KAMIS , 26 APRIL 2018

Menangkan Praperadilan, Kejaksaan Diminta Hentikan Kasus Muh Deni

Reporter:

Irsal

Editor:

Ridwan Lallo

Senin , 16 April 2018 21:45
Menangkan Praperadilan, Kejaksaan Diminta Hentikan Kasus Muh Deni

Kuasa hukum tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan Muh Deni.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Law Firm MH-Isra dan Partners memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar atas status tersangka Muh Deni yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar.

Ketua Law Firm MH-Isra dan Partners, Israq Mahmud mengatakan, dengan dimenangkannya praperadilan tersebut, pihaknya meminta Kejaksaan Negeri Makassar untuk tidak melanjutkan kasus penipuan dan penggelapan terhadap tersangka Muh Deni.

“Penanganan kasusnya sangat buruk, kesannya ada kepentingan. Akhirnya, kita ajukan praperadilan,” ujar Israq yang juga Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulsel.

“Yang dipraperadilankan itu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar. Akan tetapi karena kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah P-21 (dinyatakan lengkap), otomatis BAP yang ada di kejaksaan tidak boleh dilanjutkan lagi,” tambahnya.

Israq menilai, adanya keganjilan dalam penanganan prosedur kasus itu. Penanganan kasusnya tanpa penyelidikan. Parahnya, tersangka tak pernah diperiksa sebagai saksi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Ia juga mengaku semua poin keberatan yang diajukan ke meja persidangan untuk menguji hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar diterima oleh majelis hakim dan meminta agar membatalkan penanganan tersebut.

Awalnya, kata Israq kasus yang dialami kliennya itu dilaporkan pada tanggal 23 Januari 2018. Pada tanggal 24 Januari, kasus itu sudah ditingkatkan ke penyidikan dengan menetapkan Muh Deni sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan.

Usai hakim Pengadilan Negeri Makassar menerima semua poin keberatan itu, majelis hakim juga meminta agar tersangka dibebaskan dalam segala tuntutan serta memulihkan nama baiknya.

“Akan tetapi kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan negeri dan sudah P-21. Makanya, sekarang ini kejaksaan harus membebaskan klien kami karena BAP yang digunakan dari penyidik kepolisian itu sudah dibatalkan. Kami juga pada hari ini sudah melayangkan surat ke kejaksaan negeri, tinggal menunggu tindak lanjutnya,” terangnya.

Sementara Ketua Umum Lembaga Om Betel Law Investigation, Andi Jamal mengatakan, kejaksaan harus melaksanakan putusan tersebut. Bahkan, Jamal sapaan om Betel, akan melayangkan surat ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Dia melapor agar penyidik diberikan sanksi.

“Ini terkait penyalahgunaan wewenang dan ada pelanggaran HAM disini. Jaksa cepat P 21, tidak mendalami kasusnya,” pungkasnya. (*)


div>