SELASA , 19 JUNI 2018

Mutasi Pemkab Bantaeng Menuai Sorotan

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Rabu , 14 Februari 2018 15:36
Mutasi Pemkab Bantaeng Menuai Sorotan

ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (JawaPos.com)

BANTAENG, RAKYAT SULSEL.COM – Lima bulan sebelum pencoblosan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemkab Bantaeng melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Abdul Wahab melantik 61 pejabat di lingkup Pemkab Bantaeng.

Mutasi tersebut terdiri dari eselon IIIa dua orang, eselon IIIb delapan orang, eselon IVa sebanyak 36 orang dan eselon IVb sebanyak 15 orang, Sabtu(10/2/2018) lalu.

Langkah tersebut kini menuai kontra dari berbagai pihak. Salah satu ASN DPPKB, Ridwan Ridho menganggap, jika mutasi yang dilakukan oleh Pemda Bantaeng tidak profesional. Hal ini dikarenakan tidak dilibatkannya Kepala Dinas terkait dan Sekda.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, ada beberapa ASN yang malas kemudian mendapat posisi asal pintar melakukan pendekatan.

“Mutasi yang dilakukan Pemda Bantaeng tidak profesional, tidak melibatkan kadis dan sekda, dan beberapa ASN yang malas kemudian diposisikan, asal pintar menjilat” katanya saat dihubungi Harian Rakyat SulSel, Minggu (11/2/2018) lalu.

Ia menambahkan, pengisian jabatan kesannya like dan dislike. Misalnya dikantornya, ada dua orang yang layak menduduki jabatan sebagai KTU, tapi malah orang titipan dari kepala BKD dan tanpa sepengetahuan Kadis DPPKB.

” Pengisian jabatan kesannya like dan dislike, sebagai contoh dikantor saya di DPPKB ada dua orang yang layak menduduki jabatan sebagai KTU tapi yang diposisikan malah orang BKD yang mana orang itu adalah titipan kepala BKD dan tidak melibatkan Kadis DPPKB ” jelasnya.

Sementara itu, Kepada BKD Bantaeng Asri Sahrun menjelaskan, jika semua sudah sesuai aturan dan prinsipsnya sudah mengacu pada aturan yang didasarkan pertimbangan Baperjakat pada penyusunannya. Usulan tersebut juga berdasarkan usulan dari setiap SKPD yang prosesnya dari bulan Desember.

”Semua sesuai dengan aturan. Jadi Pada prinsipnya kita mengacu kepada aturan yang berlaku semua didasarkan pertimbangan dari Bapejakat pada penyusunannya.kemudian atas usulan dari setiap SKPD yang prosesnya itu dari Desember lalu “ katanya.

Dia juga menambahkan, usulan itu telah dilanjutkan ke Mendagri dan pada awal Januari surat izinnya telah turun ke Gubernur dan Gubernur pun menindak lanjuti dengan menerbitkan rekomendasi.

“Usulan itu kita lanjutkan ke Mendagri awal bulan Januari sudah turun surat izin tertulis dari Mendagri setelah itu turun ke Gubernur dan juga sudah terbit rekomendasi dari gubernur” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan terkait Panwaslu yang belum melihat surat izin dari Mendagri dan Kepala bidangnya telah bertemu dan berbicara dengan Panwaslu. Ia juga menilai bahwa mutasi yang dilaksanakan Pemkab bantaeng itu tidak ada kaitannya dengan penetapan calon Bupati.

”Kepala bidang saya suda ketemu dan berbicara dengan panwaslu. Kami melaksanakan pelantikan itu tidak mungkin mendahului surat izin dan ini tidak ada kaitannya dengan penetapan calon Bupati “ Pungkasnya.

Jika Pemda Bantaeng tidak bisa menunjukkan surat izin dari Mendagri, maka Pemda telah sewenang – wenang dan telah melanggar pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. (*)


div>