SABTU , 15 DESEMBER 2018

MUTASI

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 09 September 2015 14:38
MUTASI

Ema Sofyan Sinte Aktivis Perempuan

Oleh: Ema Sofyan
Aktivis Perempuan

Pro dan kontra mutasi Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso bertukar tempat dengan Kepala Badan Nasional Narkotika Komjen Anang Iskandar.

Ternyata desas desus dibalik penggantian Budi Waseso diakibatkan oleh penggeledahan di Kantor PT. PELINDO II atas penyidikan kasus Korupsi dan Pencucuian uang, pengadaan 10 unit Mobile Crane yang berharga milyaran rupiah.

Akibatnya protes keras dilakukan oleh Dirut Pelindo RJ. Lino dan seketika menelpon Kepala Bapennas Sofyan Djalil, yang dikenal dengan sebagai orang dekat dengan Wapres Jusuf Kalla.

Baru kali ini penggantian atau mutasi di tubuh Polri menghebokan. Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan mutasi tersebut ramai dibicarakan orang diantaranya: pertama, Buwas dianggap oleh internal polisi sebagai pribadi yang mampu menyelamatkan Polri dari keterpurukan akibat mega skandal korupsi yang menimpa perwira Polri termasuk Wakapolri pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua, bagi penggiat anti korupsi dan masyarakat sipil menentang sepak terjang Buwas pada saat menjabat sebagai Kabreskrim yang dianggap paling bertanggung jawab atas kriminalisasi terhadap pimpinan KPK non aktif Samad dan Bambang serta dugaan kriminalisasi terhadap Novel Baswedan. Yang pada akhirnya Buwas dianggap tidak pro pada pemberantasan korupsi.

Buwas saat menjabat Kabareskrim banyak kasus korupsi yang disidik, hal tersebut yang membuat citra Polri dianggap “serius menangani korupsi”. Namun belum dilantik sebagai Kepala BNN Buwas telah mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversial dengan wacana menghapus kebijakan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba. Padahal diketahui salah satu dasar rehabilitasi adalah pecandu adalah korban, selain itu jumlah lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah pecandu.

Publik masih menanti gebrakan yang diambil Kabareskrim yang baru, termasuk bagaimana menuntaskan atau menghentikan kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Dan penggiat anti korupsi sebagaimana yang dinyatakan dalam instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015.

Tugas yang penting adalah koordinasi dengan jajaran Polda se-Indonesia dan penegak hukum. Seperti peberitaan menjelang Pilkada dimana ada dua kepala daerah yang dinyatakan oleh tersangka yang juga kebetulan akan mendaftar lagi sebagai peserta Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015.

Dimana penanganannya di bawah kendali langsung Mabes Polri. Padahal kasus tersebut cukup disidik oleh Polres setempat. Sehingga aroma pesanan atas kasus tersebut menjadi beralasan untuk “menuduh Polri” ditunggangi oleh pihak tertentu yang menjadi rival kedua bupati yang akan maju dalam Pilkada. (*)


Tag
  • voxpopuli
  •  
    div>