MINGGU , 25 FEBRUARI 2018

Model Komunikasi Kepemimpinan Pasca Pilkada Jadi Bahasan Alumni Komunikasi Unhas

Reporter:

Editor:

om Choel

Kamis , 01 Februari 2018 16:39
Model Komunikasi Kepemimpinan Pasca Pilkada Jadi Bahasan Alumni Komunikasi Unhas

int

RAKYATSULSEL.COM – Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin menggelar Diskusi Bulanan. Kamis, (1/2/18) menjadi seri pertama digelarnya diskusi yang mengusung tema “Model Komunikasi Kepemimpinan Pasca Pilkada”. Tiga pakar yang diundang sebagai pembicara yaitu Ketua Departemen Komunikasi Unhas, Dr M Iqbal Sultan MSi, Pakar Psikologi Pemerintahan Unhas, Dr Muhammad Tamar, dan Pakar Ekonomi Unhas Dr Idrus Taba. Diskusi ini juga dipandu Moderator Dr Hasrullah Msi yang juga dosen komunikasi Unhas.

Bertempat di Kantor Kapus Pengelola KKN (GPI) Unhas, Diskusi terbatas ini dihadiri para dosen komunikasi dari berbagai universitas di Makassar, Media, alumni Komunikasi Unhas, dan mahasiswa.

Pembicara Pertama, Dr M Iqbal Sultan MSi menyebutkan ada penelitian yang mengambil sampel tiga daerah yaitu Jeneponto, Makassar, dan Pare-pare. Si peneliti melihat ada ketidakakuran para pemimpin setelah masa pilkada berakhir. Dari fenomena ini, kata Iqbal, yang menjadi catatannya yaitu tergerusnya etika dan kurangnya refleksifitas diri para pemimpin. Pertanyaannya, apakah komunikasi menjadi pusat masalah.

Iqbal menyebutkan, komunikasi bukanlah panasea atau obat yang bisa menyembuhkan segala macam masalah. Seharusnya, ada faktor lain yang bisa dilihat dari konflik pimpinan ini. Faktanya, lanjut Iqbal, para pasangan ketika maju di pilkada, hampir semua pasangan tidak memasangkan dirinya. Tapi dipasangkan oleh partainya. Padahal, tiap partai pengusung itu beda visi misi.

Konteks lain, kata Iqbal, komunikasi itu mengurangi ketidakpastian. Fenomenanya, karena mereka dipasangkan secara paksa, apalagi pasangan berlatar belakang budaya yang berbeda, mereka tidak diberi kesempatan mengenal satu sama lain.“Sama dulu orang nikah dijodohkan. Kenapa bisa awet , jarang cerai? Karena kalau mereka bertengkar, ada orangtua yang menjadi perekat. Tapi beda dengan situasi pilkada ini. Kalau kepala dan wakil bertengkar, partai politik malah ambil orangnya masing-masing. Parpol tidak merekatkan,” jelas Kadep Komunikasi Unhas ini.

Harusnya, lanjut Iqbal, calon itu mencari pasangannya sendiri supaya gampang mencari yang visi dan misinya sama. Dalam komunikasi, ada dua konsep penting yaitu kesamaan dan pemahaman. “Pada konteks pemahaman, setiap kita tidak ada orang yang sama persis, tapi tidak mau paham. Itu yang kurang di aktor politik kita,” tambah Iqbal.

Menurutnya, ada persoalan pada bagaimana menempatkan diri, toleransi yang harus dipahami oleh yang lainnya tanpa harus ditegur. “kita tidak pernah baca konteks interaksi, ada konteks yang kita lupa,” jelasnya lagi. Untuk itu, Iqbal menyebut lima poin yang baik dijalankan para pasangan calon Kepala daerah.

Pertama, dialog dilakukan secara sadar untuk melakukan perbaikan. Kedua, menghargai keanekaragaman. Tiga, memberikan kewenangan kepada orang lain. Keempat, mendorong individu untuk menahan diri sendiri dengan tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Kelima, menilai integritas dan juga apa yang dikatakan dan dilakukan itu berjalan konsisten.

Pembicara kedua, Dr Muhammad Tamar menyebutkan, masalah Pilkada ini karena dua faktor, yaitu konsep diri dan respek diri. Tamar mengamati dalam hiruk pikuk politik ini banyak yang tidak tahu diri dan tidak paham konsep diri. Secara hakiki, jelas Tamar tiap individu itu berbeda makanya kalau orang tidak paham dirinya, dia bisa salah perhitungan. Harusnya ada kecocokan antarpribadi.

Ada empat tipe hubungan pemimpin Kepala dan Wakil. Yaitu; parents-parents, parents-child, child-parents, dan adult-adult. Ada yang bersikap orangtua, anak-anak. Yang paling bagus yaitu adult-adult. Ada orang yang dewasa secara umur tetapi tidak mentalnya. Tamar juga menyinggung kalau parpol sekarang bukan lagi karena idealisme tapi karena kepentingan ekonomi.

“Parpol itu melihat berapa keuntungan yang dia dapatkan,” jelas Tamar. Makanya, lanjut Tamar, konsep AKU –ambisi-kemampuan-upaya, harus berbanding lurus dilaksanakan. Selain itu, Tamar juga menilai gaya personal masing-masing calon.

Menurut Tamar DNA Politik di Indonesia itu bukan DNA Demokrasi tapi kerajaan. Makanya, penguasa itu selalu takut kehilangan kekuasaannya. “Kita menganut Monarki Konstitusional. Kalau bicara setara, bukan artinya sama tetapi ada porsi,” paparnya. Sementara dalam hal respek diri, masing-masing calon biasanya kadar kepercayaan dirinya berbeda.

Pembicara ketiga, Dr Idrus Taba berbicara tiga model kepemimpinan. Pertama, mesra di permukaan. Mesra atau akur karena ada sikap dominan dari salah satu pimpinan, entah itu Kepala atau wakilnya. Kedua, toleran. Baik kepala maupun wakil bisa muncul sebagai tolo’ atau jagoan dalam pemerintahan. Ketiga, adalah pecundang, sikap yang mempecundangi salah seorang di antaranya.

Idrus juga menyinggung adanya persoalan ‘migrasi pebisnis masuk di politik’. Di era reformasi ini katanya, banyak para pebisnis atau pedagang yang bermigrasi ke area atau tingkatan struktural dan masuk di ranah politik. Ini yang pada akhirnya memengaruhi pola berpikir partai yang memperhitungkan untung rugi.

Saat ini juga banyak kita lihat pedagang di Indonesia yang masuk di ranah politik. “tidak heran kita ini jadi trader, makanya bukan Leader yang muncul tapi Dealer. Jadinya politik dagang. Metamorphosis pedagang politik,” papar Idrus. Pada Pilgub kali ini pun begitu, kita lihat bagaimana rekomendasi itu dimainkan.

Idrus menilai, pemimpin yang bermasalah itu karena tidak punya karakter tapi takut kalah. Akhirnya apa yang mereka kerjakan biasa-biasa saja, tidak ada hal baru. (*)


div>