• Rabu, 23 April 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Menguji Netralitas PNS Di Pilwalkot Makassar

Sabtu , 06 Juli 2013 09:49
Total Pembaca : 303 Views
ilustrasi PNS

Baca juga

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Meski regulasi secara tegas melarang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam politik praktis, namun dalam perhelatan Pilkada masih saja ada segelintir oknum PNS yang nakal. Beberapa diantara mereka mendukung salah satu kandidat alias tak netral. Bahkan aksi itu kadang dilakukan secara terang-terangan.

Pada Pilwalkot Makassar yang tahapannya mulai berlangsung, potensi mobilisasi PNS juga diakui sangat besar. Apalagi beberapa kandidat telah memiliki hubungan emosional dengan para PNS karena mengabdi di instansi pemerintahan. Olehnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) beserta jajarannya dituntut bekerja keras guna menangkal terjadinya politisasi PNS ini. Salah satu, langkah terkini yang akan dilakukan oleh Panwaslu Makassar, adalah dengan bersurat kepada wali kota Makassar dan Gubernur Sulsel.

“Kita berencana untuk menyurat ke Wali Kota Makassar dan Gubernur Sulsel, agar mereka mengeluarkan imbauan bagi PNS yang ada di lingkup kerjanya, agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis,” terang Divisi Tindak Lanjut Panwaslu Makassar, Agus Arief.

Jika pihaknya sudah memberikan imbauan, dan ternyata masih ditemukan PNS yang terlibat dalam kegiatan salah satu pasangan calon tanpa alasan yang jelas, maka pihaknya akan memproses dan merekomendasikan pemberian sanksi kepada PNS yang bersangkutan.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Muh Kasim Wahab juga tak memungkiri jika potensi mobilisasi PNS akan terbuka lebar. Pasalnya dua kandidat wali kota Makassar memiliki ikatan emosional dengan sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Makassar.

“Danny Pomanto dan Supomo Guntur memang punya jaringan kuat ke setiap SKPD dan perangkat pemerintah lainnya hingga ke tingkat bawah (RT/RW). Pak Danny Pomanto sebagai penasehat wali kota dekat dengan Pak Ilham Arief Sirajuddin (wali kota), begitupun Pak Supomo Guntur juga sama peluangnya karena masih menjabat wakil wali kota. Tapi saya kira tidak menutup kemungkinan calon lain juga bisa punya peluang. Tapi kalaupun ada PNS yang mendukung, itu saya pikir hanya kedekatan personal. Kalau mobilisasi secara kelembagaan untuk salah satu calon, saya kira tidak akan ada,”ucapnya.

Namun ia mengaku juga tidak bisa melarang tiap PNS sebagai warga negara untuk memberikan dukungan kepada salah satu kandidat asalkan sesuai dengan regulasi yang ada. (awl-M2/eui)