JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Mutasi Pejabat Eselon II Digelar Sebelum HUT Kota Makassar

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Rabu , 17 Oktober 2018 11:40
Mutasi Pejabat Eselon II Digelar Sebelum HUT Kota Makassar

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto berjanji akan melakukan mutasi untuk pejabat Eselon II sebelum perataan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, 9 November 2018 mendatang.

“Tunggumi, sebelum HUT Kota (Pelantikan Eselon II). Mulai tadi, sudah ada pemanasan (pelantikan Eselon III),” ujar Moh Ramdhan Danny Pomanto, Selasa (16/10).

Kata Danny, pergantian dalam hal mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Perlu penyegaran, agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. “Pokoknya, makin hari makin banyak (yang dimutasi),” singkatnya.

Danny mengindikasikan, akan menyelesaikan persoalan mutasi dan melakukan pelantikan sebelum 9 Desember. Artinya, masih ada waktu kurang lebih dua bulan sebelum dalam regulasi ASN, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi enam bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Sebelumnya, orang nomor satu ini mengatakan, hampir 45 persen di jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) akan bergeser. Sementara 30 persennya merupakan pejabat untuk eselon III, baik itu Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Camat.
“Kemarinkan sudahmi untuk camat, berikutnya itu yang besar-besar,” cetusnya.

Sementara, Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Basri Rakhman mengatakan, pelaksanaan mutasi dan pelantikan sejak lama sudah disiapkan, sisa menunggu petunjuk dari Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto.

“Sudah tidak ada persiapan, karena sudah siap sejak kemarin. Tergantung Pak Wali kapan beliau mau,” jelas Basri.

Basri menjelaskan, ada beberapa kebijakan yang boleh dilakukan oleh kepala daerah. Untuk kebijakan rolling (mutasi), itu merupakan hak preoregatif kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Makassar. Sementara, pengisian jabatan lowong harus melalui lelang jabatan.

“Misalnya pergeseran jabatan sejajar itu kewenangan Pak Wali. Kecuali pengisian jabatan lowong eselon II, harus melalui seleksi,” ucapnya.

Basri merinci, ada lima jabatan lowong untuk eselon II, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Asisten I, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar.

“Sekarang kan ada lima jabatan lowong, tetapi dilakukan rolling (mutasi) belum tentu itu jabatan lowong. Misalnya jabatan A lowong dilakukan evaluasi dan diisi, itukan mungkin saja ada pejabat yang sesuai dengan jabatan A. Berarti, kalau didefinitifkan jabatan A, jabatan sebelumnya pasti lowong dan itulah diisi dan dilakukan seleksi terbuka,” pungkasnya. (*)


div>