SENIN , 10 DESEMBER 2018

Mobile Crane Pelindo II

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 18 September 2015 15:25
Mobile Crane Pelindo II

Armin Mustamin Toputiri

Oleh: Armin Mustamin Toputiri
Politisi

Budi Waseso yang akrab disapa “Buwas” akronim dari nama lengkapnya, akhirnya terjungkal juga dari kedukan sebagai Kepala Bareskim Polri, setelah sebelumnya ia yang dikenal benar-benar buas mentersangkakan sejumlah orang.

Tanpa rasa gentar dan pandang bulu, bahkan pemegang posisi sekaliber Ketua, Wakil Ketua KPK, dan Ketua Komisi Yudisial sekalipun, ikut pula ditersangkakan. “Semua itu saya jalankan bedasar profesionalisme kepolisian”, ujarnya.

Tapi ketika Budi Waseso mencoba membongkar dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelabuhan Tanjung Priok dengan cara menggeledah ruang kerja Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, sontak sejumlah pimpinan pemerintahan bereaksi. Menuding bahwa Budi Waseso telah membuat kegaduhan. Akibat itu, Budi Waseso “disingkirkan” dari posisi orang nomor tiga di kepolisian. Jenderal polisi berbintang tiga itu, kini mengurus narkotika.

Banyak spekulasi berhembus, bahwa penyingkiran Budi Waseso adalah konsekuensi yang ia harus tanggung terhadap penggeledahan itu karena mengusik kepentingan sejumlah pihak, pejabat penting di negeri ini.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta Bareskrim untuk lebih jeli dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan mobile crane. Kesalahan administrasi kata Kalla, tidak bisa kemudiaan kepolisian menjeratnya dengan dugaan tindakan kriminal.

Kasus pengadaan mobile crane di Pelindo II, mencuat setelah ada perwakilan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) II yang mendatangi Mabes Polri. Mereka datang menyerahkan setumpuk dokumen pengadaan 10 unit alat derek di pelabuhan itu.

Diantara dokumen itu terdapat laporan audit BPK, bahwa proses pengadaan itu melalui dua kali addendum, atau tambahan klausul dalam perjanjian kontrak. BPK menemukan adanya ketidakcermatan.

BPK menemukan bahwa dalam addendum pertama, 3 Desember 2012, dengan perubahan skema pembiayaan dan perubahan kurs pada jaminan pembayaran itu. Addendum kedua, 8 Agustus 2013, perubahan tempat penyerahan yang semula ditujukan untuk delapan cabang menjadi hanya ke Pelabuhan Tanjung Priok saja. Kedua perubahan klausul itu juga disertai pengurangan biaya Rp 190 juta. Murni ketidakcermatan, tapi tidak ikut merugikan negara.

Namun Bareskrim, kala itu di bawah kendali Budi Waseso, menilai pengadaan alat derek itu bukan semata kesalahan administrasi, tapi setidaknya ada tiga modus di kasus itu. Pertama, melakukan perencanaan tidak benar.

Kedua, penunjukan penyedia barang Guangxhi Narshi tidak memiliki pengalaman. Ketiga, menguntungkan diri sendiri dengan perubahan sistem pembayaran, dari lumpsum menjadi termin 20 persen dan sisanya pembayaran cicilan.

Telah terjadi dua simpulan berbeda. BPK melihatnya semata ketidakcermatan administrasi, sehingga tak ada kerugian negara di dalamnya. Tapi bagi Bareskrim patut menduga jika telah terjadi kerugian negara di dalamnya.

Terbukti, Bareskrim telah menetapkan seorang pejabat Pelindo II jadi tersangka. Atas dua simpulan berbeda itu, sejumlah anggota DPR-RI berkeras menuntaskannya lewat Pansus. Apa benar ada pihak bermain dan diuntungkan di baliknya ?


Tag
  • voxpopuli
  •  
    div>