SENIN , 20 NOVEMBER 2017

MUI Sulsel Imbau Rumah Makan dan Restoran Wajib Sertifikasi Halal

Reporter:

Editor:

Lukman

Sabtu , 28 Oktober 2017 01:06
MUI Sulsel Imbau Rumah Makan dan Restoran Wajib Sertifikasi Halal

Pengurus MUI Sulsel saat silatuhrahmi dengan MUI Pusat di RM Ulu Juku, Makassar. yang merupakan salah satu tempat bersertifikat halal.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan silatuhrahmi dengan MUI Pusat di Rumah Makan Ulu Juku, Makassar, Kamis (26/10) kemarin.

Dalam silatuhrahmi tersebut hadir Wakil Sekjen MUI Pusat Bidang Fatwa KH. Salahuddin Al-Ayyubi, Ketua Umum MUI Sulsel AGH KH Sanusi Baco Lc, Wakil Ketua Umum MUI Sulsel, Prof. Dr. H.Abdul Rahim Yunus, MA, Sekretaris Umum MUI Sulsel Prof Dr Ghalib MA, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sulsel Dr Arfah Siddiq, Ketua Bidang Infokom MUI Sulsel Drs. H Waspada Santing M.Sos.I M.Hi dan sejumlah pengurus MUI Sulsel lainnya.

Ketua Bidang Infokom MUI Sulsel Drs. H Waspada Santing M.Sos.I M.Hi, mengatakan, pada kesempatan itu juga dibahas monitoring dan evaluasi kegiatan MUI Sulsel selama satu tahun terakhir dan rencana-rencana MUI kedepan.

“Salah satu hal strategi yang dibicarakan bagaimana upaya pengadaan sekretariat MUI Sulsel dan dukungan dari Pemerintah Daerah Sulsel,” ujarnya.

Tak hanya itu, pada pertemuan tersebut juga dijelasakan berbagai hal masing-masing bidang dalam kepengurusan MUI terkait apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja MUI kedepan. Termasuk sikap MUI berkaitan dengan disahkannya Perppu UU Keormasan.

“Bagi MUI, bagaimana tetap menjaga ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat tanpa membatasi hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD,” jelas Waspada Santing.

Hal penting lain yang dibahas, kata dia, terkait pemerintah yang sudah mengesahkan Undang-Undang jaminan produk halal sejak tahun 2014, dan seluruh elemen masyarakat tentu bertanggung jawab mematuhi UU itu. Terutama majelis ulama yang diberi amanah undang-undang sebagai pemberi fatwa.

“Jadi majelis ulama satu-satunya lembaga yang diberi amanah oleh undang-undang halal atau tidaknya halalnya sebuah produk makanan. Kedepan kita akan berusaha agar acara-acara mejelis ulama kalau tidak dilaksanakan di kantor MUI akan dilaksanakan di tempat-tempat, restoran atau rumah makan yang bersertifikat halal. MUI Sulsel merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat umum tempat-tempat mana yang sudah bersertifikat halal,” ujar Dosen Fakultas Perikanan UMI ini.

Olehnya itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat agar memilih tempat bersertifikat halal yang dijamin kehalalannya sebagai tempat makan. Termasuk pemerintah dan seluruh elemen punya tanggung jawab untuk mengimplementasikan UU tersebut.


div>