RABU , 14 NOVEMBER 2018

Menpan RB : Ganti Pejabat Jika Kinerjanya Lamban

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 04 Mei 2017 18:32
Menpan RB : Ganti Pejabat Jika Kinerjanya Lamban

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur saat melakukan tatap muka dengan para ASN se-Lutim di Rujab Bupati, Rabu malam kemarin. Foto: Baim/RakyatSulsel

LUWU TIMUR, RAKYATSULSEL.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur menegaskan kepada Bupati Luwu Timur  Muh Thorig Husler mengganti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bila kerjanya lamban.

“Pak Bupati jangan takut mengganti pejabat, yang lamban bekerja ganti saja dengan yang baru, ini demi untuk pemerintahan yang baik dan berkualitas “ungkap Asman saat melakukan tatap muka dengan para ASN se-Lutim di Rujab Bupati, Rabu malam kemarin.

Menurutnya, di Sulsel belum ada daerah yang mendapat nilai A dalam kinerja pemerintahan, yang ada baru nilai C dan D. ” Lutim baru dapat nilai C, jika koordinasinya berjalan baik, saya yakin tahun depan Lutim akan naik dapat nilai B,” kata Asman.

Dia berharap, kedepannya seluruh ASN harus bekerja seperti pegawai swasta yakni bekerja disaat jam kerja bukan nongkorong disaat jam kerja. Olehnya, itu setiap ASN harus punya inovasi. Ini penting agar inovasi tersebut akan dijadikan model buat pemerintahan.

“ASN adalah motor penggerak pemerintahan dan perubahan di daerah, Bupati dan Wakil Bupati hanya pejabat pembina kepegawaian, olehnya itu bupati punya visi dan misi dalam pembangunan di daerah, yang melaksanakan visi misi itu adalah ASN,” tuturnya.

Dia menyebutkan, jangan buat program yang tidak nyambung, seperti kebanyakan study banding dan seminar, program yang tidak menghasilkan apa-apa. “Study banding tidak salah, tapi selama ini apa hasilnya, semua tiggal cerita saja, program harus terukur, diawasi dan hasilnya jelas, terus terang banyak program didaerah yang tidak tuntas karena tidak nyambung, ASN juga jangan menghabiskan waktu hanya dengan membuat laporan SPPJ saja. Stop pemborosan anggaran,sekarang sistemnya harus akuntabilitas,” ucapnya

Dia menjelaskan, di Indonesia ada sebanyak 4.351 490 orang PNS. Sebahagian besar dari jumlah tersebut ada di daerah-daerah, fatalnya 67 persen dari jumlah tersebut hanya ahli dibidang administrasi. Mewujudkan pemerintahan yang baik tidak cuma di administrasi. (***)


Tag
  • ASN
  •  
  • lutim
  •  
  • MenPAN-RB
  •  
    div>