SABTU , 15 DESEMBER 2018

“Mimpi Basah” Parpol Baru

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 08 Maret 2017 11:18
“Mimpi Basah” Parpol Baru

Ilustrasi. Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Partai Politik pendatang baru mesti bekerja ekstra untuk bisa lolos sebagai partai peserta pemilu 2019. Sedikitnya empat parpol baru yakni Partai Perindo, PSI, Partai Idaman, dan Partai Berkarya, telah memiliki status badan hukum dari Kemenkumham, namun hal itu belum aman untuk menjadikan parpol baru, bisa sukses berkompetisi di ajang politik.

Parpol tersebut juga mesti terlebih dahulu lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang akan digelar Mendagri dan KPU, dengan memenuhi struktur kepengurusan di tingkat kecamatan hingga provinsi.

Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, Iqbal Latif menuturkan verifikasi parpol akan dilakukan setelah adanya pengesahan undang-undang baru tentang pemilihan umum. “Untuk jadwal verifikasi parpol kita di KPU masih menunggu pengesahan UU Pemilu yang sementara dibahas di DPR RI,” ujarnya Selasa (7/3).

Menurutnya, jika regulasi tersebut sudah disahkan, pihaknya akan menindak lanjuti dan mengeluarkan jadwal verifikasi parpol di Sulsel. “Kalau sudah disahkan kita agendakan untuk menyusun jadwal verifikasi masing-masing parpol di KPU Sulsel. Tapi saat ini belum ada jadwal pasti,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, jika merujuk UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, parpol harus melengkapi dua syarat, verifikasi administratif dan verifikasi faktual. “Merujuk UU Nomor 8 Tahun 2012, untuk lolos menjadi peserta pemilu, dua syarat, yakni lolos verifikasi administratif dan lolos verifikasi faktual,” kata Iqbal.

Verifikasi administratif, yakni partai politik mesti memiliki badan hukum dalam hal ini dari Kementerian Hukum dan HAM, memiliki pengurus di setiap provinsi, kepengurusan di setiap kabupaten/kota. “Kepengurusan minimal 50 persen dari kecamatan yang ada, anggota minimal 1.000 orang dari jumlah penduduk,” terangnya.

Sementara Konsultan Politik JSI, Nursandy mengatakan, sebagai parpol pendatang baru, harus sedini mungkin menyiapkan segala hal yang menjadi syarat dalam verifikasi nantinya. Pasalnya, bukan tidak mungkin dalam tahap verifikasi parpol baru ini akan sedikit mengalami kesulitan. “Kalau lolosnya parpol baru untuk ikut serta di pemilu di 2019 itu sangat ditentukan dengan seberapa siap mereka untuk ikut tahap verifikasi nanti. Mestinya memang parpol baru ini harus kerja ekstra menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan verifikasi,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

Nursandy mencontohkan, pada pemilu di 2014 lalu sejumlah parpol baru harus berguguran karena tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi. Dimana, kata Nursandy, ini merupakan sebuah pembelajaran bagi parpol-parpol baru untuk tidak main-main. “Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya di 2014 itukan banyak parpol-parpol yang bermunculan tapi ternyata tidak siap untuk mengikuti tahap verifikasi,” terang Nursandy.

“Misalkan adanya ditemukan parpol yang tidak menyiapkan sekretariat yang layak. Itu juga salah satu indikasi tidak mudah untuk suatu parpol  untuk lolos di pemilu di 2019 mendatang,” lanjutnya.

Nursandy menegaskan, apabila parpol baru ini betul-betul ingin ikut berkompetisi di pemilu 2019, harus memfokuskan diri menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan, mulai dari pemenuhan syarat administratif dan faktualnya. “Termasuk infrastruktur mereka di Daerah-daerah, apakah sudah memenuhi atau belum. Kalau kita melihat dari badan hukum memang hampir semua parpol baru itu miliki badan hukum, tapi itu bukan menjadi jaminan sebuah parpol baru, bisa ikut berkontribusi di pemilu,” jelasnya.

“Tetapi memang dari empat partai yang diwacanakan untuk ikut pemilu 2019, kita bisa melihat bahwa, sepertinya Perindo yang memang agak satu langkah dari partai lain,” tambahnya lagi.

Senada, Pakar Politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla mengatakan, sebagai parpol baru yang akan memasuki tahap verifikasi harus melengkapi persyaratan untuk lolos sebagai parpol. “Inikan yang utama harus memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang sebelum masuk tahap verifikasi dan agar dapat dianggap memenuhi syarat,” ungkapnya.

Adi menuturkan, sebagai parpol baru, tahap verifikasi merupakan tantangan awal bagi parpol untuk mendapatkan pengakuan. Sehingga, tahap verifikasi memang menjadi penentu kelangsungan dari sebuah parpol baru. “Inikan tantangan awal yang mereka hadapi, yakni tantangan administrasi untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai parpol yang dianggap sah,” jelasnya.

Lebih jauh, Adi menjelaskan, setelah lolos tahap verifikasi, tantangan selanjutnya bagi parpol baru yakni bersaing dengan parpol lain untuk berkompetisi. “Kalau tantangan berikutnya yaitu tantangan dari segi politik, itukan sangat menentukan juga bagaimana dari segi kepemimpinan partai baru ini. Seperti Nasdem yang lalu juga merupakan partai baru tapi berhasil menjadi partai yang kompetitif, apalagi dengan adanya wacana untuk meningkatkan ambang batas parpol peserta pemilu, maka tantangan parpol baru tentunya cukup besar,” terangnya.

[NEXT-RASUL]

Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengungkapkan jika perekrutan kader saat ini terus berjalan sebelum verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang akan digelar mendagri dan KPU. “Seluruh kader mulai dari DPP, Provinsi, Kabupaten Kota, maupun kecamatan saat ini telah melakukan perekrutan. Masalah tahap verifikasi kita ikut berdasarkan undang-undang pemilihan yang akan disahkan beberapa bulan kedepan. Kita ikut aturan main saja jelas kami memiliki target agar bisa masuk pada pemiluh 2019 nanti” katanya.

Sementara ketua DPD II Berkarya Makassar, Yusuf Gunco mengatakan saat ini pihaknya sudah membentuk 14 DPC untuk menghimpun seluruh kader. “Saat ini kita  telah membentuk 14 DPC, apa lagi Makassar ini sangat membutuhkan kader baru sekitar 1500 orang,” katanya.

Yugo sapaan Yusuf Gunco telah menargetkan 1500 keder tersebut pada bulan April mendatang, dapat terealisasi. “InsyaaAllah sebelum April sudah rampung, untuk memenuhi target verifikasi faktual 1500 kader dan Insya Allah itu bisa kami laksanakan, apalagi saat ini telah dilakukan perekrutan tingkat kelurahan dan sekarang kita godok ranting hingga kebawah,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPW Partai Idaman Sulsel, Idham Jaya Gaffar mengatakan pihaknya saat ini tengah dalam tahap verifikasi internal untuk struktur kepengurusan DPC di 24 Kabupaten/kota di Sulsel. “Saya sudah perintahkan untuk seluruh DPC melakukan perekrutan kader paling sedikit 150 orang perdesa dan respon masyrakat cukup baik, yang ingin bergabung dengan kami setelah menjelaskan partai Idaman,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi adanya rekrutmen ganda, Partai Idaman melakukan sejumlah tahapan, khusunya terkait dengan pemeriksaan berkas anggota. “Siapa tau mereka bergabung dengan parpol lain. Kita benar-benar memeriksa berkas yang ingin bergabung dengan kami (Idaman) tanpa ada persyaratan khusus,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sulsel, Fadli Noor mengatakan DPD PSI Sulsel saat ini telah siap dan mantap untuk menghadapi adanya verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU pada tahun 2017 ini. “Begitu juga dengan adanya syarat verifikasi faktual oleh KPU, dimana partai politik harus memiliki 1000 orang anggota di setiap kabupaten kota sesuai dengan aturan PKPU,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Dia menambahkan, saat ini persiapan administrasi untuk faktual sudah 80 persen dilakukan secara on line. “Namun secara manual sudah 100 persen siap,” tukasnya.

Oleh sebab itu, Fadli  beranggapan sebagai parpol baru yang menjadi tantangan tersendiri itu adalah verifikasi faktual.”Setiap kabupaten kota itu harus mengumpulkan 1000 KTP atau anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Tapi, tidak masalah karena kesiapan kami hampir 100 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Perindo Sulsel Sanusi Ramadhan mengungkapkan partai perindo tak kuatir dengan verifikasi karna sudah mempersiapkan diri jauh hari. “Baik hadapi verifikasi faktual maupun administrasi kami telah siap,” ungkapnya.

Ramadhan mengaku, sudah melakukan konsolidasi guna memanaskan mesin partai dengan cara membentuk kepengurusan mulai dari tingkat cabang hingga rayon. “DPD Perindo sebagian sudah lolos verifikasi oleh KPU, tinggal bagaimana untuk mempertahankan kepengurusan dan terus mencari pendukung dalam verifikasi faktual,” pungkasnya. (E)


div>