JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

MenpanRB Desak Pemkot Segera Operasikan MPP

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Kamis , 01 November 2018 08:40
MenpanRB Desak Pemkot Segera Operasikan MPP

Kepala Dinas PM-PTSP Kota Makassar, Andi Bukti Djufri. foto: Suryadi Maswatu/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pasalnya, Pemkot dan Kemenpan RB telah melakukan MoU terkait pengoperasian MPP di tahun 2018.

Hal itu merujuk Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar, Andi Bukti Djufri mengaku, jika dirinya telah diundang langsung oleh pihak Kemenpan RB untuk membahas pengoperasian MPP Bintang Lima tersebut.

“Kita sudah diundang sama Menpan untuk membicarakan MPP Bintang Lima, mereka minta untuk dilakukan Soft Launchingmi dulu, karena MoU-nya kan 2018 jadi harus dilaksanakan tahun ini,” ucap Andi Bukti Djufri, Rabu (31/10).

Namun, pengoperasian MPP Bintang Lima, kata Bukti, masih menunggu petunjuk dari Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Diakuinya bahwa pihaknya saat ini telah merampungkan persiapan pindah ke kantor pelayanan publik.

“Kita tunggu petunjuk dari Pak Wali, baru bisa kita pindah. Sekarang pun kalau diperintahkan, kita siap karena sudah lama kita siap,” ujarnya.

Dijelaskannya bahwa pengoperasian MPP Bintang Lima tersebut memang harus segera dilaksanakan sebelum masa jabatan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berakhir.

“Harus tahun ini, karena MoU-nya itu 2018. Jadi, KemenpanRB minta soft launching saja dulu. Yang pasti sebelum pak wali selesai menjabat, MPP itu sudah beroperasi,” kata Bukti.

Lanjut mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan ini, pihaknya mengaku tidak memiliki kendala yang berarti, hingga menyebabkan lambannya program ini diterapkan. Olehnya itu, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan wali kota untuk membicarakan rencana soft launching tersebut.

Selain itu, kata Bukti, MPP Bintang Lima nantinya akan digunakan gedung yang berada di Balaikota. Hanya saja, lokasi tersebut tidak mampu memuat pegawai PTSP yang mencapai 180 orang.

“Sempat terkendala soal lokasi gedung yang berada di Balaikota, karena lokasi tersebut tidak mampu memuat pegawai PTSP yang mencapai 180 orang. Tapi solusinya itu hari Pak Wali bilang mau dicarikan ruangan yang kosong sambil menunggu ruangan permanen,” ungkapnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB, Diah Natalisa mengatakan, sudah ada sekitar enam daerah yang menerapkan konsep MPP.

Bahkan, beberapa waktu lalu Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, bersama 15 kepala daerah sudah menyatakan komitmen siap mengimplementasikan MPP.

“Kami datang kesini (Makasssar) untuk melihat bagaimana tindak lanjutnya, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota,” kata Diah, usai memberikan informasi seputar MPP, di gedung balaikota, Rabu (31/10).

Menurutnya, yang harus dipahami terkait mal pelayanan publik adalah penyatuan berbagai jenis pelayanan baik perizinan maupun non perizinan.

“Jadi, tidak hanya perizinan dari pemerintah kota, tapi juga dari pemerintah pusat dan pihak swasta lainnya,” lanjutnya.

Kata dia, penerapan konsep mal pelayanan publik itu berdasarkan? Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017, yang disahkan Menteri PAN-RB, Asman Abnur Oktober 2017 lalu.

“Harapan kita ini bisa di support, sehingga layanan ada dalam satu lokasi. Pelayanan bisa lebih mudah, cepat dan transparan serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk memberikan berbagai jenis pelayanan dalam satu gedung,” jelasnya.

Dia menilai Makassar sebagai salah satu kota yang pelayanan publiknya terus mengalami perbaikan dengan menghadirkan berbagai inovasi. Diapun berharap dukungan seluruh stakeholder sehingga konsep mal pelayanan publik yang akan diterapkan di Makassar bisa terealisasi? sesuai dengan tujuannya.

“Nanti masih ada beberapa langkah strategis yang perlu kita komunikasikan bersama, termasuk unit pelayanan publik lainnya yang akan bergabung,” ujarnya. (*)


div>