MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Muscab Hanura Amburadul

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 23 Februari 2016 12:00
Muscab Hanura Amburadul

int

PENULIS: ASHAR – SOPHIAN
EDITOR: LUKMAN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Hanura Makassar kembali ditunda. Bahkan Muscab yang sejatinya untuk memilih ketua defenitif yang baru bahkan terancam diambil alih oleh DPD Hanura Sulsel.

Ini buka pertama kalinya Muscab Hanura Makassar ditunda. 23 Desember 2015 lalu, Muscab sebenarnya dijadwalkan digelar, namun ditunda dengan alasan belum mendapat rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).

DPD Partai Hanura Sulsel pun tengah mempertanyakan langkah panitia dan pengurus DPC Hanura Makassar yang menunda pelaksanaan Muscab tersebut.

“Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda Muscab dilaksanakan. Laporannya juga tidak ada yang masuk. Kita juga tidak mengerti alasannya apa,” ungkap Wakil Ketua Hanura Sulsel, Imbar Ismail, Senin (22/2).

Imbar menambahkan, jika Muscab Makassar akan dilaksanakan, pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang terkait pelaksanaan Muscab itu. Imbar menegaskan,  jika Muscab itu tidak terlaksana lagi maka, akan di ambil alih oleh DPD.

“Apabila sampai hari ini (kemarin) Muscab Hanura Makassar tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penjadwalan ulang terkait pelaksanaan Muscab itu. Jika Muscab Hanura Makassar tidak terlaksana lagi, maka DPD Hanura Sulsel akan mengambil langkah tegas,” jelasnya.

Sebab menurut Imbar, pada bulan Februari ini, seluruh Muscab Hanura se-Sulsel harus rampung. “Kalau tetap ditunda lagi, maka DPD akan mengambil alih pelaksanaannya. Karena tidak bisa kita tunda terus, kita ada deadline. Setuju atau tidak setuju dengan Muscab, harus tetap dilaksanakan. Di tempat itulah ajangnya ada protes kalau menurutnya memang ada yang bermasalah,” kata dia.

NEXT-RASUL]

Sementara Ketua Hanura Makassar, Jalaluddin Akbar menginginkan jadwal Muscab Hanura Makassar ditunda. Ia mengatakan, penundaan Muscab Hanura ini akan disampaikan kepada ketua panitia Muscab untuk diteruskan kepada pengurus Hanura Sulsel.

“Saya sebagai penanggungjawab, akan sampaikan kepada panitia. Agar Muscab Hanura ini ditunda sementara,” kata Jalaluddin.

Menurutnya, jadwal Muscab yang ditetapkan Hanura Sulsel terlalu cepat. Sementara, segala persiapan Muscab Hanura Makassar belum sepenuhnya maksimal. “Apalagi saat ini saya juga sedang berkabung. Kalau benar mengatasnamakan partai hati nurani yang sesuai dengan ideologi partai, maka jangan terkesan DPD terlalu memaksakan kehendak,” katanya.

Salah satu alasan yang juga masih dipersoalkan Jalaluddin, yaitu terkait diloloskannya salah satu kandidat ketua DPC Hanura Makassar, M Yunus. Menurutnya, pencalonan M Yunus tidak melalui mekanisme partai sebelumnya.

“Karena pencalonannya tidak melalui tahapan penjaringan, hanya dimasukkan begitu saja, sehingga terkesan dipaksakan untuk didorong maju di Muscab,” tegas Jalaluddin.

Sebelumnya Panitia Musyawarah Cabang Hanura Kota Makassar menjaring dua bakal calon ketua untuk dipilih pada Musyawarah Daerah. Jalaluddin diajukan bersama calon lainnya, Amrullah Jaya. Namun belakangan M Yunus juga didorong padahal nama-nama yang telah disodorkan ke DPP.

Ketua Sterring Committe Muscab Hanura Makassar, Rum Majid mengatakan salah satu alasan penundaan Muscab karena munculnya calon ketua baru yakni HM Yunus yang diumumkan oleh DPD Hanura yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme penjaringan bakal calon ketua DPC Hanura Makassar.

NEXT-RASUL]

Bahkan, ia menuding adanya oknum DPP dan DPD untuk memaksakan HM Yunus maju sebagai bakal calon ketua DPC Hanura Makassar dengan mengatasnamakan ketua umum DPP Hanura, Wiranto.

“Jangan sampai ada oknum-oknum DPP dan DPD yang merusak nama baik Pak Wiranto yang seolah-olah melakukan arogansi untuk menentukan ketua DPC yag diinginkannya. Kita tahu bersama bahwa Pak Wiranto itu adalah negarawan yang taat asas dan aturan sebab Pak Wiranto adalah Purnawirawan Jenderal TNI bintang empat yang juga mantan panglima TNI serta mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan,” terangnya.

Ia menambahkan, partai Hanura bukan milik pribadi Wiranto sebagai ketua umum. Namun, partai Hanura bisa jadi pemenang pemilu jika seluruh rakyat Indonesia mencintai partai Hanura.

“Partai Hanura bukan milik pribadi ketua umum (Wiranto, red) namun partai ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia oleh karenanya para pengurus harus berhati nurani bukan malah menunjukan sikap yang jauh dari slogan partai yang mengutamakan hati nurani,” jelasnya.

Rum Majid menyebutkan akan menjadwalkan ulang kembali pelaksanaan Muscab Hanura Makassar. Menurutnya, hal itu dilakukan karena masih mengumpulkan aspirasi dari kader DPC Hanura Makassar.

“Memang awalnya kita jadwalkan tanggal 22 Februari, tapi tak bisa kita laksanakan makanya ditunda, kita juga masih menunggu aspirasi dari kader DPC Hanura Makassar untuk menentukan jadwal yang tepat,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris DPD Hanura Sulsel, Waris Halid menyatakan mekanisme penjaringan calon ketua DPC di 24 kabupaten/ kota Makassar sesuai dengan aturan partai, termasuk Makassar.

Menurut dia, meski panitia musyawarah bertugas menjaring bakal calon, DPD juga punya wewenang menambahkan orang yang dianggap layak. Sedangkan DPP yang berhak menentukan siapa yang layak menjadi calon.

NEXT-RASUL]

“Bisa saja DPP tidak meloloskan salah satu. Bahkan bisa saja satu yang lolos. Kalau itu terjadi berarti aklamasi,” kata dia.

Selain adanya penambahan calon ketua DPC yang dilakukan diluar mekanisme penjaringan, sejauh ini kejelasan mengenai keabsahan Pimpinan Anak Cabang (PAC) sebagai pemilik suara dalam Muscab juga belum sepenuhnya jelas.

PAC Hanura Makassar yang memiliki SK tahun 2013-2014, menuntut sebagai pemilik suara dalam Forum Muscab Hanura Makassar. Sejauh ini sebanyak sembilan PAC Hanura Makassar yang diketahui memiliki SK baru. Sementara pihak panitia Muscab, hanya menerima SK pengurus PAC terbitan tahun 2012. Sembilan PAC dengan SK baru tersebut yakni Biringkanaya, Panakkukang, Rappocini, Makassar, Manggala, Tamalanrea, Tamalate, Ujungpandang. (E)


div>