SENIN , 10 DESEMBER 2018

Mendagri Optimistis e-KTP Rampung Sebelum Pilkada 2018

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 20 Maret 2017 23:46
Mendagri Optimistis e-KTP Rampung Sebelum Pilkada 2018

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, optimistis permasalahan seputar KTP elektronik (e-KTP) selesai sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, yang tahapannya dimulai pada Agustus tahun ini. Penyediaan blanko untuk seluruh Indonesia ditargetkan paling lambat pada bulan Juni.

Saat ini proyek e-KTP masih dalam proses lelang tender blanko. “Kalau April sudah teken kontrak, tahun ini bisa selesai,” kata Tjahjo saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulsel di Grand Clarion Hotel Makassar, Senin (20/3).

Tjahjo mengakui, selama satu setengah tahun terakhir dipusingkan masalah e-KTP. Persoalan hukum yang meliputi tender membuat pencetakan blanko terhambat. Namun, di sisi lain, proyek e-KTP dianggap sudah berjalan baik.

“Pencapaian target selama 2,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi progresnya jelas. Sudah 96,54 persen yang merekam data e-KTP,” ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan, sejauh ini ada sekira 4 juta warga yang masuk daftar tunggu blanko E-KTP. Mereka sebelumnya telah merekam data kependudukan melalui kantor-kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di berbagai daerah. Selain itu, ada 3,2 juta warga yang belum terekam dalam sistem baru.

Ke depan, Tjahjo melanjutkan, Kementerian akan mencetak 3-4 juta blanko e-KTP per tahun. Hal itu sesuai dengan tren pertambahan penduduk wajib KTP sebanyak 3 juta orang per tahun.

“Untuk yang menunggu blanko, kita akan mengecek kembali. Apakah datanya masih ada yang ganda atau tidak. Yang jelas semua selesai sebelum pilkada,” katanya.

[NEXT-RASUL]

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sulsel, Lutfie Natsir, berharap kepada pemerintah pusat untuk dapat bisa cepat mendapatkan pemenang tender terkait pengadaan blanko untuk kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Menurutnya, pengadaan blanko tersebut harus secepat karena itu untuk persiapan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) pada Pilkada 2018 mendatang. Agar data pemilih lebih aliran lengkap, dan akan mengurangi kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Kita tunggu dari pusat, selesai pengadaan akan si kirim keprovonsi dan provinsi yang distribusi ke kabupaten/kota masing-masing, kami harap secepatnya, karena terkait juga denga persiapan DP4 untuk pilkada 2018, supaya daftar Pemilih otensial Pemilihan lebih akurat dan lengkap dan akan mengurangi beban kerjanya nanti KPUD,” ucapnya.

Menurutnya, pihaknya belum bisa menargetkan kapan disalurkannya blanko, karena sesuai peraturan atau ketentuan UU No 24 tahun 2013 tentang kewenangan pengadaan blanko, di laksanakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya telah mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Info saya peroleh bahwa pengadaan blanko e-KTP sementara dalam proses lelang, dan informasi yg kami dapat proses lelang terdahulu tidak dapat terlaksana oleh seluruh peserta lelang, karena tidak memenuhi syarat teknis yg ditentukan,” ungkapnya.

Mantan Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sulsel ini, menambahkan, untuk kabupaten yang saat ini akan menghadapi pilkada seperti Kabupaten Takalar. Masyarakat yang belum memiliki e-KTP bisa memakai surat keterangan.

“Masyarakat yang belum memiliki e-KTP, meminta surat keterangan dari dinas Disdukcapil setempat, dan dilakukan perekaman data penduduk kabupaten setempat, dan Disdukcapil tersebut mengeluarkan surat keterangan sehingaa masyarakat kabupaten takalar yang belum memiliki e-KTP tetap menggunakan hak pilihnya,” jelas Lutfie. (***)


div>