RABU , 21 NOVEMBER 2018

NA Libatkan ASN Berkampanye

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Jejeth

Editor:

asharabdullah

Kamis , 24 Mei 2018 11:07
NA Libatkan ASN Berkampanye

Dok. RakyatSulsel

– Tiga Pejabat Daerah Terancam Pidana

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, ternyata melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat berkampanye di Kabupaten Gowa. Kini, tiga pejabatnya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng telah ditetapkan tersangka, dan terancam hukuman pidana.

Tiga pejabat yang dimaksud adalah Camat Tompubulu Andi Muhlis Hindra, Camat Bissappu Muh Amin Basit, dan seorang Lurah bernama Sitti Faridah. Ketiganya terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dengan ikut serta dalam kampanye NA di Kabupaten Gowa, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, khusus Camat Bissappu Muh Amin Basit,
Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dan diproses dalam tindak pidana pemilu oleh kepolisian.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gowa, Suharli, mengungkapkan, ketiganya terbukti melakukan pelanggaran dan sedang diproses. Muh Amin Basit sendiri sudah memenuhi unsur pidana pemilu.

“Kasusnya sudah tahap penyidikan dan ditangani Polres Gowa,” ungkapnya, Rabu (23/5).
Selain sanksi pidana, Sentra Gakkumdu Panwas Gowa juga memastikan ketiga nama pejabat Bantaeng itu akan diproses di Komisi ASN. Panwas Gowa merekomendasikan untuk pemberian sanksi terhadap ketiga pejabat tersebut.

“Sejauh ini, Panwaslu Gowa terus berupaya maksimal untuk menekan terjadinya tindak pidana pemilu. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi secara massif ke seluruh instansi pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk senantiasa menjaga netralitas ASN,” terangnya.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, mengaku belum menerima informasi tersebut. Namun, setiap pejabat pemerintahan yang melakukan politik praktis akan disanksi secara tegas. Bahkan, ia mencontohkan beberapa kasus yang juga terjadi di kabupaten lain di Sulsel.

“Saya belum menerima informasi itu, tapi hal seperti itu sudah banyak korbannya. Di Luwu Utara, Luwu Timur ada camat. Kemudian di Luwu itu ada beberapa kepala desa,” kata Arumahi.

Ia menjelaskan, netralitas pejabat daerah atau ASN pada Pilkada 2018 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, ada tahapan sanksi yang bisa didapatkan oleh pejabat daerah apabila terbukti tidak menjaga netralitasnya di pilkada. Bahkan, sanksi terberat yang bisa didapatkan adalah sanksi pidana.

“Dan yang ditemukan itu hukumannya minimal tiga bulan, maksimal enam bulan. Kalau sanksi administratifnya kan kembali ke atasannya masing-masing,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Pemerintahan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Andi Lukman Irwan, menilai, ASN nakal yang terlibat politik praktis sangat mencederai wibawa ASN. Sehingga, harus diberikan sanksi tegas oleh pemerintah pusat serta penyelenggara pilkada.

“Sangat mencederai wibawa ASN yang seharusnya netral. Harus ada sanksi tegas kepada pelaku yang telah terbukti terlibat. Sanksi dari komisi ASN pusat supaya ada efek jera bagi ASN lainnya untuk tidak mencoba-coba terlibat dalam setiap tahapan pilkada,” ujarnya.

Akademisi ini menyarankan, Panwaslu dan Bawaslu harus tegas untuk memeriksa yang bersangkutan. Jangan sampai terulang arahan atau perintah untuk mengarahkan para ASN ini dalam praktek politik praktis.

“Para ASN harus menjaga diri untuk tidak mudah terlibat dalam praktek politik praktis, karena telah ada surat edaran dari Kemenpan yang sifatnya akan tegas memberikan sanksi kepada ASN,” tuturnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel, Sumarsono, selalu menekankan agar seluruh ASN tidak ikut terbawa arus politik dalam Pilkada 2018. Jika nantinya ada ASN yang kemudian tertangkap basah dalam melampaui aturan tersebut, pihaknya sendiri akan memberikan sanksi sesuai rekomendasi yang telah diatur Panwaslu. “ASN ingat jaga netralitas,” ujarnya.

Salah satu bentuk netralitasnya, kata Sumarsono, memberikan contoh terbaik hagi bawahannya. Diantaranya dengan menjaga jarak dan hubungan kedekatan selama kontestasi pilkada serentak ini.
“Pastinya saya jaga sikap dengan keempat kandidat calon,” pungkasnya. (*)


div>