KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Menggugat Tanpa Bukti Kuat, Pengamat: Rasanya Berat

Reporter:

Editor:

Niar

Senin , 09 Juli 2018 08:59
Menggugat Tanpa Bukti Kuat, Pengamat: Rasanya Berat

int

PAREPARE, RAKSUL.COM – Sejumlah pasangan calon (paslon) menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran tidak puas dengan hasil pleno rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk bagi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Faisal-Asriadi (FAS).

Menyikapi gugatan para paslon, sejumlah pengamat politik menilai, jika jalur hukum yang ditempuh lewat MK adalah salah satu pemanfaatan hak bagi para paslon. Namun, ada hal yang harus diperhatikan paslon, termasuk dengan menyajikan bukti kuat sebagai materi gugatan untuk meyakinkan Hakim MK.

“Seperti di Parepare selisih suara 2 persen lebih. Maka logikanya, gugatan harus memunculkan penyalahgunaan suara itu. Jika dikalah 1.858, maka seyogianya harus ada bukti kuat kalau gara-gara suara itu membuatnya kalah, atau deliknya bisa juga karena makna suaranya diambil. Jangan hanya spekulasi ada pelanggaran di satu atau dua tempat, lalu melakukan gugagatan, tetapi tidak mengurangi hasil suara, maka hakim bisa saja membatalkan,” urai Arqam.

Menurutnya, Hakim MK akan cermat mencari bukti dari materi gugatan, termasuk dengan wajibnya paslon tim kuasa hukum menghadirkan saksi. 

“Harus faktual politiknya ada karena gugatan di MK tidak mudah, hitungan suara itu harus meyakinkan hakim, suaranya hilang atau suara lawan yang ditambah sesuai gugatan,” katanya.

Arqam mengapresi jalur hukum yang ditempuh para paslon dan barharap tak ada lagi aksi-aksi yang dapat merugikan kepentingan umum.

“Saya berharap apapun yang terjadi, jangan lagi ada aksi-aksi jalanan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Masing-masing paslon jangan melakukan provokasi, karena massa kita secara politik gampang sekali disulut. Jalur hukum adalah hak paslon yang tidak puas dengan hasil pilkada,” papar Dosen Komunikasi, Universitas Muhammadiyah, Makassar ini.

Hal senada juga diungkap Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Aswar Hasan. Dia mengatakan, sah-sah saja kandidat mengajukan gugatan ke MK, namun tetap harus memperhatikan ketentuan mengajukan gugatan sesuai pasal 158 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. 

Aswar juga menjelaskan, kemungkinan gugatan diterima atau ditolak oleh MK tergantung pada materi dan bukti gugatan. “Jika tanpa bukti kuat, maka rasanya berat gugatan diterima,” tukasnya. (*)


div>