MINGGU , 17 DESEMBER 2017

MK: Keputusan KPU Sulsel Tidak Mungkin Dibatalkan

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Selasa , 19 Februari 2013 16:19

JAKARTA – Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menegaskan, tidak ada Pemilihan kepala di Indonesia yang berlangsung secara jujur dan adil. Sehingga jika memang tidak terbukti terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) seperti yang dalam diperkarakan calon gubernur nomor satu, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA)

Maka, kata Mahfud, sangat tidak mungkin untuk melakukan pembatalan hasil putusan komisi pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) sebagai Gubernur terpilih.

“Tidak ada satupun pilkada di Indonesia itu memiliki azas pemilu yang sebenarnya, semuanya pasti ada pelanggaran. Tinggal bagaimana membuktikan adanya pelanggaran yang terjadi secara TSM,”ungkap Mahfud MD,dalam sidang sengketa Pilgub sulsel di MK, selasa (19/2).

Pernyataan tersebut disampaikan usai mendengar kesaksian saksi ahli dari pasangan IA, Maruarar Siahaan yang meminta majelis hakim MK membatalkan keputusan KPU tentang penetapan pasangan Sayang sebagai pemenang. “KPU bersama dengan pihak termohon (Sayang) bila terbukti melakukan pelanggaran secara TSM, ” kata Maruarar saat memberi keterangan di dalam sidang MK.

Selain itu, menurut mantan wakil ketua MK tersebut, penyebaran isu SARA yang diduga dilakukan tim Syahrul-Agus dengan tujuan menyerang pasangan Ilham-Agus sangat berbahaya terhadap perkembangan empat pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, ketetapan MPR RI) di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, Maruarar mengatakan tidak sepenuhnya meyakini tuduhan pihak Ilham-Azis yang menyebut sebanyak 18 bupati dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan diduga terlibat dalam memobilisasi bawahannya untuk mendukung Syahrul-Agus.

Menurut Maruar apabila tuduhan tersebut terbukti seiring adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU dengan mengacu kepada kebenaran logis dan empiris. “Unsur TSM dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keputusan. Ini hanya sebatas pendapat saya. Keputusan kembali ke majelis hakim, ” ujar Maruarar.

Mahfud kemudian mempertanyakan pendapat Maruarar, apakah jika terjadi pelanggaran yang tidak signifikan bisa membatalkan hasil keputusan KPU yang telah memenangkan salah satu pasangan calon gubernur sulsel. “Setahu saya tidak ada Pilkada di indonesia yang berlangsung secara jujur dan adil. Bagaimana menurut saudara saksi ahli Maruarar Siahaan jika terjadi cacat sedikit apakah harus membatalkan hasil pemilihan. Jika itu dilakukan pasti pemilihan tidak akan selesai,”jelas Mahfud kepada Maruarar.

Menanggapi itu, Maruarar menyatakan baru bahwa signifikan memang menjadi tolak ukur hakim MK. “Namun harus memang mempertimbangan terkait dengan kebenaran empiris dan kebenaran logis,”ujar Maruarar menanggapi pertanyaan Mahfud.


div>