KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Menko Polhukam “Pasang Badan” ke Idris Syukur

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Sabtu , 05 September 2015 16:50
Menko Polhukam “Pasang Badan” ke Idris Syukur

Ilustrasi

– Minta Kasus Kepala Daerah Tidak Dikriminalisasi
– Syahrul Puji Kepemimpinan Idris di Barru

MAKASSAR,RAKYATSULSLE.COM – Tudingan dugaan pencucian uang yang sempat menimpa Bupati Barru periode 2010-2015 Andi Idris Syukur semakin menemui titik terang. Dugaan rekayasa dan kriminalisasi dibalik kasus tersebut terus terkuak.

Pasca-Kapolri Jendral Badroodin Haiti menyadari institusinya tidak ingin diperalat untuk kepentingan politik jelang pilkada, kini giliran Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Panjaitan, dan Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mulai pasang badan ke kepala daerah atau pejabat yang kasusnya dikriminalisasi.

Secara terpisah, keduanya “pasang badan” kepada pejabat daerah agar tidak takut terhadap ancaman kriminalisasi, sepanjang kebijakan yang dilakukannya tidak menyalahi aturan yang sudah ditentukan perundang-undangan.

“Saya akan bersama anda (kepala daerah). Jadi jangan takut kalau ada yang mengkriminalisasi,” tegas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Panjaitan, saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Anggaran, Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, dan Konsolidasi Kesbangpol Tahun 2015 di Kemendagri, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan sama, Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan instansi penegak hukum. Dia juga mengingatkan penegak hukum agar tak mencari-cari kesalahan para pejabat yang mengerjakan tugas.

[NEXT-RASUL]

“Saya tegaskan lagi, kalau Anda benar Anda tidak usah takut. Saya siap dihubungi kapan saja bila memang ada yang merasa dikriminalisasi. Saya sudah pengalaman ikut operasi Kopasus, bermacam-macam pengalaman saya. Belum punya pengalaman mati saja. Karena itu saya minta jangan lagi mencari-cari kesalahan, kalau mencari-cari kesalahan, pastilah kita semua ada kesalahan. Makanya jangan coba-coba mengkriminalisasi,” tegas Luhut.

Sebelumnya, saat masih menjabat bupati, Idris Syukur ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Ironisnya, peningkatan status itu justru tidak pernah melalui klarifikasi ke Idris.

Selain itu, kasus yang disangkakan, yakni pemberian gratifikasi berupa mobil, kenyataannya ada bukti kuitansi pembelian secara legal.

Tak hanya itu, di kasus yang diduga dimanfaatkan pihak tertentu menghambat langkah Idris kembali maju di pilkada, juga tidak ada temuan kerugian negara. Sehingga, diduga kasus tersebut adalah “pesanan” untuk menjatuhkan Idris.

Untungnya, Kapolri menyadari “permainan” oknum anggotanya, sehingga mantan Wakapolri tersebut langsung meminta semua penyidiknya, agar tidak memproses dulu kasus kepala daerah yang ingin maju di pilkada, dengan pertimbangan institusinya tidak mau diperalat untuk kepentingan politik.

[NEXT-RASUL]

Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Sekretariat Kabinet mengeluarkan surat edaran (SE) untuk kepala daerah se-Indonesia. Terdapat tiga prinsip dalam SE tersebut.

Pertama, pelanggaran yang bersifat administratif tidak bisa dipidanakan. Kedua, Hal bersifat kebijakan tidak bisa dipidanakan. Ketiga, apabila BPK dan BPKP melakukan pemeriksaan kepala daerah, ada waktu toleransi selama 60 hari untuk mengklarifikasi. Sebelum 60 hari, aparat penegak hukum tidak dapat memproses laporan BPK dan BPKP.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, tujuan SE tersebut agar penyerapan anggaran berjalan efektif. Kepala daerah, lanjutnya, tidak perlu khawatir dikriminalisasi aparat penegak hukum.

Dia menyatakan, tiga prinsip itu juga akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut tengah dalam proses sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). “Lafasnya kurang lebih sama, tidak boleh ada kriminalisasi kepada kepala daerah maupun aparatnya yang sedang membangun daerah,” ujarnya.

Promono juga optimis pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember mendatang bakal berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran serta pertumbuhan ekonomi.

[NEXT-RASUL]

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga memberi pujian terhadap Idris Syukur. Di era kepemimpinan mantan Kepala Dinas Kehutanan Sulsel itu, pengelolaan keuangan dan pemerintahan berjalan transparan, sehingga menjadi bukti jika pemerintahan di Barru bisa dikategorikan pemerintahan bersih. Terbukti, dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Juru Bicara Andi Idris Syukur, Arif Saleh, menuturkan, sejak awal, pihaknya memang berkeyakinan jika kasus yang sempat menimpa kandidat doktor lingkungan dan pembangunan di Universitas Brawijaya, Malang, sarat dengan rekayasa.

“Tentu dari serangkaian pernyataan petinggi negara, mulai dari Kapolri, Menkopolkam, hingga surat edaran Presiden, menjadi penanda kalau kasus Pak Idris sarat rekayasa,” papar Arif.

Menurut dia, adanya pernyataan itu bisa menjadi tamparan keras bagi pihak tertentu yang selalu ingin menunggangi dengan berbagai cara pembusukan yang sengaja dilemparkan ke masyarakat untuk menjatuhkan Idris.

“Tapi kita bersyukur, karena masyarakat juga menyadari kalau isu yang dihembuskan itu adalah fitnah,” pungkasnya.

 


div>