• Senin, 21 April 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Memobilisasi Massa Saja Dilarang, Apalagi Mobilisasi PNS

Kamis , 17 Januari 2013 10:11
Total Pembaca : 591 Views
Prof Aswanto, Pengamat Hukum

Baca juga

PENGAMAT hukum yang juga mantan Ketua Panwas Sulsel, Prof Aswanto, mengatakan bahwa sudah jelas ada aturannya melarang PNS terlibat politik praktis. Termasuk mobilisasi PNS. “Dalam aturan, UU No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun tahun 2008, disitu jelas melarang PNS berpolitik praktis, termasuk kampanye, apa lagi ada upaya mobilisasi. Memobilisasi PNS sangat dilarang dalam undang-undang Pemilu. Ini seharusnya menjadi perhatian, baik PNS yang bersangkutan, maupun  para kandidat dan tim pemenangan yang melakukan mobilisasi,” katanya.

Pada intinya, katanya, seluruh rakyat boleh ikut kampanye. Yang dilarang adalah memobilisasi massa. Apalagi memobilisasi PNS yang jelas-jelas dilarang berpolitik praktis untuk mendukung kandidat tertentu. Ini tidak boleh. Berikut wawancara Harian Rakyat Sulsel dengan Prof Aswanto kemarin.

 

+ Belakangan ini marak terjadi mobilisasi PNS untuk mengikuti kampanye pasangan calon pada Pilgub Sulsel. Sebagai akademisi, Anda melihatnya seperti apa?

- Mobilisasi PNS saat kampanye itu dilarang. Padahal kan ada aturannya. Bahkan pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD dan pihak pengawas dalam hal ini Panwas kan sudah memperingati, bahwa PNS harus jauh dari keterlibatan politik praktis. Ini yang mesti diperhatikan oleh semua pihak yang terkait.

 

+ Dalam aturan, apakah ada larangan melakukan mobilisasi PNS?

- Sudah jelas ada aturannya melarang PNS terlibat politik praktis. Termasuk mobilisasi PNS. Dalam aturan, UU No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun tahun 2008, di situ jelas melarang PNS berpolitik praktis, termasuk kampanye, apalagi ada upaya mobilisasi. Memobilisasi PNS sangat dilarang dalam undang-undang Pemilu. Ini seharusnya menjadi perhatian, baik PNS yang bersangkutan, maupun  para kandidat dan tim pemenangan yang melakukan mobilisasi.

 

+ Artinya usaha memobilisasi sangat dilarang?

- Pada intinya, seluruh rakyat boleh ikut kampanye. Yang dilarang adalah memobilisasi massa. Apalagi memobilisasi PNS yang jelas-jelas dilarang berpolitik praktis untuk mendukung kandidat tertentu. Ini tidak boleh.

 

+ Kalau begitu, apa indikasi  masing-masing pasangan calon dikatakan memobilisasi massa termasuk PNS?

- Indikasinya ada pada mekanismenya. Pelaksanaannya. Pelangaran bisa diproses bila ada laporan masyarakat atau orang tertentu bahwa ada upaya mobilisasi PNS.

 

+ Bila terjadi indikasi ada mobilisasi PNS misalnya apa sanksinya?

- Intinya bila terjadi indikasi mobilisasi massa PNS, segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwewenang. Bila ada pelanggaran pidana pemilu, maka Panwas melanjutkannya ke polisi. Bila pelanggaran administrasi, maka PNS yang bersangkutan akan dilaporkan ke instansinya untuk diberi sanksi. Sebenarnya banyak pelanggaran PNS yang bisa diproses Panwas, seperti keterlibatan pejabat pemerintah. Sanksi yang paling berat bagi PNS adalah dipecat.

 

+ Saran Anda terkait persoalan mobilisasi PNS saat kampanye?

- Yang jelas, aturan yang telah dibuat itu untuk ditaati. Bukan justru dipermainkan. Kalau ada aturan PNS netral sebagai aparatur negara, ya harus ditaati. Kepada masing-masing kandidat dan tim pemenangan juga harus tahu diri, bahwa perbuatan memobilisasi PNS itu tidak  etis secara moral dan hukum. Seharusnya masing-masing kandidat menjauhi areal yang dilarang dalam aturan. Ini penting untuk menjaga stabilitas politik yang cenderung panas. (RS12)