SELASA , 18 DESEMBER 2018

Naisyah Kembali Jabat Plt Sekkot Makassar, Ditugaskan Gelar Lelang Jabatan

Reporter:

Iskanto

Editor:

Kamis , 18 Oktober 2018 11:15
Naisyah Kembali Jabat Plt Sekkot Makassar, Ditugaskan Gelar Lelang Jabatan

ANDRISAPUTRA/RAKYATSULSEL PERPANJANG JABATAN. Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto pengambilan sumpah jabatanNaisyah Tun Azikin sebagai Penjabat Sekretaris Kota Makassar, di Balaikota Makassar, Jl Ahmad Yani, Rabu (17/10). Naisyah dilantik kembali untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai penjabat Sekda Makassar.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Dinas Kesehatan, Naisyah T Azikin kembali jabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Kota (Sekkot) Makassar pasca dilantik oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto di ruang Sipakatau Balaikota, Rabu (17/10).

Kata Danny, pelantikan yang dilakukan merupakan upaya pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang masih dijabat seorang pejabat. Tidak hanya itu, pelantikan Sekda sebagai prosedur untuk melakukan lelang jabatan untuk eselon II lingkup Pemkot Makassar.

“Saya kira, setelah ini saya persiapkan lelang jabatan baik Sekda definitif ataupun eselon II yang banyak kosong. Tujuannya, agar pembenahan birokrat di Kota Makassar semakin kuat kedepan,” ujar Danny.

Lanjut Danny, pihaknya akan segera melakukan lelang jabatan di November mendatang. Bahkan prosedur dan panitia seleksi sudah ada, sisa menunggu waktu yang baik untuk lelang tersebut.

“Semuanya akan kena (mutasi). Jadi nanti ganti dulu orang, yang kosong akan dilelang. Bisa saja saat lelang langsung didefinitifkan,” ucapnya.

Kata Danny, banyak kegiatan besar diadakan di kota Makassar, salah satunya ada kegiatan Makassar International Eight Festival and Forum (F8). Kedepan, posisi kota Makassar sebagai kota dunia mulai ditunjukkan, meski upaya dilakukan secara bertahap.

Sementara, Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Basri Rahkman mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 2 menyebutkan, Penjabat (Pj) Sekda memiliki tugas dan tanggung jawab mempersiapkan pejabat defenitif.

Sementara, lanjut Basri, untuk kelengkapan administrasi seleksi terbuka lelang jabatan juga sudah rampung, hanya tinggal menunggu kesiapan pimpinan dalam hal ini Wali Kota Makassar selaku pengambil kebijakan.

“Sebenarnya semuanya sudah siap, tinggal tunggu kesiapan pak wali kapan beliau mau. Tapi, paling tidak kelengkapan seperti tim panitia pelaksana, tim asesor yang akan melakukan assesment itu sudah ada,” ucap Basri.

Dijelaskan Basri, bahwa pengisian jabatan lowong saat ini bisa saja dilakukan terlebih dulu melalui rotasi, sehingga jabatan lowong yang ada saat ini bisa saja bertambah jumlahnya untuk dilelang nantinya.

Makanya itu, selain menyiapkan panitia pelaksana untuk proses lelang jabatan. Pihaknya juga sudah menyiapkan panitia pelaksana jika sewaktu-waktu akan dilakukan mutasi jabatan.

“Jabatan lowong inikan bisa diisi dulu melalui rotasi, selisihnya nanti yang lowong itu, itulah yang di lelang,” ungkapnya.

Basri menyebutkan, panitia pelaksana khusus untuk lelang jabatan Sekda, berbeda dengan panitia pelaksana untuk lelang jabatan pejabat eselon II. Pasalnya, panitia pelaksana untuk jabatan Sekda harus melibatkan pejabat provinsi, termasuk keterlibatan Kementrian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Komposisinya 45 persen orang dalam dan 55 persen orang luar. Maksudnya, akademisi, pakar, pejabat provinsi. Bahkan komposisi pansel kita itu ada yang memiliki lisensi oleh KASN,” ungkapnya.

Basri merinci ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti seleksi terbuka untuk bisa menjabat sebagai kepala SKPD. Misalnya, pejabat eselon IIIa dan berusia maksimal 56 tahun. Sementara, untuk jabatan Sekda, syaratnya adalah pejabat eselon II yaitu kepala dinas yang pangkatnya paling kurang IVb.

“Jadi sekdis, kepala bagian, dan camat itu bisa ikut lelang jabatan eselon II. Kalau sekda itu bergantung pimpinan, kalau misalnya keluar tiga orang terbaik maka pak wali punya hak preoregatif untuk memilih yang terbaik dari tiga itu. Karena tim seleksi itu kan tugasnya menyampaikan tiga nama terbaik, tapi terserah pimpinan karena itu kebijakannya, mau pilih nomor berapa,” jelasnya.

Diketahui, Berdasarkan SK Wali Kota yang dikeluarkan 17 Juli, lalu, masa jabatan Naisya sebagai penjabat sekda hanya berlaku selama tiga bulan. Namun, kemarin kembali di lantik untuk masa jabatan tiga bulan selanjutnya.

Saat ini, tercatat ada enam pejabat eselon II yang lowong. Diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dan Asisten I. (*)


div>