SELASA , 18 DESEMBER 2018

Menyoal TP2D, PDIP Pasang Badan PKS Cari Aman

Reporter:

Iskanto

Editor:

Sabtu , 03 November 2018 07:30
Menyoal TP2D, PDIP Pasang Badan PKS Cari Aman

Ilustrasi (Rakyatsulsel.com)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel telah melayangkan protes kepada gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) terkait keberadaan Tim Pencematan Pembangunan Daerah (TP2D). Akan tetapi, sejumlah legislator masih melakukan pembelaan terhadap NA.

Diantaranya adalah legislator dari partai pengusung NA pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel lalu yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel. Namun demikian, berbeda halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terkesan cari aman dan tidak ingin larut dalam polemik.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni mengatakan keberadaan TP2D tersebut sebagai pembantu gubernur yang kini telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

“Intinya TP2D adalah bentukan gubernur Sulsel melalui Pergub, itu hal yang biasa dan lazim. TP2D kumpulan staf ahli dibidangnya masing-masing yang membantu Pak Gub dan Pak Wagub dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Rudy, Jumat (2/11).
Ketua Fraksi PDIP itu mengaku dalam berinteraksi mungkin masih ada hal-hal yang perlu dikordinasikan tentang sejauh mana tugas pokok dan fungsinya.

“Apa saja yang menurut Pak Gub sesuai dengan Pergub yang menjadi tugas TP2D yang perlu disinkronkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun DPRD dan stakeholder lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam program merintahan di daerah khususnya gubernur pastinya memiliki cara berbeda untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Untuk itu, kata dia, adanya keinginan interpelasi yang dilakukan DPRD tidak simestinya dilakukan. Seharunya, kata dia, DPRD lebih awal melakukan komunikasi yang intens terahadap eksekutif dan legislatif.

“Interpelasi menurut saya terlalu genit untuk dilakukan saat ini. Komunikasi yang baik dan intens saja yang dibutuhkan antara gubernur dan DPRD,” ungkapnya.

“Interpelasi ibarat senjata jangan terlalu sering digunakan. Digunakan pada saat yang benar-benar dibutuhkan seperti diduga pemerintahan itu telah melakukan pelanggaran undang undang atau sejenisnya, pemerintah telah mengkhianati rakyat,” tambanya.

Kata dia, selama masih bisa dibicarakan dan duduk bersama dan diberi masukan maka mari sama-sama untuk membahas hal ini karena fungsi DPRD adalah juga pengawasan.
“Hasil pengawasan juga dapat disampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur tentunya. Komunikasi dua arah yang baik dan rutin untuk membangun Sulsel Jaya,” pungkasnya.

Sementara anggota Fraksi PDIP Sulsel lainnya Alimuddin mengatakan dirinya hanya mengetahui jika kelompok TP2D dibentuk NA untuk membantuk mengkonsepkan program. Menurutnya, tujuannya tersebut tidak lebih dari tugas pokok OPD.\
“Saya kira TP2D dibentuk oleh gubernur untuk mempercepat program strategis saja,” kata Alimuddin.

Politisi asal Jeneponto ini menilai, jika ada kesalahan teknis dalam pengambilan kewenangan maka gubernur punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi. “Dan tentu gubernur punya kewenangan melakukan evaluasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, dirinya menyerahakan semua keputusan kepada gubenur untuk melakukan perbaikan terhadap tim yang telah dibentuk.

“Serahkan ke gubernur sebagai pengendali pemerintahan di Sulsel dan kita berikan kesempatan kepada gubernur mengendalikan pemerintahan yang ditopang oleh seluruh perangkatnnya termasuk TP2D,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Aryadi Asral menegaskan PKS tak ikut campur soal hak interpelasi sejumlah dewan. Menurutnya persoalan kecil harus diselesaikan secara internal oleh dewan melalui rapat atau forum formal untuk dicarikan solusi.

“Sebenarnya persoalan TP2D ini hal kecil. Bisa dicarikan solusi, tak usah galangkan dukungan hak interpelasi. Inikan hanya pihak fraksi tertentu. Kami tak mau ikut campur,” kata Aryadi.

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI ini menjelaskan PKS tetap mengawal program gubenur Sulsel terpilih selama lima tahun ke depan. Ia pun mengaku PKS akan menegur ketika ada kekeliruan yang dilakukan. Untuk itu, kata dia, dewan tidak menjadikan hak interpelasi sebagi jalan pintas untuk mengkhakimi.

“Kan hak interpelasi dilakukan kecuali pelanggaran berat. Ini kok hal kecil kekeliruan yang tanpa sengaja dilakukan TPD2, dijadikan alasan untuk menyerang gubenur,” jelasnya.

Kendati demikian, ia menuding pihak yang ingin menggulirkan hak interpelasi adalah kelompok yang belum move on dari perhelatan Pilgub 2018 lalu. “Ini kan kita tau, yang gulirkan hak interpelasi adalah sebagian fraksi yang belum move on setelah Pilgub kemarin, jadi wajarlah,” pungkasnya. (*)


div>