MINGGU , 21 JANUARI 2018

Menteri Parpol

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 04 September 2012 10:57

TANYALAH beberapa politisi papan atas: apa cita-cita mereka. Walau malu-malu, atau dibungkus dengan kalimat diplomatis, salah satu cita-citanya pasti ingin jadi menteri.

Tak heran kalau di saat pergantian kabinet, mereka yang ingin menjadi menteri bejibun. Saking banyaknya, curriculum vitae di meja presiden sampai bertumpuk-tumpuk. Kalau ada isu reshuffle, banyak yang langsung bersemangat. Semua ingin diberi kesempatan.

Tapi, di mata KPK, menteri dari partai politik berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Menteri dari parpol cenderung kurang baik.

Presiden SBY pernah mencium itu. Bulan Juli 2012 lalu, dalam sidang kabinet, Presiden SBY meminta kepara para menterinya yang sibuk dengan urusan politik untuk mengundurkan diri.

“Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik untuk mengundurkan diri,” tegas Presiden saat itu.

Pesan itu jelas. Bagi yang sibuk ngurus parpol, mundur saja. Tapi, bagi orang-orang parpol, pernyataan itu biasa-biasa saja, bahkan cenderung diabaikan.

Tapi bagi KPK, yang terbiasa dengan kasus-kasus korupsi, kementerian yang dipimpin menteri dari parpol sangat rawan penyelewengan.

Beberapa kasus terakhir menjadi bukti bahwa kementerian yang dipimpin menteri dari parpol tersandung kasus korupsi. Tapi, hebatnya, sejauh ini, belum ada menteri yang kena.

Banyak pengamat juga mengkhawatirkan bahwa kementerian akan menjadi sapi perah partai politik. Proyek-proyek di kementerian menjadi kue yang dibagi dan dinikmati ramai-ramai. Sinyalemen dan kekhawatiran ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Tapi tak pernah digubris. Sampai kasus-kasus itu muncul di permukaan.

Kita juga bertanya-tanya, kenapa wakil ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan “menteri dari parpol berpotensi menyalahgunakan wewenang”, tapi menterinya tidak ada yang kena. Ada apa dengan KPK?

Bahkan, dalam beberapa kasus, beberapa orang yang sempat diperiksa nyaris jadi tersangka, hilang begitu saja. Mungkin ini teknik KPK.

Memang sangat naif kalau melarang orang parpol menjadi menteri. Mereka pasti tidak mau. Karena menjadi menteri adalah salah satu cita-citanya.

Tapi, kita tidak boleh lelah untuk mengingatkan supaya ada Undang-Undang yang mengatur pejabat negara, termasuk Presiden, menteri sampai kepala daerah untuk melepaskan baju parpolnya ketika dilantik sebagai pejabat.

Presiden juga harus memulainya dengan meminimalisir menteri dari parpol. Memang pasti ada tekanan dari parpol kalau jatah kursi menteri mereka dikurangi. Tapi, langkah ini harus dimulai dan diambil oleh presiden terpilih.

Karena, sudah cukup bukti, seperti kata Busyro Muqoddas, menteri dari parpol cenderung menyalahgunakan wewenang. (*)


Tag
div>