• Sabtu, 22 November 2014
Iklan | Epaper | Redaksi | Citizen Report

MK: Keputusan KPU Sulsel Tidak Mungkin Dibatalkan

Selasa , 19 Februari 2013 16:19
Total Pembaca : 2586 Views

JAKARTA – Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menegaskan, tidak ada Pemilihan kepala di Indonesia yang berlangsung secara jujur dan adil. Sehingga jika memang tidak terbukti terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) seperti yang dalam diperkarakan calon gubernur nomor satu, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA)

Maka, kata Mahfud, sangat tidak mungkin untuk melakukan pembatalan hasil putusan komisi pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) sebagai Gubernur terpilih.

“Tidak ada satupun pilkada di Indonesia itu memiliki azas pemilu yang sebenarnya, semuanya pasti ada pelanggaran. Tinggal bagaimana membuktikan adanya pelanggaran yang terjadi secara TSM,”ungkap Mahfud MD,dalam sidang sengketa Pilgub sulsel di MK, selasa (19/2).

Pernyataan tersebut disampaikan usai mendengar kesaksian saksi ahli dari pasangan IA, Maruarar Siahaan yang meminta majelis hakim MK membatalkan keputusan KPU tentang penetapan pasangan Sayang sebagai pemenang. “KPU bersama dengan pihak termohon (Sayang) bila terbukti melakukan pelanggaran secara TSM, ” kata Maruarar saat memberi keterangan di dalam sidang MK.

Selain itu, menurut mantan wakil ketua MK tersebut, penyebaran isu SARA yang diduga dilakukan tim Syahrul-Agus dengan tujuan menyerang pasangan Ilham-Agus sangat berbahaya terhadap perkembangan empat pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, ketetapan MPR RI) di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, Maruarar mengatakan tidak sepenuhnya meyakini tuduhan pihak Ilham-Azis yang menyebut sebanyak 18 bupati dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan diduga terlibat dalam memobilisasi bawahannya untuk mendukung Syahrul-Agus.

Menurut Maruar apabila tuduhan tersebut terbukti seiring adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU dengan mengacu kepada kebenaran logis dan empiris. “Unsur TSM dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keputusan. Ini hanya sebatas pendapat saya. Keputusan kembali ke majelis hakim, ” ujar Maruarar.

Mahfud kemudian mempertanyakan pendapat Maruarar, apakah jika terjadi pelanggaran yang tidak signifikan bisa membatalkan hasil keputusan KPU yang telah memenangkan salah satu pasangan calon gubernur sulsel. “Setahu saya tidak ada Pilkada di indonesia yang berlangsung secara jujur dan adil. Bagaimana menurut saudara saksi ahli Maruarar Siahaan jika terjadi cacat sedikit apakah harus membatalkan hasil pemilihan. Jika itu dilakukan pasti pemilihan tidak akan selesai,”jelas Mahfud kepada Maruarar.

Menanggapi itu, Maruarar menyatakan baru bahwa signifikan memang menjadi tolak ukur hakim MK. “Namun harus memang mempertimbangan terkait dengan kebenaran empiris dan kebenaran logis,”ujar Maruarar menanggapi pertanyaan Mahfud.


Penulis: Muhammad Asri
Editor: Azis Kuba

4 Responses to MK: Keputusan KPU Sulsel Tidak Mungkin Dibatalkan

  1. kirana amalia

    Rabu, 20 Februari 2013 at 11:14 AM

    hati2 pembohongan publik yg benr sesuai ucapan ketua MK : Kalau soal terorisme, saya kira sudah jelas pendapatnya, sama
    sebenarnya tapi tempat berpijaknya beda. Kalau Saksi Maruarar
    menyatakan, bahaya kalau benar pemenang pilkada ini menggunakan isu
    terorisme. Itu harus dibatalkan kemenangannya, tapi kalau Pak Ansyaad
    Mbai memang terorisme itu merupakan fakta ada dan justru yang
    disiarkan sebagai isu SARA sesudah kalah bukan sebelum … bukan
    sebelum kalah, itu baru dimunculkan, dan nanti biar Hakim yang menilai
    itu. Karena memang kewajiban begitu, Pak Maruarar harus mengatakan
    itu, Pak Ansyaad juga harus mengatakan itu karena kan yang
    menghadirkan memang berbeda.
    Tapi saya ingin tanya ke Pak Maruarar tentang pemilu yang luber
    itu. Kalau ada pemilu yang tidak bisa luber, jurdil, itu menurut Pak
    Maruarar tadi itu melanggar konstitusi dan harus dibatalkan. Itu benar
    secara teori. Tapi dalam faktanya semua kasus pilkada yang ada di
    Indonesia, terutama yang berujung ke Mahkamah Konstitusi, itu ndak
    pernah ada yang jujur dan adil, pasti ada saja kurangnya. Apakah lalu
    Bapak akan berpendapat bahwa kalau ada seperti itu, pemilu itu harus
    batal? Bukankah kita dulu bersama Pak Maruarar mengatakan kalau
    luber dan jurdil itu langgar kalau mempengaruhi secara signifikan
    terhadap perolehan secara umum. Kalau ada sedikit cacat saja begitu
    lalu batal, ndak akan pernah ada pemilu selesai, pasti ada saja yang
    tidak jujur dan tidak adil meskipun kecil-kecilan. Dan itu selalu terbukti di
    sini dilakukan oleh 2 pihak, bukan hanya yang menang, tapi yang kalah
    juga.
    Kemarin di sini ada kesaksian yang dia memfoto sendiri bahwa
    pihak yang kalah, yang menggugat juga melakukan hal yang sama di
    tempat lain, dan ada videonya yang diserahkan ke sini. Apakah Bapak
    juga akan mengatakan pemilu yang seperti itu harus batal karena tidak
    pernah jujur dan adil? Apakah Bapak sudah keluar dari dalil bahwa harus
    ada bukti yang signifikan untuk itu? Signifikan mempengaruhi, misalnya
    kalahnya sangat jauh lalu dibuktikan di sini ditemukan pelanggaran,
    kalahnya misalnya 5.000 ditemukan pelanggaran 4, misalnya. Apakah
    juga harus batal karena tidak jujur dan tidak adil? Silakan, Pak.

  2. ompojie

    Rabu, 20 Februari 2013 at 4:33 PM

    kemenangan 54Y4N6 adalah kemenangan rakyat sul-sel,,KPU sul-sel sudah berjalan dgn koridor independentsi,,tiada pertarungan yg tak berujung kemenangan dan kekalahan,,bagi yg kalah harusx legowo euy,,bukankah pembagunan itu butuh biaya dan anggaran,,berdemokrasi itu bukan hanya pemikukada yg dipikirkan tapi bagaimana kedepanx negeri ini

  3. La Wadeng

    Kamis, 21 Februari 2013 at 11:52 PM

    Semua Pasangan termasuk menggunakan Issu SARA contohx IA Juga Melakukan hal itu apakah Baliho yang dipasang dengan Tulisan SIRI’NA OGIE Bukan Bagian Isuu Sarah..? Jadi terima saja apa yang sudah menjadi keputusan KPUD … Don’t Stop Komandan..! Lanjutki

  4. iwan

    Jumat, 22 Februari 2013 at 7:09 PM

    Maruarar dengan Ansyad itu saksi ahli bukan saksi fakta