SELASA , 18 DESEMBER 2018

Mutasi Terakhir Bagi Taufan Pawe, Ini Alasannya

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Senin , 04 September 2017 13:00
Mutasi Terakhir Bagi Taufan Pawe, Ini Alasannya

Wali Kota Pare-pare Taufan Pawe. Foto: Dok. RakyatSulsel

  • Jelang Pilkada, Tanpa Izin Kemendagri, Pemkot Tak Boleh Lakukan Mutasi

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare pada 9 Agustus lalu, bisa jadi mutasi yang terakhir dalam roda pemerintahan yang dipimpin Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare pada periode ini.

Ketentuan mutasi dan promosi jabatan ini, diatur dalam aturan Perundang-undangan yang diterapkan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat 27 Juni 2018 mendatang.

Wali Kota Parepare yang berstatus Petahana atau incumbent ini boleh melakukan mutasi, apabila dianggap mendesak dan urgen, serta mendapat persetujuan dar8 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara jadwal penetapan pasangan calon berdasarkan tahapan Pemilukada serentak 2018 dilakukan akan dilakukan pada 4 Maret 2018 mendatang.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Kepala Daerah terakhir bisa melakukan mutasi pada 12 Agustus lalu bagi daerah yang menggelar Pilkada 2018 mendatang,” ujar Nur Nahdiyah, Ketua KPUD Kota Parepare.

Nur Nahdiyah juga mengatakan, setelah pelantikan Wali Kota yang terpilih, juga dipaparkan aturan larangan melakukan mutasi kepada pejabat ASN, terhitung dan berlaku sejak enam bulan setelah ia dilantik.

“Ketentuan tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatannya kecuali mendapat persetujuan dari Mendagri,” papar Nur Nahdiyah.

Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe pada saat melakukan mutasi kepada sejumlah Pejabat Struktural pada 9 Agustus lalu.

“Dalam aturan tidak boleh lagi ada mutasi, tetapi jika dianggap penting dan sangat mendesak, saya bisa meminta persetujuan dari Kemendagri untuk melakukan mutasi,” jelas Wali Kota bergelar Doktor di bidang Hukum, yang juga Praktisi Hukum ini. (Rahmaniar)


div>