MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Menyoal Status Tugu Pendaratan TNI

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Rabu , 12 September 2018 10:50
Menyoal Status Tugu Pendaratan TNI

Kantor DPRD Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Rencana pembongkaran Tugu Pendaratan TNIy yang terletak di depan Benteng Roterdam mulai dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Dewan meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempertegas status tugu tersebut dan berhati-hati dalam mengeluarkan izin pembangunan.

Pasalnya, pembongkaran tugu itu untuk keperluan pembangunan perusahaan milik Jen Tang, yang saat ini di lahan tersebut sudah mulai terlihat aktivitas pembangunan.

Hal tersebut dituturkan Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Irwan ST bahwa harusnya Pemkot Makassar dapat melakukan kroscek atas wewenang dari tugu tersebut. Apabila itu merupakan bangunan purbakala, maka itu merupakan tanggung jawab dari Pemkot Makassar untuk melindungi.

“Kalau saya harus dikroscek dulu, apakah itu masuk dalam benda cagar budaya atau tidak. Kan sudah ada perdanya, perlindungan terhadap cagar budaya. Jangan sampai itu masuk dalam kategori cagar budaya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (11/9) kemarin.

Karena, kata dia hingga saat ini pihaknya pun belum mengetahui apakah tugu tersebut masuk kedalam bangunan purbakala yang dilindungi. “Kalau saya berharap pemerintah kota tetap hati-hati dalam memberikan izin. Dipastikan dulu itu tidak masuk dalam cagar budaya,” tuturnya.

Sehingga, apabila tugu tersebut merupakan bangunan purbakala, maka Pemkot Makassar harus meninjau kembali izin pembangunan pada perusahaan yang akan menggunakan lahan tersebut.

“Pemerintah kota harus menganulir prosesnya, karena itu kewajiban pemkot untuk menjaga sesuai dengan undang-undangnya,” ucapnya

“Kalau saya pemerintah kota harus meninjau, atau ada kompensasinya dengan apa dan tidak menghilangkan bedanya sebagai situs. Tetapi mungkin bisa diganti dengan bangunan yang sama ikonnya, karena itu Ikon budaya kita,” sambungnya.

Sementara itu, sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengungkapkan bahwa seusai dengan hasil pemeriksaannya di Badan Aset, tugu tersebut tidak termasuk dalam aset Kota Makassar. Sehingga, pihaknya pun sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono.

“Status di aset itu tidak masuk di pemerintah kota, tidak tau masuk dimana. Tapi setahu saya untuk purbakala itu tidak di kota. Makanya saya bilang sama Pak Soni waktu itu kalau ditegaskan, apakah provinsi yang kasi atau atas mediasi provinsi dari pemerintah pusat memberi kewenangan ke pemerintah kota, kita siap,” jelas Danny, sapaan Wali Kota Makassar.

Saat ditanya soal pemberian izin bangunan, pihaknya membantah telah mengeluarkan izin bangunan kepada perusahaan milik Jen Tang tersebut. Bahkan menurutnya, pihak perusahaan telah lama ingin meminta izin pembangunan.

Pihaknya pun mengindikasi, izin tersebut keluar pada saat ia melakukan cuti saat mengikuti kontestasi Pilwalkot lalu.

“Saya kira, waktu saya tidak ada izin. Mungkin waktu saya cuti dikasi izin. Dulu dia tidak pernah bisa bangun, karena saya tidak pernah kasi izin. Sekarang sudah ada, kemungkinan besar sudah ada izin karena sudah dia bangun. Dulu, tembok saja dia tidak berani,” kata Danny.

Sehingga, pihaknya pun akan mengusut kembali persoalan izin pembangunan perusahaan tersebut. “Kalau dia melanggar aturan, bisa diusul,” singkatnya.

Wali Kota berlatar belakang arsitek ini bahkan menegaskan bahwa tidak boleh dilakukan pembangunan diarea tersebut. Karena 40 meter dari area tugu itu merupakan area yang dilindungi Balai Suka Purbakala.

“Kalau dibelakangnya tugu itu sama sekali tidak bisa dibanguni. Tugu itu 40 meter tidak boleh ada banguni. Makanya status ada di Balai suaka purbakala, sama dengan benteng kan. Suda saya periksa diaset pemkot, saya tidak temukan itu aset. Berarti kita bukan punya, kan tidak boleh kita urusi kalau bukan kita punya,” pungkasnya. (*)


div>