SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Misi NA Persiapkan Luwu Raya Jadi Provinsi

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Senin , 01 Oktober 2018 09:07
Misi NA Persiapkan Luwu Raya Jadi Provinsi

Nurdin Abdullah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pada awal masa jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) kerap menjadi perbincangan lantaran kebijakannya. Setelah membentuk tim percepatan pembangunan daerah atau TP2D, kini dirinya lebih fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, terkhusus daerah terpencil.

Daerah yang dipilih untuk perbaikan infrastruktur jatuh pada daerah Luwu Raya. Luwu Raya sendiri meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo.
Wacana menuju Luwu Raya jadi provinsi pun kembali hangat diperbincangkan. Terkhusus bagi masyarakat yang bermukim di empat daerah tersebut.

Misi orang nomor satu di Sulsel ini pun tercuat usai dirinya menghadiri Serah Terima Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Jumat (28/9/2018) lalu. Bahkan ia berencana akan berkantor disana untuk fokus menyelesaikan masalah infrastruktur.

“Luwu Raya ini ada harapan yang harus diobati, mereka sudah sekian puluh tahun memimpikan jadi provinsi, untuk itu kita harus fokus membenahi infrastruktur,” kata NA beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, untuk menjadi satu provinsi maka diperlukan perbaikan baik segi fasilitas dan sarana juga infrastruktur.
Hanya saja, mimpi Luwu Raya menjadi provinsi, kata NA sepertinya butuh proses yang sangat panjang. Kata dia perlu infrastruktur yang baik sehingga menunjang perkembangan wilayah provinsi baru.

“Maka kita persiapkan dulu, nanti kalau sudah rampung infrastruktur, daerah terisolirnya sudah selesai, pertumbuhan ekonomi terus kita pacu, kesejahteraan masyarakat meningkat tajam, baru akan diproses menjadi suatu provinsi,” terangnya.

Hal ini bisa dibilang terlalu berlebihan bagi NA, pasanya berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, diperjelas dengan Perarturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang Pembentukn Daerah Otonom Baru (DOB) disebutkan ada 13 syarat untuk mengabulkan DOB.

Syarat itu diantaranya syarat administratif terdiri dari persetujuan dari seluruh kepala daerah dan menteri dalam negeri, selain itu persetujuan dari anggota DPRD setempat juga dibutuhkan.

Syarat selanjutnya, yakni syarat teknis terdiri dari kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kampusnya keuangan, serta rentang kendali.

Untuk itu, terlalu dini bagi NA untuk menyimpulkan bahwa perbaikan infrastruktur sudah bisa pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya.

Sebelumnya, dirjen otonomi daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono telah memastikan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tak berkembang dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka akan dikembalikan ke daerah induknya.

“Ada dua bentuk usulan yang selama ini dibahas, terkait dengan DOB, ada 205 daerah ada yang berhasil ada kurang berhasil ada juga yang sedang-sedang saja. Toraja Utara termasuk daerah yang berhasil,” kata Sumarsono.

Ia menyebutkan, diibaratkan induk dan anak daerah yang tidak berkembang ini ada karena induknya mati anaknya berkembang atau sebaliknya. Ada juga tak berkembang karena tidak diberi bantuan, seperti bantuan hibah kemudian asset dan sumber daya manusianya, kantornya di ruko-ruko.

“Inilah yang sedang di evaluasi bersama, komitmen sedang kami bangun kalau tidak bisa berkembang rakyat jangan disengsarakan, mobil berseliweran kesana sini, tapi rakyatnya tetap miskin ini semua akan dievaluasi ulang untuk kemudian digabung kalau kemudian tidak berhasil,” terangnya.

Mengenai kelanjutan Bone Selatan dan Luwu Tengah, mantan Pj Gubernur Sulsel ini menegaskan kembali jika tidak akan ada pemekaran sampai dengan 2020, dan mempersilahkan untuk mendaftar. “Tidak akan ada lagi membahas pemekaran sampai tahun 2020,” tegasnya. (*)


div>