RABU , 14 NOVEMBER 2018

Mogok Ngajar, Ratusan Guru Honorer Maros Tuntut Kejelasan Nasib di Pemkab

Reporter:

Muhammad Iqbal

Editor:

Iskanto

Senin , 15 Oktober 2018 17:45
Mogok Ngajar, Ratusan Guru Honorer Maros Tuntut Kejelasan Nasib di Pemkab

int

MAROS, RAKYATSULSEL.COM – Ratusan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) dari 14 kecamatan, melakukan aksi mogok kerja di lapangan Pallantikang Pemkab Maros, Senin (14/11/2018). Selain itu, guru tersebut juga menyeruduk kantor Dinas Pendidikan. Mereka protes lantaran tidak ada kejelasan pengangkatan PNS dari Pemerintah Kabupaten Maros.

Padahal guru tersebut rata-rata telah mengabdi belasan tahun dan sudah berusia sekira 50 tahun. Guru mogok kerja untuk menuntut perbaikan nasib.

Seorang guru Pendidikan Agama Islam SDN 183 Magai, Kecamatan Tanralili, Halija (50) mengatakan, pihaknya sengaja mogok kerja untuk memperjelas statusnya di Pemkab. Halija ingin mendaftar sebagai pegawai negeri, namun pemerintah membatasi usia pelamar, yakni maksimal 35 tahun. Usia Halija sudah melebihi ketetuan, 15 tahun.

“Kami tidak bisa terangkat lagi. Umur sudah 50 tahun, sementara syarat hanya 35. Makanya kami hanya mau perjelas nasib kami ini bagaimana?” katanya, Senin (15/10).

Halija mengaku sudah 14 tahun mengabdi menjadi guru honorer. Namun saat saat ada pengangkatan pegawai, usianya sudah melibihi syarat. Rencananya, para guru akan mogok kerja hingga tanggal 20 Oktober mendatang. Mereka ingin menuntut kejelasan status dari Pemkab.

Dia berahap, pemerintah memperhatikan nasib guru honorer. Setiap ada kebijakan, honorer harus menjadi prioritas, apalagi usianya sudah tua.

“Kami harap, ada solusi untuk para honorer. Kasihan kami, sudah mengabdi belasan tahun, tapi tidak ada kejelasan status kepegawaian dari pemerintah,” katanya.

Aksi mogok kerja tesebut berdampak pada proses pembelajaran murid. Seperti yang dialami di SDN 39 Kassi, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale. Empat guru honorer absen mengajar, lantaran mengikuti aksi mogok kerja tersebut. Sementara guru PNS yang ada, hanya tujuh orang.

Kepala UPTD SD 39 Kassi, Andi Ningsih mengaku turun tangan mengatasi dampak aksi mogok kerja honorer. Dia harus mengajar dua kelas, supaya pembelajaran murid tidak tertinggal.

“Ada empat guru honorer dari sekolah kami yang ikut aksi mogok. Sementara guru yang tinggal, hanya tujuh orang. Makanya saya ajari dua kelas,” ungkap Ningsih.

Aksi mogok kerja honorer membuat Ningsih kewalahan. Saat prioritaskan mengajar, pekerjaannya sebagai kepala sekolah terbengkalai. Sejumlah berkas di meja kerjanya menumpuk. Padahal harus segera dirampungkan. Ningsih harus lebih bekerja keras.

“Saya mengajar murid, pekerjaan menumpuk. Ada dua tugas yang harus dijalankan secara bersamaan. Tugas sebagai kepala sekolah dan mendidik anak,” ujarnya.

Dia mengakui, tanpa kehadiran guru honorer, proses pembelajaran terganggu. Guru honorer juga memiliki peran penting untuk mencerdaskan anak. Meski tergangu, Ningsih tetap mendukung honorernya untuk memperjuangkan nasibnya. Aksi mogok kerja, merupakan hak honorer.

“Kita tidak bisa apa-apa. Mereka juga perjuangkan nasibnya. Kalau masalah terganggu, itu sudah pasti. Guru honorer sangat berpengaruh,” tuturnya. (*)


Tag
div>