SENIN , 22 OKTOBER 2018

MK Larang Pengurus Parpol Jadi Senator, Politisi Siap-siap Kecele

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Lukman

Selasa , 24 Juli 2018 15:10
MK Larang Pengurus Parpol Jadi Senator, Politisi Siap-siap Kecele

MK Larang Pengurus Parpol Jadi Calon Senator

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik (Parpol) menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam putusannya, MK melarang anggota parpol maju sebagai calon senator. “Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Gedung MK Jakarta, Senin (23/7).

Palguna mengatakan hal tersebut ketika membacakan pertimbangan Mahkamah atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dalam perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh seorang fungsionaris partai yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Putusan untuk perkara Nomor 30 ini kembali menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah juga memberikan jawaban terkait dengan anggota partai politik yang pada saat ini juga menjabat sebagai anggota DPD.

Menanggapi hal ini, salah satu calon DPD dari pengurus Partai Golkar Sulsel, M Roem mengaku tak mau terpengaruh dengan aturan tersebut. Namun, tetap mengikuti jika aturan tersbut final dan mengikat. “Saya belum baca aturan baru, tapi kita ikuti jika sudah final,” ujanya, Senin (23/7/2018).

Menurut Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel itu, dirinya akan mengambil sikap selanjutnya jika benar aturan melarang pengurus parpol maju di DPD. Ia beralasan, berkas sebagai calon DPD telah lengkap sehingga tak mungkin membatalkan.

“Ya, berkas sudah penuhi syarat. Kalau aturan begitu, kita lihat nanti untuk tidak jadi pengurus partai,” terangnya.

Sementara itu, petahana calon DPD asal Sulsel, Ajiep Padindang menuturkan, bagi dirinya tak masalah dengan larangan MK, karena dirinya bukan lagi pengurus partai politik.

“Bagi saya tidak masalah. Dulu saya memang pengurus Golkar, sekarang tidak lagi. Kita belum tahu teknis dari tindak lanjut putusan MK itu nanti,” katanya.

Dikatakan, tiap provinsi hanya punya kuota empat orang anggota DPD RI yang dipilih, jadi pihaknya bersaing secara sehat. “Semua lawan berat karena tentu juga mereka punya dukungan kuat,” katanya.

Dia menambahkan, dirinya masih pelihara dan bina konstituen selama ini. Sehingga mereka secara berkala terus di kunjungi. “Insya Allah, optimislah. Dulu juga 30 orang lebih calon, sekarang hanya 23 orang. Saya punya jaringan, saya kerja selama ini. Banyak orang yang siap bantu saya,” pungkasnya.

Pakar Politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono menilai, fatwa MK soal larangan pengurus parpol jadi senator sudah benar. “Harusnya sejak awal ada perbaikan regulasi seperti ini, sehingga anggota DPD RI bisa benar mencerminkan kepentingan daerahnya daripada kepentingan partai politik seperti yang dipertontonkan selama ini,” ujarnya.

Menurutnya, aturan dipandang harusnya positif karena tidak ada lagi celah untuk mencampuradukkan kepentingan partai politik dengan kepentingan daerah yang diwakili oleh DPD.

“Bahwa semua orang punya hak politik itu benar, tapi lebih benar lagi jika orang paham, bahwa pada pilihan kanal politik mana pemikiran dan aktivitas politik disalurkan,” ungkapnya.

Sementara Pakar Pemerintahan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Andi Lukman Irwan menilai, DPD adalah lembaga perwakilan elektoral tertentu. “Memang secara etika dan norma seharusnya bersih dari kelompok-kelompok partai politik ataupun perseorangan yang tidak memiliki afiliasi dengan parpol manapun,” katanya.

Lanjut dia, DPD harus mampu menjaga marwah kelembagaan dan dituntut untuk konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dan kemajuan pembangunan daerah tanpa sekat serta pengaruh parpol.

“Oleh karenanya, untuk mewujudkan tugas ini. DPD mutlak diisi oleh perseorangan yang terbebas dari unsur parpol,” ungkapnya.

Akademisi Unhas ini menuturkan, larangan MK ini adalah bentuk pewujudan keadilan dan keseimbangan politik didalam lembaga perwakilan di negara ini.

Penyaluran hak politik warga untuk terlibat didalam penyelenggaraan kekuasaan negara dapat ditempuh melalui jalur parpol dan muaranya pada lembaga political repsentation yakni DPR/DPRD.

“Sedangkan hak penyaluran aspirasi pembangunan dan kemajuan daerah dapat pula disalurkan oleh kelompok masyarakat kita yang tidak terafiliasi parpol melalui lembaga electoral representation yakni DPD,” pungkasnya. (*)


Tag
  • DPD RI
  •  
  • Senator
  •  
    div>