakan produk Barat yang mengedepankan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme, dengan modus operandinya untuk menjadikan bangsa ini menganut paham yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Mengedapannya isu LGBT di Indonesia tidak terlepas pada pemahaman individualisme dan propaganda Barat sebagai konsep yang berlaku secara universal. Munculnya desakan Barat melalui USAID agar pemerintah memberi tepat bagi komunitas LGBT membuktikan bahwa intervensi kemanusiaan terkait dengan hak-hak azazi manusia tidak dapat dihindari. Sekalipun isu LGBT dianggap merupakan suatu kejahatan dalam agama, namun secara universal organisasi internasional WHO menyatakan bahwa LGBT bukanlah penyakit yang menyimpang dan juga bukan aksi kejahatan. Bahkan komunitas LGBT mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Sesuatu yang ironi bagi masyarakat umumnya di Indonesia, karena isu LGBT dipandang sebagai komunitas yang menyimpang dan bertentangan dengan dengan fitra manusia, agama dan adat masyarakat. Sementara di pihak Barat menjadi bagian dari isu-isu kemanusiaan ang harus dibantu secara serius karena LGBT menjadi korban kekerasan di lingkungannya.

Kecerdasan dalam menyikapi LGBT adalah keniscayaan bagi negara maupun pemerintah pusat dan daerah untuk menjelaskan ke publik secara kebijakan agar dalam mengatasi perkembangan ancaman nyata yang berkaiatn dengan LGBT dapat efektif. Setidaknya kini Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini telah memberikan pemikiran dan mengambil sikap bahwa LGBT adalah tindakan melanggar konstitusi. Sikap MUI tentunya tidaklah cukup, bila tidak digandakan dengan kehadiran negara secara terorganisir dan meletakkan civil society dan elemen pendidikan sebagai pilar penting untuk memerangi LGBT. Sebagai catatan bahwa kini komunitas LGBT telah tersebar di sejumlah  provinsi di Indonesia. Komunintas terbesar saat ini disinyalir
berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar. Bahkan kini di Aceh yang notabene menganut syariat Islam menjadi salah satu daerah atau tempat berkembangnya komunitas LGBT.

Karena itu, dalam memerangi isu-isu Gafatar maupun LGBT perlu upaya yang bersifat kolektif dengan cara mengembangkan konsep Bela Negara di lingkungan keluarga, pendidikan dan pekerjaan mutlak dilakukan. Tentu tidak hanya sekedar memerangi komunitas dan tindakannya tetapi lebih bagaimana memerangi dan mencegah pahamnya agar tidak semakin meluas. Selain itu, membangun nilai-nilai keberagaman dan keagamaan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Bela Negara yang harus dibangun melalui pembentukan sosialisasi yang damai dan pendekatan yang komprehensif. (*)


Tag
div>