• Senin, 20 Oktober 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Mutasi Pemkot Berbau Pilwalkot

Wali Kota Bilang, Analisa Pengamat Salah

Kamis , 06 Juni 2013 15:31
Total Pembaca : 757 Views
SUMPAH JABATAN. Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin melantik pejabat eselon II,III dan IV di Ruang Pola Kantor Wali Kota, kemarin. (Foto : MDFAJAR/RAKYATSULSEL)

Baca juga

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota Makassar, kemarin melantik 159 pejabat baru di Ruang Pola Gedung Balaikota Makassar. Mutasi besar-besaran yang sudah kedua kalinya dilakukan dalam tahun 2013 ini pun dinilai sarat politis. Pasalnya, dilakukan jelang akhir masa jabatan dan mendekati Pilwalkot Makassar 18 September mendatang.

Terlebih lagi, munculnya isu bahwa mutasi besar-besaran untuk pejabat setingkiat lurah dan sekretaris lurah juga akan dilakukan akhir Juni nanti.

Sebelumnya mutasi camat dan lurah secara besar-besaran dilakukan April lalu. Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan Ilham di sela-sela pelantikan kemarin, mutasi ulang besar-besaran juga akan kembali dilakukan usai Pilwalkot Makassar, tepatnya pada Oktober mendatang.

Dua pengamat politik menilai mutasi di lingkup Pemkot Makassar bernuansa pemantapan mesin pemenangan salah satu kandidat di Pilwakot Makassar.

Pengamat politik dari Unhas, Dr Muhammad Darwis, menyebut mutasi sebagai hal yang wajar dilakukan dalam suatu institusi pemerintahan, selama berdasar pada evaluasi prestasi dan kinerja para pejabat yang di mutasi.

“Tapi kalau mutasinya sporadis, itu jelas tidak lepas dari unsur-unsur politis. Ini yang merusak karir PNS sehingga kinerja mereka buruk karena selalu was-was. Sebab kinerja mereka tidak dinilai dari prestasi tapi dari partisipasi politiknya. Mutasi selama ini kan ada aroma suka dan tidak suka-nya, apakah mereka berpartisipasi atau tidak dalam event politik,” kata Darwis, malam tadi.

Senada, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Dr A Nahruddin menilai mutasi di lingkup Pemkot Makassar memiliki dua faktor penyebab, yakni evaluasi kinerja pejabat di Pilgub Sulsel di mana Ilham kalah telak dari calon incumbent Syahrul Yasin Limpo dan juga untuk memastikan kemenangan calon penerus Ilham sebagai wali kota di Pilwalkot Makassar mendatang.

“Bagi saya melihat mutasi yang dilakukan terkait dengan Pilgub kemarin dan menjelang Pilwalkot. Jadi ada semacam politik balas jasa. Karena urgensi mutasi kan adalah apakah betul-betul dibutuhkan penyegaran atau tidak. Pertanyaannya, kok baru sekarang dilakukan mutasi, nanti di akhir jabatan, kenapa bukan dari awal?” kata Nahruddin.

Menurut Nahruddin, nuansa politis yang kental dalam mutasi bisa dilihat dari track record kinerja politik para pejabat yang dilantik. “Apakah orang-orang itu memang punya andil di pilgub kemarin, ataukah ada orang-orang yang ingin diamankan untuk pilwalkot. Dan menurut saya, adalah hal yang tidak wajar jika mutasi dilakukan sampai 3-4 kali setahun,” tandasnya.

Menjawab penilaian pengamat, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang dikonfirmasi membantah mutasi di lingkup pemerintahannya sarat nuansa politis, baik Pilgub ataupun Pilwalkot.

“Itu pengamatnya yang salah. Mereka tidak memahami hierarki pemerintahan. Mutasi itu tidak punya kaitan politis. Mutasi ini sesuai dengan penjenjangan karir PNS. Dan dilakukan secara profesional,” kata Ilham.

Seperti diketahui, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel mendukung penuh pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) di Pilwalkot Makassar. Namun Ilham memastikan, meski partainya mendukung penuh pasangan DIA di Pilwalkot, namun dia tidak mungkin menggunakan instrument birokrasi sebagai alat pemenangan di Pilwalkot. “Saya kan tidak terlibat langsung dalam persoalan pilkada. Lagi pula para birokrat ini punya job kerja masing-masing, dan mereka pasti professional,” tandas Ilham.

 

Pelantikan Sempat Ricuh

Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di jajaran Pemkot Makassar nyaris saja diwarnai perkelahian antara ajudan khusus Wali Kota Makassar Basri, dengan staf Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar Ardan di ruang pola Gedung Balaikota Makassar.

Kejadian bermula saat Ardan masuk di kerumunan sejumlah wartawan peliput Menara Balaikota, untuk mengambil gambar pelantikan pejabat baru tersebut. Namun tidak sengaja handycam miliknya mengenai wajah Basri yang tepat berada di belakang Ardan saat mengambil gambar.

Spontan, ajudan Walikota dari Resimen Mobil (Resmob) Polda Sulsel ini mencak-mencak dan memarahinya. “Weh kamu dari mana, kenapa kamu meliput, kamu itu bukan wartawan, kenapa ada di sini,” tanya Basri kepadanya, namun Ardan mengacuhkan.

Tak puas karena diacuhkan, Basri lalu mengejar staf yang diketahui honorer di Disnaker tersebut bersama rekanya hingga di lantai dasar gedung berlantai 11 itu.

“Hapus saja itu gambarmu, karena itu tempat wartawan tapi kenapa kamu meliput kesitu, kamu sebenarnya dari instansi mana, awas kalau kamu ulangi lagi seperti itu,” tandas Basri.

Ardan pun menimpali, bahwa dirinya dari instansi Disnaker yang diperintahkan untuk mengambil momen pelantikan pejabat Pemkot tersebut. “Saya ini dari Disnaker, saya cuman disuruh juga sama pimpinan mengambil gambar, jadi saya laksanakan tugas saya,” sambung Ardan.

Di saat hampir bersamaan, Ilham Arief Sirajuddin juga berang, sebab, sewaktu hendak membacakan naskah sumpah jabatan, peserta yang berada di pojok belakang terdengar gaduh. “Mohon semuanya khidmat pada saat saya membacakan pelantikan pejabat, saya minta tidak ada yang boleh bersuara,” imbau Ilham.

Namun imbauan Ilham tidak diindahkan, sejumlah pejabat dan peserta tetap cerita saat Ilham ingin memulai momentum sakral tersebut. “Yang di belakang keluar saja, saya bilang tadi jangan ribut, jadi di luar saja,” teriak Ilham seraya seisi ruangan berubah menjadi hening.

Adapun sejumlah pejabat baru eselon II yang resmi dilantik oleh Ilham kemarin, masing-masing: Asisten I, Sittiara, Asisten II Ibrahim Saleh, Asisten III Burhanuddin, Asisten IV Ruslan Abu, Kadis Sosial Norma Bakri (eks Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan), Kadis Kependudukan dan Cacatan Sipil Nilma Palamba (Eks Kabag Ortala), dan Kadis Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Rahman Bando.

Kadisperindag kini dijabat oleh Taufiek Rahman, Kadis Tata Ruang dan Bangunan Irwan Adnan, Kadispenda Takdir Hasan Saleh, Kadis Kominfo Mukhtar Tahir, Kepala Bappeda Syahrir Sappaile, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Muhammad Yasir, dan Sekwan DPRD Kota Makassar kini dijabat Marimin Tahir (eks staf ahli).

Selain pejabat tingkat eselon II tersebut, puluhan pejabat baru tingkat eselon III da IV juga turut dilantik. Total 159 pejabat baru yang dilantik kemarin.

Anggota Komisi C DPRD Makassar, Mudjiburrahman, menyebutkan kalau proses mutasi adalah hal yang lumrah dilakukan. “Pemerintahan itu adalah menerapkan kebijakan politik yang berorietnasi pada pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Untuk itu, harus dilakukan berdasar pada hasil evaluasi terhadap kinerja, bukan hanya karena keinginan wali kota semata,” terangnya.

Jika proses mutasi hanya didasarkan pada keinginan wali kota semata, menurut Mudjiburrahman, hal tersebut hanya akan mengganggu proses pelayanan di instansi terkait. Apalagi, jika baru beberapa bulan menjabat, pejabat bersangkutan sudah dimutasi lagi. “Pemerintahan tidak menjadi efektif, karena mengganggu sistem yang terbangun di masing-masing institusi,” jelasnya.

Menurut Mudjiburrahman, jika wali kota tidak bisa memberikan penjelasan yang bisa diterima terkait proses mutasi ini, hal tersebut bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda di masyarakat. “Bisa saja interpretasi masyarakat lain, termasuk menganggap mutasi ini bagian dari politik, apalagi akan ada event politik yang dilakukan dalam waktu dekat,” tandasnya. (M2-awl)

 

JABATAN BARU

- Asisten I, Sittiara; Asisten II, Ibrahim Saleh; Asisten III, Burhanuddin; Asisten IV, Ruslan Abu; Kadis Sosial, Norma Bakri (eks Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan); Kadis Kependudukan dan Cacatan Sipil Nilma Palamba (Eks Kabag Ortala); Kadis Kelautan, Perikanan, dan Pertanian, Rahman Bando; Kadisperindag, Taufiek Rahman; Kadis Tata Ruang dan Bangunan, Irwan Adnan; Kadispenda, Takdir Hasan Saleh; Kadis Kominfo, Mukhtar Tahir; Kepala Bappeda, Syahrir Sappaile; Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Muhammad Yasir; Sekwan DPRD Kota Makassar, Marimin Tahir (eks staf ahli).

 


One Response to Mutasi Pemkot Berbau Pilwalkot

  1. Dg Coddo

    Jumat, 7 Juni 2013 at 11:24 PM

    Coddo bilang, lidah tak bertulang