RABU , 14 NOVEMBER 2018

Mendagri Minta Pemda Genjot Proyek Nasional

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 01 Maret 2017 10:26
Mendagri Minta Pemda Genjot Proyek Nasional

ASEP/RAKYATSULSEL/D PEMANFAATAN ANGGARAN. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018, di Hotel Clarion Makassar, Selasa (28/2). Rapat koordinasi dihadiri perwakilan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) 17 provinsi se-Indonesia Timur tersebut, diharapkan seluruh pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang ada dengan melakukan efesiensi serta fokus dalam membangun daerah masing-masing.

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah tahun 2018, di Hotel Clarion, Selasa (28/2).

Salah satu point dalam rapat koordinasi tersebut, Tjahjo menegaskan, agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mempercepat program prioritas nasional maupun daerah. “Kami sama pak gubernur menyelaraskan program strategis nasional,program skala prioritas di daerah agar masing-masing provinsi dan kabupaten/kota ada fokus programnya,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan rapat koordinasi teknis semacam ini, didapatkan kesamaan tata kelola pusat dan daerah terkait program yang menjadi skala prioritas untuk diwujudkan. “Dan setiap program prioritas Kementrian harus diketahui oleh daerah. Jangan sampai pusat punya perencanaan daerah tidak tau, melalui rakor ini menjadi awal sibergitas yang dibangun mulai dari musrembang setelah itu musrembangnas, agar mempercepat program daerah dan nasional,” katanya.

Menurutnya, terbatasnya masa kepemimpinan kepala daerah, menjadi poin penting perlunya percepatan program prioritas tersebut. “Karena terbatasnya waktu kepala daerah paling lama 10 tahun kalau terpilih lagi, begitupun presiden. Pak jokowi minta dalam 5 tahun infrastruktur sudah selesai baik itu infstruktur ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, menyatakan, seluruh program prioritas khususnya yang ada di Sulsel saat ini masih on the track, atau masih berjalan. Contohnya saja, lanjut Syahrul, proyek kereta api, underpass simpang lima, serta proyek bendungan “Saat ini pengerjaannya masih berjalan. Dan sudah mempunyai masing-masing target untuk penyelesaiannya. Kita juga sejalan dengan apa yang menjadi keinginan pusat. Kita juga berharap semua program prioritas tanpa ada kendala. Karena di penghujung jabatan saya ini saya mau memaksimalkan kinerja saya,” kata Syahrul.

Tjahjo Kumolo Kritisi Kinerja Inspektorat Daerah

Selain menegaskan percepatan pembangunan, Tjahjo Kumolo juga mengkritisi kinerja Inspektorat yang ada di daerah. Dia menegaskan, selama ini banyak kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun pejabat sering terkena operasi hukum yang dilakukan Kejaksaan dan KPK, tanpa ada peran dari inspektorat daerah itu sendiri. “Banyak penangkapan oleh KPK maupun dipanggil oleh Kejaksaan tanpa ada peran inspektorat. Apa peran inspektorat daerah, kalau sampai KPK saja turun langsung. Padahal, seharusnya inspektorat bisa lebih dulu mencegah. Termasuk menangani masukan atau laporan masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan, sampai saat ini peran inspektorat belum optimal secara mandiri. “Jangan sedikit-sedikit KPK turun ke bawah. Kita ingin membangun pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Bagaimana fungsi-fungsi pengawasan, peran Inspektorat mesti maksimal,” ucapnya.

Menurutnya, area rawan korupsi harus dicermati mulai dari perencanaan anggaran baik di pusat maupun daerah. “Kuncinya adalah perencanaan anggaran harus di tata dengan baik tanpa melanggar aturan,” jelasnya. (ash/D)


Tag
  • mendagri
  •  
    div>