SELASA , 23 OKTOBER 2018

Mencari Sekprov Defenitif, NA: Tak Perlu Tunggu Enam Bulan

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Rabu , 26 September 2018 07:45
Mencari Sekprov Defenitif, NA: Tak Perlu Tunggu Enam Bulan

AL AMIN MALLIURI RAKYATSULSEL/C TERIMA KUNJUNGAN. Gubernur sulsel Nurdin Abdullah (NA), saat menerima Kepala Kantor Konsulat Jerpang, Miyakawa Katsutoshi di rumah jabatan Gubernur, kota Makassar Rabu (19/9) lalu.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Lelang jabatan untuk posisi Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulsel mulai dibahas. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) pun telah menetapkan waktu untuk seleksi terbuka, atau lelang jabatan. “Lelang sekprov secepatnya, gak usah menunggu sampai batas waktu enam bulan, tahun ini harus dibuka, masa Pj terus,” kata NA.

Meski tidak menyebutkan kapan akan mulai melakukan proses lelang jabatan sekprov itu, namun ia menegaskan bahwa tahun ini seleksi terbuka diselenggarakan dan dibuka secara umum.

“Yah dua bulan lagi kok itu sekprov, makanya kita lagi cari orang memperkaya wawasan, datang melamar, nanti kita lihat diujung siapa yang terbaik nah itulah. Ini kan bidding siapapun boleh. Selama dia memenuhi syarat,” jelasnya.

NA dalam penjelasannya juga menyetujui jika ia menerima kalangan non PNS untuk menjadi sekertarisnya. “Coba lihat, dirjen saja sudah banyak non PNS, ini tanda-tanda bagus,” ujarnya.
Sementara itu, posisi yang sangat penting yang perlu digeser oleh dia adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel. Menurutnya, Bappeda merupakan jantung dari pemerintah.

“Bappeda itu jantungnya provinsi, makanya yang di situ harus orang-orang yang qualified. Semua ini biding, kita persilahkan semua ikut lelang,” terangnya.

Akademisi Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan, secara regulasi, rekrutmen jabatan pimpinan tinggi (JPT) memang memungkinkan di lakukan secara terbuka dan kompetitif.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi internal birokrasi. Untuk itu kata dosen Fisipol Unismuh ini menilai lebih baik, alasannya karena kompetitor jabatan justru bisa berasal dari luar OPD.

“Beberapa daerah juga telah melakukan sebelumnya. Misalnya, Kadis Pendidikan Gowa juga berasal dari perguruan tinggi. Sejauh itu untuk akselerasi program pemimpin terpilih, sah-sah saja di lakukan,” kata Luhur.

Meski begitu, lanjut Luhur, sebagai Gubernur terpilih sebaiknya tetap harus menjamin masa depan karir ASN Pemprov.

“Tentu tidak proporsional kalau dominasi jabatan strategis justru tidak berasal dari internal birokrasi. Fenomena itu merefleksikan di sistem rekrutmen dan pengembangan karir ASN ada masalah,” tutupnya. (*)


div>